Kubu AHY: Keputusan Pemerintah Pertegas KLB Deli Serdang Ilegal Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dok ANTARA

MerahPutih.com - Salah satu kuasa hukum Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Donal Fariz, mengapresiasi keputusan pemerintah yang menolak pengesahan kepengurusan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Kepengurusan Moeldoko merupakan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) yang berlangsung beberapa waktu lalu.

Baca Juga

Ini Alasan Pemerintah Tolak Demokrat Kubu Moeldoko

"Keputusan ini mempertegas fakta bahwa Kongres Luar Biasa yang dilakukan oleh sekelompok orang yang sudah diberhentikan partai dan menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum adalah tindakan yang lllegal dan bertentangan dengan hukum," kata Donal dalam keterangannya, Rabu (31/3).

Keputusan penolakan pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), kata Donal, sekaligus mempertegas bahwa AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan diakui oleh negara.

Tim kuasa hukum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memperlihatkan legal standing dan surat kuasa di hadapan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (30/3) (ANTARA/Fauzi Lamboka)
Tim kuasa hukum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memperlihatkan legal standing dan surat kuasa di hadapan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (30/3) (ANTARA/Fauzi Lamboka)

Selain itu, pemerintah menegaskan bahwa AD dan ART yang sah adalah sebagaimana SK Menkumham Nomor: M.MH-09.AH.11.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat.

Donal juga mengingatkan, Moeldoko Cs tidak boleh menggunakan atribut dan mengatasnamakan Partai Demokrat untuk hal apapun.

"Jika tidak mengindahkan, maka dapat dipastikan akan berurusan dengan hukum," tegas Donal. (Pon)

Baca Juga

Tolak Hasil KLB Demokrat, Mahfud Sebut Tudingan Miring ke Pemerintah Terbantahkan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Proyeksi RAPBD Jabar 2021 Berkurang Rp 5,37 Triliun karena COVID-19
Indonesia
Proyeksi RAPBD Jabar 2021 Berkurang Rp 5,37 Triliun karena COVID-19

Proyeksi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2021 berkurang Rp 5,37 triliun atau turun sebesar 12,98 persen.

Pemerintah Harus Antisipasi Dampak Naiknya Inflasi Global
Indonesia
Pemerintah Harus Antisipasi Dampak Naiknya Inflasi Global

Sejumlah negara seperti Tiongkok atau China dengan pertumbuhan 4,8 persen, Singapura 3,4 persen, Korea Selatan 3,07 persen, lalu Amerika Serikat 4,29 persen, dan Jerman 4,0 persen.

[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Hentikan Tank di Perang Ukraina
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Hentikan Tank di Perang Ukraina

Akun Facebook Jill Gabriel Isabella Erinda pada 19 Maret 2022 mengunggah sebuah gambar yang menampilkan gabungan 2 foto yaitu foto seseorang yang berdiri depan tank dan foto yang memperlihatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta narasi “Subhanallah pakdhe menghadang tank sendirian di kerusuhan ukraina.”

Kasus Penyuntikan Vaksin Kosong Berakhir Antiklimaks
Indonesia
Kasus Penyuntikan Vaksin Kosong Berakhir Antiklimaks

Polisi mengungkap tenaga kesehatan (nakes) dan remaja berinsial BLP yang merupakan korban penerima suntikan vaksin kosong di Pluit, Jakarta Utara, telah berdamai.

PTTUN Jakarta Tolak Banding Blessmiyanda yang Dipecat Anies Baswedan
Indonesia
PTTUN Jakarta Tolak Banding Blessmiyanda yang Dipecat Anies Baswedan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) menolak banding mantan Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta, Blessmiyanda atas gugatannya terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

WNA Pencari Suaka dapat Vaksin COVID-19, Anies: Virusnya Menular Pada Siapa Saja
Indonesia
Pemkot Bandung Bakal Evaluasi PTM 100 Persen Setiap Bulan
Indonesia
Pemkot Bandung Bakal Evaluasi PTM 100 Persen Setiap Bulan

Sebelumnya, hingga pembelajaran semester ganjil 2021/22, orang tua murid dapat memilih putra-putrinya mengikuti Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Harga Kedelai Impor Naik, Perajin Tahu Tempe di Jatim Menjerit
Indonesia
Harga Kedelai Impor Naik, Perajin Tahu Tempe di Jatim Menjerit

Para perajin tahu tempe di Jawa Timur menjerit setelah mengetahui harga bahan baku kedelai impor sedang naik drastis.

Ganjil Genap di Jakarta Kembali Berlaku, 165 Kendaraan Tertangkap Melanggar
Indonesia
Ganjil Genap di Jakarta Kembali Berlaku, 165 Kendaraan Tertangkap Melanggar

Polda Metro Jaya kembali memberlakukan aturan ganjil genap di 13 ruas jalan DKI Jakarta pasca-libur Lebaran 2022.