Kubu Angin Prayitno Sebut Pemeriksaan Pajak PT Johnlin Baratama Bukan di Eranya Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji berjalan usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (28-4-2021). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

MerahPutih.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kembali menggelar sidang dugaan suap pengurusan nilai pajak tahun 2016 dan 2017 di lingkuo Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (30/11).

Sidang kali ini menghadirkan satu orang saksi konsultan konsultan pajak dari PT Johnlin Baratama yang sudah berstatus tersangka.

Baca Juga

KPK Tetapkan Dua Tersangka Baru Terkait Kasus Suap Pajak

Pengacara terdakwa kasus dugaan suap pengurangan nilai pajak Angin Prayitno, Syaefullah Hamid menuturkan, pemeriksaan pajak terhadap PT Johnlin Baratama bukan di masa kepemimpinan kleinnya.

"Faktanya pemeriksaan pajak PT Johnlin Baratama dilakukan sudah bukan di Era Angin Prayitno Aji," ujar Syaefullah Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa.

Lanjut Syaefullah, dalam dakwaan Angin Prayitno disebutkan bahwa tim pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan pajak di KPP Batu Licin, dan kantor administrasi PT Johnlim Baratama di Kabupaten Tanah Bumbu, Batu Licin, Kalimantan Selatan.

Giat tersebut didampingi Agus Susetyo dan 3 orang staf pajak PT Johnlin Baratama.

"Dalam surat dakwaan, dan BAP Yulmanizar dikatakan bahwa seusai melakukan pemeriksaan lapangan, Jumat tanggal 29 Maret 2019 tim pemeriksa bersama Agus pulang ke Jakarta dengan pesawat yang sama transit di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar," terangnya.

Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji (tengah) usai diperiksa di Gedung KPK. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp.
Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji (tengah) usai diperiksa di Gedung KPK. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp.

Kata Syaefullah, berdasarkan BAP Yulmanizar, pada saat transit, Agus meminta Yulmanizar agar pemeriksa merekayasa Surat Ketetapan Pajak tahun pajak 2016 dan 2017.

Tapi isi BAP Yulmanizar berbeda dengan keterangan yang disampaikan Agus saat bersaksi di persidangan. Agus menyebut usai mengantar tim pemeriksa lapangan, dirinya pulang ke Jakarta via Banjarmasin.

Sementara tim pemeriksa pajak bertolak ke Jakarta via Makassar dan tak ada pembicaraan soal rekayasa Surat Ketetapan Pajak PT Johnlin Baratama.

Menurut Syaefullah, berdasarkan dakwaan JPU dan BAP saksi bernama Yulmanizar yang juga merupakan tim pemeriksa pajak dari DJP Kemenkeu, penetapan besaran pajak PT Johnlin Baratama dilakukan sesuai dengan permintaan dari Agus Susetyo yang merupakan konsultan pajak perusahan tersebut.

"Dengan mengkondisikan besarnya nilai pajak berdasarkan permintaan Agus ini diserahkan kepada Supervisor untuk diteruskan kepada Kasubdit Pengendali dan atas sepengetahuan Yulmanizar, Kasubdit meneruskannya kepada Direktur P2 Angin Prayitno Aji. Atas permintaan tersebut menurut Yulmanizar Direktur P2 Angin Prayitno Aji menyetujui," papar Syaefullah.

Baca Juga

KPK Diminta Selidiki Keterlibatan 3 Korporasi dalam Kasus Suap Pejabat Ditjen Pajak

Kemudian, dalam BAP itupun Direktur Oemeriksaan dan Penagihan Angin Prayitno menyetujui penerbitan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang merupakan dasar dari Ketetapan Pajak. Menurut Yulmanizar proses persetujuan itu terjadi pada April 2019.

Di mana, pada waktu itu Angin Prayitno tidak lagi menjabat sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan. Sebab, kata Syaefullah, kliennya sudah tidak menjabat lagi sejak awal 2019.

"Sejak Januari 2019 Angin Prayitno Aji sudah bukan lagi sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan," namun dalam BAP Yulmanizar selalu mengatakan proses persetujuan melalui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Angin Prayitno, tegasnya.

"Proses awal pemeriksaan mulai dari Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan pada 22 Maret 2019, pelaksanaan pemeriksaan, penerbitan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, penghitungan nilai pajak dan pembuatan laporan Hasil Pemeriksaan dilakukan di masa Irawan sebagai pejabat yang baru," paparnya.

Sementara itu, dari fakta persidangan pemeriksaan saksi Agus Susetyo, terungkap bahwa tak adanya kesepakatan untuk mengondisikan nilai pajak PT Johnlim Baratama.

Terungkap juga tak pernah ada pemberian sejumlah uang ke pemeriksa pajak yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak.

Adapun dalam pembahasan akhir, PT Johnlin Baratama tak setuju dengan beberapa pos koreksi pajak sehingga wajib pajak mengajukan sanggahan.

"Namun karena Ketetapan Pajak diterbitkan tidak sesuai dengan penghitungan wajib pajak, maka wajib pajak melakukan upaya Keberatan ke Kantor Wilayah DJP di Banjarmasin. Upaya keberatan ini dikabulkan sebagian oleh Kantor Wilayah," pungkasnya. (*)

Baca Juga

KPK Cokok Tersangka Baru Kasus Suap Pejabat Ditjen Pajak Angin Prayitno

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wagub DKI Resmikan Ruang Isolasi COVID-19 Tekanan Negatif
Indonesia
Wagub DKI Resmikan Ruang Isolasi COVID-19 Tekanan Negatif

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meresmikan ruang isolasi COVID-19 bertekanan negatif di Rumah Sakit Umum (RSU) Al-Fauzan Jakarta Islamic Hospital (JIH).

Imbas Kecelakaan Beruntun, TransJakarta Evaluasi Mitra Operator Bus
Indonesia
Imbas Kecelakaan Beruntun, TransJakarta Evaluasi Mitra Operator Bus

Pihak Transjakarta akan memperketat lagi kegiatan evaluasi dan pembinaan kepada operator.

TWK KPK Dinilai Bertentangan dengan Kebebasan Berkeyakinan
Indonesia
TWK KPK Dinilai Bertentangan dengan Kebebasan Berkeyakinan

Pertanyaan-pertanyaan dalam TWK bertentangan dengan kebebasan seseorang untuk memiliki keyakinan tertentu terhadap ajaran suatu agama

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Baswedan Diberi Gelar Pahlawan Internasional
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Baswedan Diberi Gelar Pahlawan Internasional

Beredar di media sosial Facebook sebuah foto yang menampilkan saat Anies Baswedan tengah bersalaman dengan Presiden Jokowi, disertakan pula narasi bahwa Anies meraih gelar Pahlawan Internasional.

Gibran Ungkap Usahanya dan Jokowi Diberikan ke Kaesang
Indonesia
Gibran Ungkap Usahanya dan Jokowi Diberikan ke Kaesang

Pembelian saham yang nilainya hampir mencapai Rp 100 miliar itu dipertanyakan sejumlah pihak terkait sumber dana itu didapat dari mana saja.

Cagub DKI Jagoan Gerindra Diputuskan DPP, Diumumkan Riza Patria
Indonesia
Cagub DKI Jagoan Gerindra Diputuskan DPP, Diumumkan Riza Patria

Tentunya yang akan berkomentar itu lebih pas nanti Pak Riza Patria

KIPI Lebih Banyak Dibanding Sinovac, Kemenkes Pastikan AstraZeneca Aman
Indonesia
KIPI Lebih Banyak Dibanding Sinovac, Kemenkes Pastikan AstraZeneca Aman

Sebanyak 8 juta dosis bahan baku (bulk) vaksin COVID-19 dari Sinovac Biotech Ltd akan kembali datang pada Selasa (25/5).

Puncak Arus Balik Diperkirakan Geser ke Pekan Depan
Indonesia
Puncak Arus Balik Diperkirakan Geser ke Pekan Depan

Puncak arus balik kendaraan yang masuk Jabodetabek usai libur Lebaran 2021 disebut terjadi pada akhir pekan, Minggu (16/5).

Kabaharkam Sebut Masyarakat Tak Banyak yang Mudik
Indonesia
Kabaharkam Sebut Masyarakat Tak Banyak yang Mudik

Artinya apa yang menjadi himbauan pemerintah dipatuhi oleh seluruh warga masyarakat

Presiden Jokowi Harap KRL Yogya-Solo Dongkrak Pariwisata DIY dan Soloraya
Indonesia
Presiden Jokowi Harap KRL Yogya-Solo Dongkrak Pariwisata DIY dan Soloraya

Jokowi berharap kehadiran KRL ini dapat mendongkrak pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Solo Raya.