Kubu Muchdi PR Temui Menkumham, Laporkan Hasil Munaslub Partai Berkarya Menkumham Yasonna Laoly menerima Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Andi Picunang, di gedung Kemenkumham, Kamis (23/7). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menerima Sekretaris Jenderal Partai Berkarya hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang, di gedung Kemenkumham, Jakarta, Kamis (23/7).

Badar datang bersama Ketua Harian Partai Berkarya Sonny Pudjisasono dan Bendahara Umum Partai Berkarya Harri Saputra Yusuf, untuk melaporkan hasil Munas Luar Biasa Partai Berkarya yang berlangsung di Jakarta 11-12 Juli 2020.

Baca Juga:

Partai Berkarya Pastikan 'Temani PKS di Luar Pemerintahan Jokowi

"Kami menghadap dan melapor ke Pak Menkumham tentang keberadaan Partai Berkarya yang baru melaksanakan Munaslub," kata Badar, seusai bertemu Menkumham Yasonna Laoly.

Selain melaporkan hasil Munaslub Partai Berkarya, dalam kesempatan itu, Badar juga meminta arahan Menkumham Yasonna Laoly terkait pengesahan perubahan AD/ART dan perubahan struktur Partai Berkarya di tingkat pusat.

Badar juga menyerahkan salinan surat pengantar, akta notaris perubahan AD/ART dan pengurus, dokumentasi dan tanda tangan peserta Munas Luar Biasa, serta keterangan dari Mahkamah Partai Berkarya. Menurut Badar, Munas Luar Biasa itu sah karena memenuhi syarat 2/3 pengurus dari seluruh daerah.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly (kanan) menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Partai Berkarya hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang (kiri), di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Kamis (23/7/2020). (ANTARA/Ho-Kementerian Hukum dan HAM)
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly (kanan) menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Partai Berkarya hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang (kiri), di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Kamis (23/7/2020). (ANTARA/Ho-Kementerian Hukum dan HAM)

Adapun Menkumham Yasonna mengatakan, Kemenkumham pada prinsipnya menyambut baik semua agenda partai politik selama sesuai aturan berlaku, menjaga persatuan, membawa manfaat untuk masyarakat, dan bekerja sama memajukan Indonesia.

"Kami menyambut positif selama itu dilakukan sesuai AD/ART," ucap Menteri Yasonna Laoly, yang didampingi Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar.

Kepada Menkumham, Badar juga menyampaikan alasan digelarnya Munas Luar Biasa Partai Berkarya. Munas Luar Biasa itu terselenggara atas desakan mayoritas pengurus serta kader di pusat hingga daerah.

"Pengurus di daerah meminta ada evaluasi setelah Pemilu 2019, secara lisan dan tertulis sudah berkali-kali disampaikan ke DPP, tapi belum terlaksana, sehingga titik puncaknya adalah Munaslub kemarin, sebagai forum tertinggi untuk ambil keputusan," ungkap Badar.

Baca Juga:

Pakar Hukum Sebut Munaslub Partai Berkarya Versi Muchdi PR Ilegal

"Keberadaan Partai Berkarya, walau baru, Pemilu 2019 sudah menghasilkan beberapa anggota dewan di daerah. Kami berharap bisa lanjut ke Pemilu 2024, sehingga untuk melangkah ke depan perlu ada perubahan AD/ART dan perubahan pengurus agar kita sudah siap untuk Pemilu 2024," sambung Badar.

Dualisme kepengurusan terjadi di internal Partai Berkarya. Kubu Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto dinilai tidak mampu menjalankan dan memajukan roda organisasi Partai Berkarya.

Aspirasi pengurus dan kader di daerah memunculkan Munas Luar Biasa yang digelar Presidium Penyelamat Partai Berkarya, Sabtu (11/7/2020). Munaslub Presidium Penyelamat Partai itu menghasilkan keputusan Muchdi Purwoprandjono sebagai Ketua Umum Partai Berkarya dan Badaruddin Andi Picunang sebagai Sekjen Partai Berkarya. (Pon)

Baca Juga:

Partai Berkarya Merasa Difitnah Sudah Menuduh Gerindra Caplok 2,7 Juta Suara

Kredit : ponco

Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH