Kubu Denny Indrayana Sebut Putusan DKPP soal Bawaslu Kalsel Aneh Denny Indrayana dan tim kuasa hukum salah satunya Febri Diansyah. (Foto: Tim Denny Indrayana).

MerahPutih.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akhirnya menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada petinggi Bawaslu Kalimantan Selatan pada sidang yang digelar, Rabu (10/2).

Dalam sidang yang disiarkan secara virtual tersebut, anggota DKPP Prof Teguh Sentosa, Ida Budiati dan Ketua DKPP Prof Muhammad membacakan putusan secara bergantian.

Baca Juga

Ada Perbaikan Permohonan, MK Diminta Tolak Permohonan Denny Indrayana

Dalam putusannya, DKPP menyatakan mengabulkan sebagian aduan yang disampaikan pengadu, yaitu Teradu IV, Azhar Ridhanie terbukti melanggar kode etik pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

"Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Teradu IV karena terbukti melanggar kode etik pedoman perilaku penyelenggara pemilu," kata Ketua DKPP RI, Prof Muhamad saat membacakan putusan

Bawaslu Kalsel menjadi teradu terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) yang dilaporkan Jurkani, selaku Divisi Hukum Pasangan Calon Gubernur Kalsel, Haji Denny Indrayana-Difriadi Darjad (H2D).

Sidang DKPP. Foto: dkpp

Jurkani melalui kuasa hukumnya M Isrof Parhani mengadukan dua perkara, yaitu 178-PKE-DKPP/XI/2020 dan 179-PKE-DKPP/XI/2020 dengan teradu lima orang, yaitu Ketua Bawaslu Kalsel Erna Kasypiah, serta Iwan Setiawan, Aries Murdiono, Azhar Redhani dan Norcholis Madjid selaku anggota.

Sedangkan teradu lainnya, Erna Kasypiah, Iwan Setiawan, Aries Murdiono, dan Norcholis Madjid dinyatakan tidak bersalah dan direhabilitasi nama dan kehormatannya.

Menanggapi putusan itu, Juru Bicara Tim Hukum H2D, Muhamad Raziv Barokah, menyatakan sangat kecewa karena berbanding terbalik dengan jalannya persidangan yang digelar 21 Januari 2021.

"Fakta-fakta penting yang seharusnya menjadi perhatian utama DKPP, justru luput dalam pertimbangan putusan yang baru saja dibacakan," kata Raziv di Jakarta.

Menurutnya, DKPP tidak mempertimbangkan fakta terdapat dua putusan kajian yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kalsel untuk satu laporan yang sama, yaitu laporan penggunaan tagline kampanye oleh Petahana.

"Versi pertama menyatakan seluruh unsur pelanggaran terpenuhi, versi kedua menyatakan ada satu unsur yang tidak terpenuhi. Dengan adanya dua versi putusan saja sudah cukup beralasan untuk memecat seluruh komisioner Bawaslu Kalsel," tegasnya.

Baca Juga

Denny Indrayana Gugat Hasil Pilkada Kalsel 2020 ke MK

Namun DKPP hanya mempertimbangkan putusan versi kedua dan menjatuhkan sanksi peringatan keras terhadap seorang komisioner berdasarkan putusan versi kedua tersebut. Bahkan, DKPP sama sekali tidak mempertimbangkan fakta adanya dua kajian tersebut, seakan-akan hal demikian sama sekali tidak masalah.

"Sesuatu yang tentu sangat aneh, ada apa dengan DKPP," jelasnya.

Ditambahkan, DKPP juga tidak mempertimbangkan fakta bahwa empat komisioner Bawaslu Kalsel yang lain tidak membaca hasil kajian sebelum memutus. Padahal, imbuh dia, hasil kajian merupakan dokumen tertulis di mana seluruh klarifikasi dari para pihak dan ahli dituangkan.

"Kami merasa ada kalimat yang dipelintir seakan-akan hasil kajian tersebut belum selesai sehingga belum dapat dibaca oleh komisioner lain selain Azhar Ridhanie, sehingga hanya Azhar yang terkesan bersalah," katanya.

Selain itu, Raziv juga menyebutkan bahwa Ketua Bawaslu Kalsel, Erna Kasypiah terbukti telah berbohong dihadapan Majelis DKPP terkait tidak diberikannya Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang merupakan hak Para Saksi kepada Pengadu.

"Padahal faktanya, pengadu telah meminta BAP Saksi disertai dengan 20 (dua puluh) surat kuasa atas nama seluruh saksi yang diajukan, namun ditolak dengan alasan BAP Saksi merupakan dokumen yang dikecualikan. Setelah menerima surat penolakan tersebut," ujarnya.

Kertas Suara Pilkada Kalsel. (Foto: Antara)
Kertas Suara Pilkada Kalsel. (Foto: Antara)

Ketua DKPP dalam persidangan sempat menyatakan akan memecat teradu yang ketahuan berbohong, ironisnya, Erna Kasypiah justru direhabilitasi nama baiknya.

Tim Hukum Pasangan Haji Denny Indrayana-Difriadi Darjad itu mengaku sangat kecewa karena tiga fakta yang krusial tersebut justru luput dari perhatian DKPP.

"Bagi kami jelas putusan DKPP yang hanya menumbalkan salah satu komisioner saja menimbulkan banyak pertanyaan menggelitik, ada apa dengan DKPP," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Tim Denny Indrayana Ngaku Punya Berbagai Bukti Kecurangan Dari Warga Kalsel

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Tutup 34 Perkantoran karena Karyawan Terinfeksi COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Tutup 34 Perkantoran karena Karyawan Terinfeksi COVID-19

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta telah melakukan penutupan sebanyak 34 perkantoran terkait kasus virus corona.

KPK Pastikan Kawal Program Subsidi Gaji Pekerja Selama Pandemi COVID-19
Indonesia
KPK Pastikan Kawal Program Subsidi Gaji Pekerja Selama Pandemi COVID-19

Belum semua tenaga kerja terdata oleh BPJS Ketenagakerjaan

Kemendagri Soroti Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Pendaftaran Cakada ke KPU
Indonesia
Kemendagri Soroti Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Pendaftaran Cakada ke KPU

"Peraturannya sudah jelas, jadi bagi yang melanggar protokol kesehatan harus mendapatkan sanksi," tegasnya

[HOAKS atau FAKTA]: Kementerian Kominfo Buka Pendaftaran BLT Sebesar Rp4 Juta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kementerian Kominfo Buka Pendaftaran BLT Sebesar Rp4 Juta

Akun Facebook bernama Eka Bastiah mengunggah sebuah tangkapan layar dari aplikasi WhatsApp yang berisikan pesan berantai adanya pendaftaran sebagai penerima BLT dari Kementerian Kominfo.

Batas Gaji Program DP 0 Rupiah Naik, Cara Berpikir Anies Dinilai Aneh
Indonesia
Batas Gaji Program DP 0 Rupiah Naik, Cara Berpikir Anies Dinilai Aneh

Aturan itu dikeluarkan Anies setelah KPK membongkar kasus korupsi pengadaan lahan program Rumah DP Nol Persen

Pimpinan Komisi IX Dukung Pengembangan Vaksin Nusantara
Indonesia
Pimpinan Komisi IX Dukung Pengembangan Vaksin Nusantara

Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Golkar Emanuel Melkiades Laka Lena mengikuti uji klinis Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (14/4).

Bertambah 1.748 Kasus, Penderita COVID-19 di Indonesia Capai 102 Ribu
Indonesia
Bertambah 1.748 Kasus, Penderita COVID-19 di Indonesia Capai 102 Ribu

Sejumlah sektor yang semula ditutup mulai dibuka kembali

Lelang Jabatan Eselon II, Ratusan PNS DKI Terancam Sanksi
Indonesia
Lelang Jabatan Eselon II, Ratusan PNS DKI Terancam Sanksi

Sebanyak 239 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI dimungkinkan akan diberi sanksi lantaran tidak patuh melaksanakan instruksi pimpinan.

Polisi Olah TKP Penemuan Mayat Perempuan Terbakar di Dalam Mobil
Indonesia
Polisi Olah TKP Penemuan Mayat Perempuan Terbakar di Dalam Mobil

Sosok mayat perempuan ditemukan di dalam mobil saat kondisi mobil Xenia AD 5126 EA terbakar habis, Selasa (20/10) malam pukul 22.00.

Abu Bakar Baasyir Sudah Keluar Penjara Gunung Sindur
Indonesia
Abu Bakar Baasyir Sudah Keluar Penjara Gunung Sindur

Pembebasan Baasyir itu dipastikan telah sesuai prosedur. Baasyir telah menjalani vonis 15 tahun dikurangi remisi sebanyak 55 bulan.