Kubu Moeldoko Tanggapi Somasi Partai Demokrat Salah satu aktor kongres luar biasa (KLB) di Sibolangit, Darmizal. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

MerahPutih.com - Salah satu aktor kongres luar biasa (KLB) di Sibolangit, Darmizal, menyebut somasi terbuka yang dilayangkan Partai Demokrat tidak memiliki dasar hukum. Pasalnya, sengketa antara dua pihak itu masih akan berlanjut di pengadilan.

“Somasi terbuka yang dilayangkan kubu SBY (Susilo Bambang Yudhoyono sama sekali tidak memiliki dasar hukum. Sengketa Partai Demokrat kedua belah pihak masih berlangsung dan belum memiliki keputusan inkracht (berkekuatan hukum tetap, Red) dari pengadilan,” ucap Darmizal dalam keterangab tertulisnya di Jakarta, Senin (19/4).

Oleh karena itu, ia berpendapat dua kelompok itu masih memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Dalam kesempatan itu, Darmizal, yang menjabat sebagai wakil ketua umum pada kepengurusan pimpinan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, berpendapat bahwa somasi itu kontraproduktif.

Pasalnya, Tim Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat telah mendaftarkan gugatan mengenai penggunaan atribut ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

“Sejatinya, somasi dilayangkan sebelum ada gugatan,” kata Darmizal.

KLB Partai Demokrat. Foto: ANTARA

Ia lanjut berpendapat Partai Demokrat, yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), seharusnya menunggu putusan inkracht pengadilan sebelum melarang kelompok KLB menggunakan atribut partai.

Partai Demokrat menerbitkan somasi/surat peringatan terhadap kelompok KLB di Sibolangit agar mereka berhenti menggunakan atribut-atribut partai.

Somasi terbuka itu, yang telah diterbitkan dalam salah satu harian nasional, ditujukan kepada Moeldoko, Jhoni Allen Marbun, Marzuki Alie, Darmizal, Max Sopacua, Muhammad Rahmad, dan seluruh peserta KLB di The Hill Hotel & Resort, Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Dalam somasi itu, Partai Demokrat berpedoman pada sikap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly yang menolak permohonan pihak KLB untuk mengubah daftar kepengurusan dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai pada 31 Maret 2021.

Di samping itu, somasi tersebut juga berpedoman pada Surat Keputusan (SK) Menkumham RI No: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025 tertanggal 27 Juli 2020.

Tidak hanya somasi, Partai Demokrat pada 13 April juga mendaftarkan gugatan baru untuk 12 penggerak KLB ke PN Jakarta Pusat. Gugatan itu telah terdaftar di PN Jakarta Pusat dengan nomor perkara 236/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.

Beberapa isi gugatan, sebagaimana dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Jakarta Pusat, Senin (19/4) antara lain, penggugat meminta Majelis Hakim melarang kelompok KLB sebagai tergugat menggunakan atribut partai dan menggelar aktivitas apapun yang mengatasnamakan partai. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PPKM Dipastikan Terus Berlaku Sampai Akhir 2021
Indonesia
PPKM Dipastikan Terus Berlaku Sampai Akhir 2021

Kebijakan PPKM akan terus berlangsung hingga akhir tahun.

Pemprov DKI Tutup TPU, Warga Dilarang Ziarah Kubur
Indonesia
Pemprov DKI Tutup TPU, Warga Dilarang Ziarah Kubur

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melarang warga melakukan ziarah kubur pada periode 12 sampai 16 Mei. Hal ini untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Warga Jabodetabek Diminta Waspadai Hujan Sangat Lebat 2 Hari ke depan
Indonesia
Warga Jabodetabek Diminta Waspadai Hujan Sangat Lebat 2 Hari ke depan

Masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah Jabodetabek diminta untuk waspada potensi intensitas hujan sangat lebat terjadi pada periode 26-27 Februari 2021.

Kapolri dan Panglima Minta Taruna Dekat dengan Rakyat
Indonesia
Kapolri dan Panglima Minta Taruna Dekat dengan Rakyat

Latihan digelar di beberapa lokasi

Sinyal Magnet Temuan KRI Rimau Jadi Titik Terang Temukan Kapal Selam TNI
Indonesia
Sinyal Magnet Temuan KRI Rimau Jadi Titik Terang Temukan Kapal Selam TNI

Temuan sinyal akan ditindaklanjuti KRI Rigel Jumat (23/4) sore.

Sebagian Wilayah DKI Diprediksi Bakal Hujan Kilat Siang dan Malam
Indonesia
Sebagian Wilayah DKI Diprediksi Bakal Hujan Kilat Siang dan Malam

Pada pagi hari Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur akan cerah berawan

Krisis Akibat COVID-19, BI Telah Gelontorkan Rp781 Triliun di Pasar Keuangan
Indonesia
Krisis Akibat COVID-19, BI Telah Gelontorkan Rp781 Triliun di Pasar Keuangan

Di 2021, kebijakan BI terus berupaya untuk menjaga kondisi likuiditas longgar. Arah kebijakan moneter pun akan akomodatif terhadap pemulihan ekonomi dan sinergis dengan pemerintah.

Pesawat Rimbun Air Gagal Landing di Kesempatan Pertama, Percobaan Kedua Bablas
Indonesia
Seribuan Mobil Diputar Balik di Hari Pertama Larangan Mudik
Indonesia
Seribuan Mobil Diputar Balik di Hari Pertama Larangan Mudik

"Total kendaraan yang diputar balik untuk Polda Mertro Jaya 1.258," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, Jumat (7/5).

Fahri Harap Presiden dan DPR Respons Gagasan Keadilan Restoratif Jaksa Agung
Indonesia
Fahri Harap Presiden dan DPR Respons Gagasan Keadilan Restoratif Jaksa Agung

Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merespons gagasan keadilan restoratif Jaksa Agung ST Burhanuddin.