Kubu Angin Prayitno Sebut Nilai Pajak untuk Bank Panin Ditentukan Veronika Lindawati Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji (tengah) usai diperiksa di Gedung KPK. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp.

MerahPutih.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menggelar sidang lanjutan perkara dugaan suap terkait pengurusan nilai pajak tiga perusahaan besar. Agenda sidang masih pemeriksaan terhadap saksi-saksi dari tim jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tim jaksa KPK menghadirkan empat saksi hari ini sebagai tindak lanjut pada persidangan sebelumnya. Pada persidangan kali ini, terdakwa pejabat pajak Angin Prayitno Aji melalui kuasa hukumnya meluruskan dakwaan yang dirumuskan tim jaksa KPK soal kesepakatan nilai pajak untuk Bank Panin.

Di mana, dalam dakwaan jaksa KPK disebutkan bahwa pada 3 Agustus 2018 dilakukan pembahasan akhir nilai pajak Bank Panin yang dilakukan oleh tim pemeriksa dan perwakilan wajib pajak di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pada pembahasan tersebut, hasil akhir nilai pajak untuk PT Bank Panin disepakati oleh para pihak.

Baca Juga:

Dirut Bank Panin Herwidayatmo Jadi Saksi Sidang Kasus Suap Pajak

Kuasa hukum Angin Prayitno Aji, Syaefullah Hamid mengatakan, pembahasan tersebut hanya formalitas. Sebab sebenarnya, nilai pajak untuk Bank Panin tersebut sudah ditentukan oleh Veronika Lindawati selaku kuasa wajib pajak sekaligus orang kepercayaan bos Bank Panin, Mu'min Ali Gunawan.

"Padahal pembahasan itu hanya formalitas karena angka itu telah menyesuaikan permintaan Veronika Lindawati. Dakwaan tersebut ternyata tidak melihat BAP para staf pajak PT Panin Bank yang hari ini menjadi saksi," kata Syaefullah Hamid di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (23/11).

Menurut Syaefullah, dalam BAP para saksi yang mengikuti proses pemeriksaan pajak dari awal sampai akhir, terungkap bahwa Bank Panin menanggapi hasil pemeriksaan yang ada dalam SPHP (Surat Pemberitahuan Pemeriksaan) dengan pernyataan tidak setuju. Sebab, berdasarkan keterangan para saksi seharusnya nilai yang muncul untuk PPh Badan adalah nihil.

"Karena tidak sesuai dengan perhitungan staf pajak, PT Bank Panin menyampaikan Tanggapan Wajib Pajak atas SPHP no PHP 69/PJ.04/2018 tanggal 01 Agustus 2018 dengan nomor 325/DIR/EXT/ 18 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan dan Presiden Direktur yang menyatakan tidak setuju terhadap seluruh koreksi PPH Badan," ungkapnya.

Dalam surat sanggahan tersebut, dibeberkan Syaefullah, Bank Panin minta kepada tim pemeriksa pajak DJP untuk menyerahkan detail temuan atas pemeriksaan pajak tersebut. Namun demikian, tim pemeriksa pajak tidak pernah menanggapi permintaan dari PT Bank Panin sampai SKPKB diterbitkan.

"Demikian juga dalam BAP staf perpajakan PT Bank Panin lainnya bahwa para saksi juga mengatakan bahwa tanggal 3 Agustus 2018 PT Bank Panin diminta hadir dalam pembahasan akhir menyatakan bahwa ikhtisar pembahasan akhir terlihat bahwa PT Panin Bank tetap menyanggah apa yang menjadi koreksi pemeriksa pajak pada PPh Badan," papar Syaefullah.

Baca Juga:

KPK Tahan Mantan Kepala Pajak Bantaeng Wawan Ridwan Terkait Kasus Suap

"Dalam rapat tersebut tim pajak PT Bank Panin tidak setuju terhadap hasil pemeriksaan tim pajak atas kurang bayar PPh Badan sebesar Rp 303.001.545.700. Pada risalah tersebut, menyatakan bahwa sanggahan PT Bank Panin tidak diterima oleh tim pemeriksa DJP hingga terbit Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB)," imbuhnya.

Karena tidak setuju atas Surat Ketetapan (SKPKB) tersebut, klaim Syaefullah, PT Bank Panin mengajukan permohonan pengurangan dan pembatalan SKPKB PPh Badan pertama. Permohonan Pengurangan dan Pembatalan ini sebagian diterima oleh Ditjen Pajak sehingga PT Bank Panin telah menerima pengembalian kelebihan pembayaran sebagian sebesar Rp 160.386.878.050.

Kemudian, atas sisa kekurangan bayar sebesar Rp 134.307.686.450, PT Bank Panin mengajukan gugatan dan hingga kini masih dalam proses di Pengadilan Pajak.

"Dari fakta persidangan sejauh ini ternyata keterangan saksi-saksi yang dihadirkan yang terdiri dari para staf perpajakan PT Bank Panin bertolak belakang dengan surat dakwaan yang mengatakan bahwa pembahasan akhir yg dilakukan oleh tim pemeriksa dan perwakilan wajib pajak dengan hasil para pihak setuju sebagaimana berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan ikhtisar hasil pembahasan akhir," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, jaksa KPK mendakwa mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Kemenkeu Angin Prayitno Aji, serta bekas Kepala Sub Direktorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan DJP Dadan Ramdani, telah menerima uang Rp 5 miliar dari petinggi Bank Panin, Veronika Lindawati.

Uang itu diduga suap terkait pengurusan rekayasa nilai pajak Bank Panin. Dalam dakwaannya, Angin Prayitno dan Dadan Ramdani disebut menerima uang Rp 5 miliar karena telah merekayasa kewajiban bayar pajak Bank Panin dari sebesar Rp 926.263.445.392 (Rp962 miliar), menjadi Rp 303.615.632.843 (Rp303 miliar).

Jika dikalkulasikan, kewajiban bayar pajak Bank Panin dipotong oleh Angin dan Dadan sejumlah Rp 622 miliar. Dalam surat dakwaan Angin dan Dadan, terungkap juga bahwa Veronika Lindawati merupakan orang kepercayaan bos Bank Panin Mu'min Ali Gunawan. Veronika diduga ditugaskan untuk mengurus dugaan pengemplangan pajak tersebut.

"Untuk menegosiasikan penurunan kewajiban pajak Bank Panin, Bank Panin menugaskan Veronika Lindawati sebagai orang kepercayaan dari Mu'min Ali Gunawan selaku pemilik PT Bank Pan Indonesia, Tbk," beber jaksa KPK melalui surat dakwaannya, Rabu, 22 September 2021.

Nama Mu'min Ali Gunawan kembali disebut dalam persidangan selanjutnya. Mu'min Ali Gunawan disebut sebagai orang mengutus Veronika Lindawati untuk bernegosiasi terkait pengurangan nilai pajak dari Bank Panin. Hal itu terungkap ketika anggota pemeriksa pajak pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan, Febrian menjadi saksi. (Pon)

Baca Juga:

KPK Tetapkan Dua Tersangka Baru Terkait Kasus Suap Pajak

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Legislator Khawatir Bulan Ramadan 'Ternoda' Jika Pemilu 2024 Saat Puasa
Indonesia
Legislator Khawatir Bulan Ramadan 'Ternoda' Jika Pemilu 2024 Saat Puasa

Karena itu sangat memungkinkan menjadi bahan bakar efektif untuk menyulut perpecahan

Aipda Rudi Panjaitan Terbukti Bersalah dalam Sidang Kode Etik
Indonesia
Aipda Rudi Panjaitan Terbukti Bersalah dalam Sidang Kode Etik

Aipda Rudi Panjaitan yang merupakan mantan anggota Polsek Pulogadung dikenai sanksi etik dan administrasi setelah menjalani sidang pada Jumat (17/12).

Kasus Varian Omicron di Indonesia Bertambah Jadi Lima Orang
Indonesia
Kasus Varian Omicron di Indonesia Bertambah Jadi Lima Orang

saat ini sudah terdapat lima kasus warga terinfeksi positif varian Omicron.

Alasan DKI Tambah Waktu Makan di Warteg: Ada Orang Tua Tak Bisa Makan Cepat
Indonesia
Alasan DKI Tambah Waktu Makan di Warteg: Ada Orang Tua Tak Bisa Makan Cepat

Pemprov DKI Jakarta menjelaskan alasan pihaknya mengubah waktu maksimal makan di tempat warung makan, selama masa perpanjangan PPKM Level 4.

Soal UU Corona, Banggar DPR Patuh Putusan MK
Indonesia
Soal UU Corona, Banggar DPR Patuh Putusan MK

Proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 dan 2022 dilakukan dengan prosedur yang benar.

Bela Negara, Milenial Harus Paham Sejarah
Indonesia
Bela Negara, Milenial Harus Paham Sejarah

Sementara itu Asri Welas sebagai salah satu keturunan Pangeran Diponegoro menyatakan, menggunakan produk dan memperkenalkan budaya Indonesia, misalnya batik adalah salah satu bentuk bela negara.

Gibran Minta Lurah dan Camat Bertindak Jika Dapati Sekolah Nekat Gelar PTM di Tengah Pandemi
Indonesia
Gibran Minta Lurah dan Camat Bertindak Jika Dapati Sekolah Nekat Gelar PTM di Tengah Pandemi

"Saya tidak ingin kasus serupa ditemukan di Solo. Menggelar PTM di tengah situasi darurat sangat berbahaya," tegas dia.

Sebelum Tempel Stiker 'Belum Divaksin' di Rumah Warga, Polisi Koordinasi dengan Pak RT
Indonesia
Sebelum Tempel Stiker 'Belum Divaksin' di Rumah Warga, Polisi Koordinasi dengan Pak RT

Yusri berharap penempelan stiker di rumah warga yang belum vaksin tak menjadi polemik

Gibran Siap Penuhi Permintaan Ayahnya Soal Harga Tes PCR
Indonesia
Gibran Siap Penuhi Permintaan Ayahnya Soal Harga Tes PCR

Sebenarnya angka testing COVID-19 di Solo sendiri juga sudah tinggi

Bertahun-tahun Akses Pendidikan di Jakarta Tak Merata
Indonesia
Bertahun-tahun Akses Pendidikan di Jakarta Tak Merata

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengakui, sudah sejak lama pendidikan di ibu kota tidak merata. Maka sistem penerimaan siswa baru diubah pada tahun 2019.