Kubu Moeldoko Gandeng Yusril, Demokrat: Upaya Paksa Robek Demokrasi Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto. Foto: dpr.go.id

MerahPutih.com - Langkah Partai Demokrat kubu Moeldoko mengajukan Uji Materiil (Judicial Review) di Mahkamah Agung (MA) dinilai upaya paksa merobek demokrasi di Indonesia.

Apalagi, Pro Moeldoko dikabarkan menggandeng Yusril Ihza Mahendra sebagai pengacara untuk memenangkan gugatan di MA setelah permohonan pengesahan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang ditolah Menteri Hukum dan HAM.

Baca Juga

[Hoaks atau Fakta]: AHY Menangis, Moeldoko Resmi Ambil Alih Partai Demokrat

Permohonan Hak Uji Materil (HUM) oleh Mantan Kader Demokrat telah dicantumkan pada laman resmi Mahkamah Agung RI dengan Nomor Perkara 39 P/HUM/2021 dengan Pemohon Muh. Isnaini Widodo dan Termohon Menkumham RI.

“Sekali lagi, ini bukan masalah internal Partai, ini adalah upaya paksa untuk merobek Demokrasi dan kepastian hukum di Negeri Kita, tegas politisi Partai Demokrat, Didik Mukrianto dalam keterangan tertulis, Kamis (23/9).

Menurut anggota Komisi III DPR RI ini, permohonan Judicial Review Pro Moeldoko ini bisa dianggap sebagai upaya ‘begal politik’ dengan modus memutar balikan fakta hukum. Namun, Didik meyakini Mahkamah Agung akan menangani perkara ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

"Saya yakin para Hakim Agung mempunyai integritas dan profesionalisme yang baik," ujarnya.

Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto saat Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). Foto : Eot/Man
Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto saat Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (21/9). Foto : Eot/Man

Dia mengatakan, Menkumham menolak keabsahan KLB Deli Serdang karena dianggap tidak memenuhi syarat. Upaya Judicial Review ke MA Ini, ucap Didik, menunjukkan ketidakpuasan kubu Moeldoko atas dua gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

“Dengan menunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai pengacara, Gerombolan Moeldoko sedang mencari pembenaran ke MA agar dapat melegalkan ‘begal politik’ yang mereka lakukan," kata Didik.

Ia menilai, uji materil yang dimasukan oleh mantan Kader (pro Moeldoko) tersebut masih saja mempermasalahkan SK Menkumham atas pengesahan AD/ ART Partai Demokrat yang dikeluarkan pada Mei 2020.

Menurutnya upaya tersebut sengaja mereka lakukan hanya untuk mencari pembenaran atas terselenggaranya KLB illegal dengan peserta abal-abal bulan Maret 2021 lalu.

“Kongres Partai Demokrat 2020 sudah sesuai aturan dan demokratis. Tidak mungkin lagi diperdebatkan Konstitusionalitasnya. SK Menterinya juga sudah dikeluarkan lebih dari 1 tahun yang lalu. ‘Akrobat Hukum’ apalagi yang mereka mau pertontonkan ke publik?”, ungkap Didik.

Lebih lanjut Didik menjelaskan, Menkumham mempunyai Tim Pengkaji Hukum yang kuat dan Prosedur berlapis dalam memeriksa keabsahan.

Bahkan, kata Didik, Menkumham dipastikan telah memiliki sinkronisasi peraturan perundangan undangan, sebelum Menteri mengeluarkan sebuah Surat Keputusan. (Asp)

Baca Juga

HUT ke-20, Partai Demokrat Kubu Moeldoko Gelar Reuni

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Semua Pemda di Jabar Diingatkan Untuk Maksimal Dalam Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Semua Pemda di Jabar Diingatkan Untuk Maksimal Dalam Vaksinasi COVID-19

Target untuk SDM Kesehatan ini akhir Februari selesai. Kemudian, sasaran beralih ke profesi lainnya.

Minta Pilkada Ditunda, Eks Pimpinan KPK Gugat Mendagri hingga KPU ke PTUN
Indonesia
Minta Pilkada Ditunda, Eks Pimpinan KPK Gugat Mendagri hingga KPU ke PTUN

Busyro Muqqodas menggugat Mendagri Tito Karnavian, Komisi II DPR dan KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Yasonna Tunjuk Kepala BPHN Jadi Plt Dirjen Imigrasi
Indonesia
Yasonna Tunjuk Kepala BPHN Jadi Plt Dirjen Imigrasi

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly menunjuk Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Widodo Ekatjahjana sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Imigrasi. Penunjukan ini dilakukan lantaran Dirjen Imigrasi, Jhoni Ginting memasuki masa pensiun.

Disdik DKI Uji Cobakan 85 Sekolah Belajar Tatap Muka, Berikut Daftarnya
Indonesia
Disdik DKI Uji Cobakan 85 Sekolah Belajar Tatap Muka, Berikut Daftarnya

Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menyebut, hanya ada 85 sekolah di Jakarta yang ikut serta dalam uji coba pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah pada Rabu 7 April 2021 besok.

Indonesia Alami Deflasi ke-2 di 2021
Indonesia
Indonesia Alami Deflasi ke-2 di 2021

Penurunan harga ditunjukkan oleh turunnya beberapa indeks berbagai kelompok pengeluaran.

Kemenag Segera Kucurkan Rp5,7 Triliun Bantuan Operasional Pendidikan
Indonesia
Kemenag Segera Kucurkan Rp5,7 Triliun Bantuan Operasional Pendidikan

Kemenag telah menerbitkan petunjuk melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 0715 Tahun 2020 tentang pedoman penggunaan kuota data internet.

[HOAKS atau FAKTA]: Like Video Porno, Fadli Zon Dicopot dari DPR
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Like Video Porno, Fadli Zon Dicopot dari DPR

Beredar video di Youtube yang menyatakan politikus Gerindra Fadli Zon dicopot dari jabatannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Bandara Soetta Buka Vaksinasi COVID-19 Gratis Calon Penumpang
Indonesia
Bandara Soetta Buka Vaksinasi COVID-19 Gratis Calon Penumpang

Setiap calon penumpang pesawat yang memiliki tiket penerbangan dari Bandara Soetta bisa menjalani vaksinasi secara gratis di lokasi tersebut.

Pensiun, Kepala BNPB Doni Monardo Diganti Ganip Warsito
Indonesia
Pensiun, Kepala BNPB Doni Monardo Diganti Ganip Warsito

Doni telah mengemban Kepala BNPB sejak 9 Januari 2019. Sebelum di BNPB, ia pernah mengisi posisi Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Wali Kota Solo Sarankan Jokowi Angkat Kembali Susi Pudjiastuti
Indonesia
Wali Kota Solo Sarankan Jokowi Angkat Kembali Susi Pudjiastuti

Rudy menilai Susi memiliki loyalitas yang tinggi terhadap negara.