Kubu Prabowo: Kiblat Ekonomi Indonesia Harus kembali ke Pasal 33 dan 34 UUD 45 Dahnil Anzar. (MP/Bartolomeus Papu)

MerahPutih.com - Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subainto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai Pasal 33 UUD 1945 sudah tidak lagi menjadi ruh ekonomi Indonesia.

Dahnil menegaskan bahwa penguasaan sumber-sumber ekonomi strategis oleh asing menyebabkan Indonesia tidak berdaulat sebagai bangsa. Menurutnya, kepemilikan asing sudah berlebihan terhadap pengelolaan sumberdaya alam Indonesia.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak (MP/Gomes Roberto)

"Sektor keuangan atau perbankan yang dikuasai oleh perusahaan asing, telekomunikasi, bahkan ekonomi digital melalui online pun mulai dikuasai perusahaan asing kita kehilangan kedaulatan ekonomi karena cabang-cabang ekonomi yang penting bagi negara tidak kita kuasai," kata Dahnil, Jumat (12/10).

Pemerintahan Presiden Joko Widodo, kata Dahnil minim bicara kedaulatan ekonomi, apalagi mengimplementasikannya. BUMN, lanjut dia, seharusnya mampu menjadi pertahanan ekonomi Indonesia untuk mendorong akselerasi pembangunan tanpa mengganggu sektor swasta.

Sayangnya, ujar Dahnil, BUMN selama ini menjadi 'sapi perahan' kepentingan kelompok politik tertentu, sehingga tidak maksimal menjadi pertahanan ekonomi domestik.

"Itulah mengapa Pak Prabowo selalu memberikan perhatian bagaimana Ekonomi kita bisa kembali kepada kiblat ekonomi konstitusional indonesia yakni berkiblat pada ruh pasal 33 UU 1945, bukan sekedar itu, namun juga tidak kehilangan ruh pasal 34 UU 1945, yakni negara benar-benar hadir merawat dan menjaga fakir miskin dan anak terlantar. Itulah mengapa Pak Prabowo sejak 10 tahun lalu memberikan kepedulian terhadap masalah stunting growth (pertumbuhan anak yang melambat dan kerdil) karena kekurangan protein dan gizi lainnya," paparnya.

"Lebih kurang dari 35 persen anak Indonesia dihadapkan dengan masalah pertumbuhan yang bermasalah karena kekurangan gizi tersebut. Apa sebabnya, karena miskin," kata Dahnil menambahkan.

Dahnil mengingatkan, hal ini berbahaya untuk masa depan Indonesia dan bisa kehilangan insentif bonus demografi bila masalah ini tak kunjung diselesaikan. Oeh sebab itu, dia menekankan, semangat Pasal 34 UUD 45 juga menjadi ideologi ekonomi yang penting bagi Prabowo-Sandi.

"Yakni program menyalurkan dan memfasilitasi anak keluarga miskin minum susu dan asupan protein yang lain, yang saat ini sudah didisain menjadi program pemerintahan pak Prabowo Sandi nanti dengan nama yang berbeda yakni 'Generasi Emas' atau generasi emak-emak dan anak minum susu," tandas Dahnil.

Capres Prabowo Subianto (kanan) bersama Dubes China untuk Indonesia Xiao Qian di Hambalang, Bogor (MP/Ponco Sulaksono)

Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945 menyatakan 'Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan'. Sedangkan Pasal 33 Ayat 2 menyatakan 'Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara'. Sementara Pasal 33 Ayat 3 'Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat'.

Dan diperkuat dalam Pasal 33 Ayat 4 yang menyatakan 'Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional'. (Pon)


Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH