Kubu Juliari Buka Suara Jelang Tuntutan Perkara Suap Bansos Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara (kiri) mendengarkan keterangan saksi pada sidang lanjutan kasus korupsi bantuan sosial (bansos) COVID-19 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (21/6). ANTARA FOT

MerahPutih.com - Pengacara mantan Manteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara, Maqdir Ismail mengharapkan tuntutan yang adil dari tim jaksa penuntut umum(JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juliari akan menghadapi tuntutan dalam perkara suap pengadaan bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.

"Tentu dengan harapan Pak Juliari Peter Batubara akan dituntut secara adil," kata Maqdir dalam keterangannya, Rabu (28/7).

Baca Juga

Warga Gugat Eks Mensos Juliari Batubara

Maqdir menegaskan, selama proses persidangan, dakwaan jaksa terkait penerimaan Rp 14,7 miliar terhadap kliennya terbantahkan. Disebutkan, uang Rp 14,7 miliar yang diterima Juliari itu melalui Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos dan Adi Wahyono selaku kuasa pengguna anggaran.

Menurutnya, dalam persidangan perkara ini, mantan Staf Ahli Juliari, Kukuh Ary Wibowo; Seretaris Pribadi Juliari, Selvy Nurbaety; dan Eko Budi Santoso selaku ajudan Juliari yang sempat dihadirkan sebagai saksi menyatakan tidak pernah meminta atau menerima uang terkait bansos.

"Ketiga saksi tersebut secara tegas dan terang membantah bahwa tidak ada uang yang mereka terima untuk kepentingan terdakwa Juliari Peter Batubara dari Matheus Joko Santoso melalui Adi Wahyono," tegas Maqdir.

Terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara mengikuti sidang lanjutan kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (14/6). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara mengikuti sidang lanjutan kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (14/6). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Selain dari kesaksian tiga orang tersebut, menurut Maqdir, kesaksian dari Harry van Sidabukke, Ardian Iskandar Maddanatja, Rocky Joseph Pesik, Raj Indra Singh, Mohammad Iqbal, Dino Aprilianto, Raka Iman Topan, Riski Riswandi, Irman Putra, Kuntomo Jenawi, Merry Hartini, dan Chandra Andriati secara tegas menyatakan tidak pernah ada niat untuk memberi uang kepada Juliari Peter Batubara.

"Tidak juga terlintas dalam pikiran mereka bahwa uang yang diberikan kepada Matheus Joko Santoso untuk kepentingan Pak Juliari Batubara," kata Maqdir.

Terlebih para saksi tersebut pernah bertemu secara langsung dengan Juliari yang saat itu menjabat sebagai Mensos. Terkecuali secara kebetulan Harry Van Sidabukke, menerangkan pernah bertemu dengan Juliari Batubara, ketika meninjau gudang.

Maqdir menyatakan, kliennya tidak pernah menerima hadiah atau janji yang terkait dengan kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya sebagai Mensos.

Baca Juga

Ihsan Yunus Mengaku Tidak Tahu Potongan Fee Paket Bansos untuk Juliari

Maqdir menyebut, pernyataan Juliari menerima uang hanya keluar dari mulut Matheus Joko. Menurut Maqdir, Matheus Joko sengaja berbohong untuk menyeret Juliari Batubara ke dalam pusaran kasus dugaan suap bansos. Terlebih, Matheus Joko yang saat ini mengajukan diri sebagai justice collaboratore dinilai hanya untuk mendapat keringanan hukuman.

"Saksi seperti yang ditunjukkan oleh saksi Matheus Joko Santoso ini adalah saksi jahat. Saksi seperti ini harus dihentikan, dengan cara memberi hukuman yang tinggi dan membebaskan orang yang dituding oleh saksi seperti Matheus Joko Santoso dari segala dakwaan," kata Maqdir. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bareksrim Polri Usut Dugaan Penodaan Agama Youtuber Muhammad Kece
Indonesia
Bareksrim Polri Usut Dugaan Penodaan Agama Youtuber Muhammad Kece

Youtuber Muhammad Kece dilaporkan ke polisi atas dugaan penghinaan agama.

Pemprov DKI Segera Bagikan BST PPKM Darurat Rp 600 Ribu
Indonesia
Pemprov DKI Segera Bagikan BST PPKM Darurat Rp 600 Ribu

Sejumlah anggaran yang digeser Pemda DKI yaitu program rehabilitasi bangunan Dinas Sosial (Dinsos) dan renovasi Dinas Pendidikan (Disdik) yang tidak mendesak saat ini.

Peran Terduga Teroris yang Ditangkap di Deli Serdang
Indonesia
Peran Terduga Teroris yang Ditangkap di Deli Serdang

Terduga teroris berinisial BA yang ditangkap di Deli Serdang, Sumatera Utara, diduga memiliki peran sentral dalam jaringan terorir. Ia disinyalir menyimpan sejumlah senjata api untuk latihan.

Dana Abadi Pesantren Bakal Bantu  Pondok Pesantren di Berbagai Daerah
Indonesia
Dana Abadi Pesantren Bakal Bantu Pondok Pesantren di Berbagai Daerah

Yaqut juga mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran bagi pesantren-pesantren di daerah.

24 Korban Sriwijaya Air Telah Teridentifikasi
Indonesia
24 Korban Sriwijaya Air Telah Teridentifikasi

Pada Sabtu, (16/1), DVI menyerahkan delapan jenazah korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 yang telah teridentifikasi kepada para keluarga korban.

Anies: Keterisian Tempat Tidur Pasien COVID-19 Capai 75 Persen
Indonesia
Anies: Keterisian Tempat Tidur Pasien COVID-19 Capai 75 Persen

Kasus COVID-19 di ibu kota saat ini sudah sangat mengkhwatirkan.

Imigrasi Cegah ASN Ditjen Pajak Inisial APA ke Luar Negeri
Indonesia
Imigrasi Cegah ASN Ditjen Pajak Inisial APA ke Luar Negeri

Pencegahan ke luar negeri tersebut tentu dalam rangka kepentingan kelancaran proses penyidikan

Partai Berkarya Versi Tommy Soeharto Menang Banding Lawan Menkumham
Indonesia
Partai Berkarya Versi Tommy Soeharto Menang Banding Lawan Menkumham

Partai Berkarya versi Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto menang banding atas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly.

Seluruh ASN Wajib Sikap Sempurna Saat Upacara Detik-Detik Proklamasi
Indonesia
Seluruh ASN Wajib Sikap Sempurna Saat Upacara Detik-Detik Proklamasi

"Mari kita berbuat kepentingan masyarakat banyak kepentingan bangsa dan negara," ucap Riza.

Pemerintah Nyatakan Tidak Ada Lockdown, Kecuali Lingkungan RT/RW
Indonesia
Pemerintah Nyatakan Tidak Ada Lockdown, Kecuali Lingkungan RT/RW

Pemerintah karantina wilayah atau mikro lockdown hanya dapat dilakukan di tingkat RT atau RW yang berstatus zona merah.