Kubu Juliari Sebut Kesaksian Pepen Soal Fee Rp10 Ribu Tak Miliki Bukti Kuat Bekas Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara, tiba untuk diperiksa, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (23/3/2021). ANTARA FOTO/Indrianto E Suwarso

MerahPutih.com - Tim penasihat hukum mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Maqdir Ismail menyebut kesaksian Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) Pepen Nazaruddin tak memiliki bukti yang kuat.

Dalam kesaksiannya di Pengadilan Tipikor, pada Senin, 10 Mei 2021 kemarin, Pepen menyatakan soal adanya perintah dari Juliari untuk memotong Rp10 ribu per paket bantuan sosial (bansos) sembako.

"Dalam keterangannya sebagai saksi, Pepen Nazaruddin, menyatakan bahwa secara sekilas Adi Wahyono menyatakan mendapat arahan dari Menteri Sosial meminta fee sebesar Rp10 ribu untuk setiap paket," ujar Maqdir dalam keterangannya, Selasa (11/5).

Baca Juga:

Pejabat Kemensos Sebut Juliari yang Tentukan Bansos COVID-19 Sembako

Maqdir menyebut, kesaksian Pepen kemarin tak memiliki kecukupan alat bukti lantaran merupakan kesaksian tidak langsung dan berdiri sendiri. Dalam sidang, Pepen menyatakan, mendengar adanya perintah Juliari itu dari kuasa pengguna anggaran Adi Wahyono.

"Keterangan ini bukan hanya berdiri sendiri, tetapi juga keterangan yang bersifat de auditu. Keterangan saksi de auditu tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti saksi," kata Maqdir.

Menurut Maqdir, kesaksian yang bersifat de auditu atau kesaksian karena mendengar keterangan dari pihak lain tak bisa diterima sebagai alat bukti. Apalagi, dalam kesaksiannya juga Pepen menyebut tak pernah mengonfirmasi langsung kepada Juliari soal adanya perintah memotong Rp10 ribu per paket bansos.

"Selain itu, mengenai kebenaran arahan ini, dikatakan pula bahwa dia (Pepen) tidak pernah meminta konfirmasi kepada menteri mengenai kebenaran cerita yang disampaikan secara sekilas oleh Adi Wahyono tersebut," kata Maqdir.

Tak hanya itu, dalam kesaksiannya juga Pepen menyebut jika dirinya bukan pihak yang bertanggung jawab atas pengadaan bansos sembako untuk wilayah Jabodetabek ini. Melainkan tanggung jawab ada pada Mensos Juliari.

Menurut Maqdir, justru Pepen yang berfungsi sebagai penanggung jawab dalam pengadaan bansos ini.

"Berdasarkan fakta surat keputusan Dirjen Nomor:10/3/BS.01.02/4/2020, tanggal 30 April 2020, yang dia (Pepen) tanda tangani, dia adalah penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan," kata Maqdir.

Di sisi lain, Maqdir meminta agar jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan penerimaan gratifikasi oleh Pepen, yakni sepeda Brompton dan pembelian cicin senilai Rp50 juta dari Adi Wahyono.

"Hal yang perlu juga dicatat dan ditindaklanjuti adanya penerimaan gratifikasi oleh Pepen Nazaruddin berupa sepeda Brompton dan pembayan cincin dengan akik seharga Rp50 juta oleh Adi Wahyono yang tidak dilaporkan kepada KPK," kata Maqdir.

Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menjalani sidang pembacaan dakwaan. (Antara/Desca Lidya Natalia)
Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menjalani sidang pembacaan dakwaan. (Antara/Desca Lidya Natalia)

Diberitakan sebelumnya, Pepen Nazaruddin menyebut adanya perintah dari Juliari Batubara soal pemotongan Rp10 ribu per paket bansos. Pepen menyebut demikian saat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Juliari dalam perkara dugaan suap pengadaan bansos penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek di Pengadilan Tipikor, Senin (10/5) kemarin.

Awalnya Pepen masih menutupi soal adanya perintah Juliari untuk memotong Rp10 ribu per paket bansos. Pepen hanya menyebut yang melakukan pemotongan Rp10 ribu adalah Adi Wahyono selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) dan Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen (PPK).

Hakim kemudian bertanya apakah pemotongan Rp10 ribu merupakan inisiatif KPA dan PPK atau ada perintah dari pihak lain. Pepen menyebut pemotongan Rp10 ribu merupakan inisiatif kedua orang tersebut.

"Setahu saya inisiatif mereka," ujar Pepen di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (10/5).

Mendengar jawaban Pepen, hakim terdengar kesal. Sebab menurut hakim, keterangan Pepen berbeda dengan keterangan sebelumnya.

"Tolong keterangan Saudara jangan bergeser. Ini saya catat waktu hari Rabu yang lalu, Saudara bisa ditahan nanti setelah ini, kalau Saudara ketahuan bohong. Saya akan perintahkan Saudara ditahan selanjutnya diproses. Saya yakin, ini jangan main-main gitu," kata hakim.

"Saya ingatkan Saudara, apakah Saudara mengetahui siapa yang memerintahkan melakukan pemotongan Rp10 ribu per paket?" tanya hakim.

Mendengar ancaman hakim, Pepen mengakui mengetahui adanya perintah pemotongan Rp10 ribu. Menurut Pepen, perintah itu datang langsung dari Juliari Peter Batubara.

"Mengetahui, Bapak Juliari," kata Pepen.

Pepen mengetahui adanya perintah pemotongan Rp10 ribu oleh Juliari berdasarkan cerita dari Adi Wahyono.

"Dari KPA (Adi). KPA di akhir-akhir menyampaikan ada perintah untuk pemotongan seperti itu," kata Pepen.

Diberitakan, mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara didakwa menerima suap terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek di Kementerian Sosial (Kemensos).

Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Juliari menerima total Rp32,48 miliar dalam perkara ini.

Baca Juga:

Juliari Perintahkan Pejabat Kemensos Potong Rp10 Ribu per Paket Bansos

Uang tersebut diterima Juliari dari sejumlah pihak, yakni dari pengusaha Harry Van Sidabukke sejumlah Rp1,28, kemudian dari Ardian Iskandar Maddanatja sejumlah Rp1,95 miliar, dan Rp29,25 miliar dari beberapa vendor bansos COVID-19 lainnya.

Uang tersebut diterima Juliari lewat dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemensos, yakni Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.

Jaksa menyebut duit itu diterima Juliari terkait dengan penunjukan PT Pertani (Persero), PT Mandala Hamonangan Sude, dan PT Tigapilar Agro Utama serta beberapa vendor lainnya dalam pengadaan bansos sembako untuk penanganan COVID-19 pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kementerian Sosial Tahun 2020.

Terkait dengan uang Rp29,25 miliar, jaksa menyebut diterima Juliari dari puluhan perusahaan vendor bansos COVID-19. Puluhan vendor itu memberikan uang beragam kepada Juliari, dari mulai Rp5 juta hingga Rp1,2 miliar.

Atas perbuatannya, Juliari didakwa melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 11 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, juncto pasal 64 ayat (1) KUHP. (Pon)

Baca Juga:

Saksi Tegaskan Tidak Pernah Ada Permintaan Fee dari Eks Mensos Juliari

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua DPD Apresiasi Polda Jatim Asuh Anak Yatim Piatu Korban COVID-19
Indonesia
Ketua DPD Apresiasi Polda Jatim Asuh Anak Yatim Piatu Korban COVID-19

Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti, memberikan apresiasi kepada Polda Jatim yang akan mengasuh sekitar 7.044 anak yatim piatu korban COVID-19.

Kerumunan Saat Vaksinasi di GBK Gegara Orang-Orang Enggak Tahu Loket
Indonesia
Kerumunan Saat Vaksinasi di GBK Gegara Orang-Orang Enggak Tahu Loket

Vaksinasi ini dikhususkan bagi pelayan publik karyawan BUMN atau lansia

Dua Putri Keraton Yogyakarta Napak Tilas 266 Tahun Perjanjian Giyanti di Karanganyar
Indonesia
Dua Putri Keraton Yogyakarta Napak Tilas 266 Tahun Perjanjian Giyanti di Karanganyar

Kedua putri Keluarga Keraton Yogyakarta, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi (putri Sulung Sultan HB X) dan Gusti Kanjeng Ratu Condrokirono (putri kedua) hadir langsug dalam napak tilas Perjanjian Giyanti.

Insan Pers Anggap Peraturan Kapolri Soal Media Terlalu Terburu-buru
Indonesia
Insan Pers Anggap Peraturan Kapolri Soal Media Terlalu Terburu-buru

Peraturan Kapolri yang melarang media menampilkan unsur kekerasan aparat dan penangkapan pelaku kejahatan dinilai memberatkan insan pers.

Jokowi: Sekarang Ini 10 Juta Pengangguran di Negara Kita
Indonesia
Jokowi: Sekarang Ini 10 Juta Pengangguran di Negara Kita

Kebijakan perdagangan juga harus dapat memulihkan sektor-sektor ekonomi yang pada tahun lalu terkontraksi akibat dampak pandemi COVID-19.

Kolonel dan 2 Kopral Terlibat Kecelakaan Nagreg Lalu Buang Korban ke Sungai Serayu
Indonesia
Kolonel dan 2 Kopral Terlibat Kecelakaan Nagreg Lalu Buang Korban ke Sungai Serayu

Selain akan melakukan penuntutan hukuman maksimal sesuai tindak pidananya, Panglima TNI juga telah menginstruksikan penyidik TNI dan TNI AD serta Oditur Jenderal TNI untuk memberikan hukuman tambahan.

[Hoaks atau Fakta]: Jokowi Baca Komik Doraemon
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Jokowi Baca Komik Doraemon

Gambar Presiden Jokowi membaca komik Doraemon adalah salah. Gambar tersebut telah disunting pada bagian cover komik

BNPB Kirim Dana Siap Pakai Buat Korban Banjir di Kalimantan Barat
Indonesia
BNPB Kirim Dana Siap Pakai Buat Korban Banjir di Kalimantan Barat

BNPB, sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan jajaran forkopimda untuk bersinergi membantu penanganan bencana banjir.

Sesar Aktif Jadi Pemicu Rentetan Gempa di Jawa Tengah
Indonesia
Sesar Aktif Jadi Pemicu Rentetan Gempa di Jawa Tengah

Hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa gempa memiliki magnitude 3,0 diikuti tujuh kali rentetan gempa susulan (aftershocks), dengan magnitudo 2,9 kemudian 2,5 selanjutnya 2,5 lalu 2,6 dan 2,1 serta 3,0 dan 2,7 yang terjadi pukul 6.44.56 WIB.

Pemkot Solo Canangkan Gerakan Wajib Kunjung Museum
Indonesia
Pemkot Solo Canangkan Gerakan Wajib Kunjung Museum

Salah satu cara yang dilakukan adalah mencanangkan Gerakan Wajib Kunjung Museum