Kubu Denny Indrayana Sebut Putusan DKPP soal Bawaslu Kalsel Aneh Denny Indrayana dan tim kuasa hukum salah satunya Febri Diansyah. (Foto: Tim Denny Indrayana).

MerahPutih.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akhirnya menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada petinggi Bawaslu Kalimantan Selatan pada sidang yang digelar, Rabu (10/2).

Dalam sidang yang disiarkan secara virtual tersebut, anggota DKPP Prof Teguh Sentosa, Ida Budiati dan Ketua DKPP Prof Muhammad membacakan putusan secara bergantian.

Baca Juga

Ada Perbaikan Permohonan, MK Diminta Tolak Permohonan Denny Indrayana

Dalam putusannya, DKPP menyatakan mengabulkan sebagian aduan yang disampaikan pengadu, yaitu Teradu IV, Azhar Ridhanie terbukti melanggar kode etik pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

"Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Teradu IV karena terbukti melanggar kode etik pedoman perilaku penyelenggara pemilu," kata Ketua DKPP RI, Prof Muhamad saat membacakan putusan

Bawaslu Kalsel menjadi teradu terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) yang dilaporkan Jurkani, selaku Divisi Hukum Pasangan Calon Gubernur Kalsel, Haji Denny Indrayana-Difriadi Darjad (H2D).

Sidang DKPP. Foto: dkpp

Jurkani melalui kuasa hukumnya M Isrof Parhani mengadukan dua perkara, yaitu 178-PKE-DKPP/XI/2020 dan 179-PKE-DKPP/XI/2020 dengan teradu lima orang, yaitu Ketua Bawaslu Kalsel Erna Kasypiah, serta Iwan Setiawan, Aries Murdiono, Azhar Redhani dan Norcholis Madjid selaku anggota.

Sedangkan teradu lainnya, Erna Kasypiah, Iwan Setiawan, Aries Murdiono, dan Norcholis Madjid dinyatakan tidak bersalah dan direhabilitasi nama dan kehormatannya.

Menanggapi putusan itu, Juru Bicara Tim Hukum H2D, Muhamad Raziv Barokah, menyatakan sangat kecewa karena berbanding terbalik dengan jalannya persidangan yang digelar 21 Januari 2021.

"Fakta-fakta penting yang seharusnya menjadi perhatian utama DKPP, justru luput dalam pertimbangan putusan yang baru saja dibacakan," kata Raziv di Jakarta.

Menurutnya, DKPP tidak mempertimbangkan fakta terdapat dua putusan kajian yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kalsel untuk satu laporan yang sama, yaitu laporan penggunaan tagline kampanye oleh Petahana.

"Versi pertama menyatakan seluruh unsur pelanggaran terpenuhi, versi kedua menyatakan ada satu unsur yang tidak terpenuhi. Dengan adanya dua versi putusan saja sudah cukup beralasan untuk memecat seluruh komisioner Bawaslu Kalsel," tegasnya.

Baca Juga

Denny Indrayana Gugat Hasil Pilkada Kalsel 2020 ke MK

Namun DKPP hanya mempertimbangkan putusan versi kedua dan menjatuhkan sanksi peringatan keras terhadap seorang komisioner berdasarkan putusan versi kedua tersebut. Bahkan, DKPP sama sekali tidak mempertimbangkan fakta adanya dua kajian tersebut, seakan-akan hal demikian sama sekali tidak masalah.

"Sesuatu yang tentu sangat aneh, ada apa dengan DKPP," jelasnya.

Ditambahkan, DKPP juga tidak mempertimbangkan fakta bahwa empat komisioner Bawaslu Kalsel yang lain tidak membaca hasil kajian sebelum memutus. Padahal, imbuh dia, hasil kajian merupakan dokumen tertulis di mana seluruh klarifikasi dari para pihak dan ahli dituangkan.

"Kami merasa ada kalimat yang dipelintir seakan-akan hasil kajian tersebut belum selesai sehingga belum dapat dibaca oleh komisioner lain selain Azhar Ridhanie, sehingga hanya Azhar yang terkesan bersalah," katanya.

Selain itu, Raziv juga menyebutkan bahwa Ketua Bawaslu Kalsel, Erna Kasypiah terbukti telah berbohong dihadapan Majelis DKPP terkait tidak diberikannya Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang merupakan hak Para Saksi kepada Pengadu.

"Padahal faktanya, pengadu telah meminta BAP Saksi disertai dengan 20 (dua puluh) surat kuasa atas nama seluruh saksi yang diajukan, namun ditolak dengan alasan BAP Saksi merupakan dokumen yang dikecualikan. Setelah menerima surat penolakan tersebut," ujarnya.

Kertas Suara Pilkada Kalsel. (Foto: Antara)
Kertas Suara Pilkada Kalsel. (Foto: Antara)

Ketua DKPP dalam persidangan sempat menyatakan akan memecat teradu yang ketahuan berbohong, ironisnya, Erna Kasypiah justru direhabilitasi nama baiknya.

Tim Hukum Pasangan Haji Denny Indrayana-Difriadi Darjad itu mengaku sangat kecewa karena tiga fakta yang krusial tersebut justru luput dari perhatian DKPP.

"Bagi kami jelas putusan DKPP yang hanya menumbalkan salah satu komisioner saja menimbulkan banyak pertanyaan menggelitik, ada apa dengan DKPP," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Tim Denny Indrayana Ngaku Punya Berbagai Bukti Kecurangan Dari Warga Kalsel

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Serbuan Vaksinasi COVID-19 Agar Guru Ngaji dan Santri Sehat
Indonesia
Serbuan Vaksinasi COVID-19 Agar Guru Ngaji dan Santri Sehat

para pengurus pesantren juga sempat memberikan pemahaman bahwa vaksinasi adalah bagian dari upaya menyempurnakan syariat dan memaksimalkan ikhtiar dalam meminimalisasi penularan COVID-19.

Mabes Polri Selidiki Senpi Milik Terduga Teroris ZA
Indonesia
Mabes Polri Selidiki Senpi Milik Terduga Teroris ZA

"Yang jelas ini masih didalami masalah senjatanya," ujar Rusdi dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (1/4).

Kasus COVID-19 Alami Peningkatan, Laju Vaksinasi Menurun
Indonesia
Kasus COVID-19 Alami Peningkatan, Laju Vaksinasi Menurun

Pemerintah akan melakukan penyesuaian pengaturan aktivitas masyarakat serta mobilitas berdasarkan data kasus dan kondisi di lapangan.

Terawan Mundur dari Bursa Calon Dubes, DPR Minta Pemerintah Siapkan Pengganti
Indonesia
Terawan Mundur dari Bursa Calon Dubes, DPR Minta Pemerintah Siapkan Pengganti

Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mundur dari pencalonannya sebagai Dubes Indonesia untuk Spanyol.

KPK Panggil 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Barang Tanggap Darurat COVID-19
Indonesia
KPK Panggil 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Barang Tanggap Darurat COVID-19

Selain Aa Umbara, KPK juga telah menetapkan dua tersangka lainnya

SMK Batik 2 Bakal Gelar PTM, Gibran Tinggalkan Mobil Dinas di Depan Sekolah
Indonesia
SMK Batik 2 Bakal Gelar PTM, Gibran Tinggalkan Mobil Dinas di Depan Sekolah

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyayangkan masih ada sekolah yang nekat akan menggar PTM di tengah situasi darurat COVID-19.

TNI Bagikan Buku dan Ajari Anak di Perbatasan Papua-PNG Baca Tulis
Indonesia
TNI Bagikan Buku dan Ajari Anak di Perbatasan Papua-PNG Baca Tulis

Tokoh Adat Kampung Kalilapar 2 Paulus Maunda menyampaikan apresiasi kepada satgas TNI Pos Kalilapar yang telah peduli dengan pendidikan anak-anak di kampungnya.

Wakil Wali Kota Tangsel Terpapar COVID-19, Diduga Sering Terima Tamu dan Kunjungan
Indonesia
Wakil Wali Kota Tangsel Terpapar COVID-19, Diduga Sering Terima Tamu dan Kunjungan

Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Pilar Saga Ichsan positif COVID-19. Ia tengah menjalani isolasi mandiri.

Penggagas KLB Demokrat Menyesal Pernah Dukung SBY Jadi Ketum
Indonesia
Penggagas KLB Demokrat Menyesal Pernah Dukung SBY Jadi Ketum

Darmizal mengaku saat itu dirinya mengumpulkan ketua DPD dan DPC untuk mendukung SBY menjadi orang nomor satu di partai berlambang Mercy biru tersebut.

Pemkot Malang Akui Telat Input Data COVID-19
Indonesia
Pemkot Malang Akui Telat Input Data COVID-19

Batas waktu input data jatuh pada pukul 20.00 WIB, sementara setiap fasilitas pelayanan kesehatan terlambat dua menit memasukkan data tersebut.