Kubu Luhut Siap Adu Data dengan Haris dan Fatia di Pengadilan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat

MerahPutih.com - Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti telah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencemaran nama baikterhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Kuasa Hukum Luhut, Juniver Girsang mengatakan pihak Haris dan Fatia dapat membuktikan di pengadilan jika tidak terima dengan keputusan penetapan tersangka oleh penyidik.

Baca Juga

Jadi Tersangka, Haris Azhar-Fatia Maulidiyanti Bakal Ajukan Praperadilan

Alasannya, dirinya yakin kliennya memiliki bukti dasar yang cukup sebelum akhirnya melayangkan laporan terhadap keduanya.

"Oleh karena proses ini sudah cukup lama, opini sana sini, lebih tepatnya agar tidak menjadi perdebatan kami mengharapkan proses ini dilanjutkan ke pengadilan," ujar Juniver saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (20/3).

Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar (tengah) bersama Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti (kanan) di Mapolda Metro Jaya. ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj.
Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar (tengah) bersama Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti (kanan) di Mapolda Metro Jaya. ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj.

Menurut Juniver, di pengadilan nanti akan terbukti benar tidaknya perkara pencemaran nama baik yang dilaporkan Luhut.

"Di pengadilan mari kita saksikan bersama dan memberi kepercayaan kepada hakim, karena sifatnya terbuka dan tidak ada yang akan ditutup-tutupi. Jadi serahkan semuanya ke pengadilan," jelasnya.

Baca Juga

Jadi Tersangka Pencemaran Nama Baik, Haris dan Fatia Siap Diperiksa Polisi

Juniver menjelaskan, dalam pengadilan tersebut kliennya Luhut akan mengadu data dengan Haris dan Fatia. Sehingga, tidak ada lagi opini yang muncul dan menyebabkan kesalahpahaman publik.

"Iya akan ada adu data, tidak seperti sekarang ini hanya opini. Sebab negara ini adalah negara hukum dan untuk membuktikan yang benar itu melalui pengadilan," tutup Juniver.

Adapun kasus ini berawal saat Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik.

Tuduhan tersebut didasari konten YouTube wawancara antara Fatia Maulida dengan Direktur Lokataru Haris Azhar. Laporan terdaftar di Polda Metro Jaya dengan nomor STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, 22 September 2021.

Dalam berbagai kesempatan, Luhut kemudian membantah dengan tegas apa yang disampaikan Haris dan Fatia dalam konten wawancara tersebut. Termasuk dengan tuduhan memiliki bisnis tambang di Papua. (Knu)

Baca Juga

Besok, Polda Metro Bakal Periksa Haris Azhar dan Fatia 'Kontras'

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tiga Temuan Komnas HAM di Balik Pembunuhan Brigadir J
Indonesia
Tiga Temuan Komnas HAM di Balik Pembunuhan Brigadir J

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyerahkan hasil investigasi kasus meninggalnya Brigadir J kepada Tim Khusus (Timsus) Polri.

Tol BSD Ditutup Sementara akibat Banjir
Indonesia
Tol BSD Ditutup Sementara akibat Banjir

Hujan yang melanda wilayah Tangerang Selatan menyebabkan beberapa titik terendam banjir pada Selasa (4/10), salah satunya Tol BSD.

Terjaring OTT KPK, Eks Wali Kota Yogyakarta Masih Diperiksa Intensif
Indonesia
Terjaring OTT KPK, Eks Wali Kota Yogyakarta Masih Diperiksa Intensif

Haryadi Suyuti dan pihak lainnya yang ditangkap tim penindakan KPK sedang menjalani pemeriksaan intensif.

Kata Ojo Kesusu Jokowi jadi Pantun Penutup Pidato Ketua MPR Bambang Soesatyo
Indonesia
Kata Ojo Kesusu Jokowi jadi Pantun Penutup Pidato Ketua MPR Bambang Soesatyo

Dalam pidato penutupannya, pria yang biasa dipanggil Bamsoet ini mengutip kata-kata Presiden Joko Widodo dalam menghadapi pemilu 2024, menjadi pantun politik.

14 RT di Jakarta Masuk Wilayah Zona Merah COVID-19
Indonesia
14 RT di Jakarta Masuk Wilayah Zona Merah COVID-19

Jakarta Barat menjadi kawasan dengan jumlah zona merah COVID-19 terbanyak

Jokowi Perintahkan Menteri PUPR Bangunkan Rumah Tahan Gempa di Cianjur
Indonesia
Jokowi Perintahkan Menteri PUPR Bangunkan Rumah Tahan Gempa di Cianjur

"Tetapi yang paling penting adalah pembangunan rumah-rumah yang kena gempa bumi ini diwajibkan untuk memakai standar-standar bangun yang anti gempa oleh Menteri PUPR," papar Jokowi

Pastikan Formula E Tak Pakai Pawang Hujan, Anies: Kita Selalu Gunakan Ilmu Pengetahuan
Indonesia
Pastikan Formula E Tak Pakai Pawang Hujan, Anies: Kita Selalu Gunakan Ilmu Pengetahuan

Pemerintah DKI akan terus berkoordinasi dengan BMKG mengenai cuaca.

BPJS Kesehatan Jadi Syarat Banyak Urusan, Komisi IX: Ini Mengejutkan!
Indonesia
BPJS Kesehatan Jadi Syarat Banyak Urusan, Komisi IX: Ini Mengejutkan!

"Soal Inpres Optimasi pelaksanaan JKN ini mengejutkan buat kami karena melibatkan sekian banyak kementerian/lembaga dan urusan yang menjadikan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai persyaratan bagi urusan administrasi," ujar Mufida dalam keterangannya, Senin (21/2).

KPK Harap Azis Syamsuddin Divonis Sesuai Tuntutan Jaksa
Indonesia
KPK Harap Azis Syamsuddin Divonis Sesuai Tuntutan Jaksa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Azis mendapatkan hukuman penjara empat tahun dua bulan sesuai tuntunan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU).

KPK Amankan Uang Dolar AS Terkait OTT Eks Wali Kota Yogyakarta
Indonesia
KPK Amankan Uang Dolar AS Terkait OTT Eks Wali Kota Yogyakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, dan sejumlah p