Kubu AHY: Di Bulan Puasa, Gerombolan Moeldoko Bohong Lagi! Seorang wartawan merekam foto majelis hakim dan kuasa hukum Partai Demokrat sebagai tergugat dalam sidang pertama gugatan keabsahan AD/ART Partai Demokrat di PN Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa (20/4).

MerahPutih.com - Pasca ditolaknya pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat oleh Kemenkumham 31 Maret yang lalu, para pendukung Moeldoko kembali melakukan kebohongan.

Hal ini disampaikan kuasa hukum DPP Partai Demokrat, Mehbob, seusai sidang perdana gugatan Kubu KLB PD Deli Serdang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, (20/4).

“Semakin memalukan, di bulan puasa gerombolan Moeldoko dan Jhoni Allen bohong lagi," kata Mehbob kepada wartawan, di PN Jakpus, Selasa (20/4).

Mehbob mengatakan, kubu Moeldoko memasukkan gugatan ke pengadilan, mengatasnamakan para Ketua DPC yang faktanya tidak pernah memberikan kuasa untuk menggugat DPP Partai Demokrat kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Kuasa hukum Partai Demokrat, Mehbob menyerahkan dokumen pencatutan nama dan pemalsuan tanda tangan tiga ketua DPC Demokrat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa (20/4). Foto: ANTARA

Pada Gugatan No.213/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN.Jkt.Pst, tanggal 5 April 2021 dimana para penggugat yang diantaranya terdiri dari Ketua DPC Konawe Barat Jefri Prananda, Ketua DPC Muna Barat Lode Abdul Gamal dan Muliadin Salemba dari Ketua DPC Buton Utara menggugat keabsahan AD/ART hasil Kongres Partai Demokrat 2020.

Menhob melanjutkan, yang menjadi permasalahan kemudian adalah tiga penggugat tersebut merasa dicatut namanya oleh pihak yang mengaku sebagai kuasa hukum mereka.

“Kalau mau bicara materi gugatan, insya Allah semua dapat kami patahkan. Namun, dengan temuan ini kami mohon agar Majelis Hakim untuk menolak gugatan mereka karena kuasa hukum para penggugat diduga telah menggunakan Surat Kuasa Palsu," tutur dia.

Menhob juga meminta, pihak Kepolisian untuk mengungkap ‘Dalang’ Surat Kuasa Palsu yang diberikan kepada sembilan pengacara gerombolan ini.

"Tentang dugaan tindak pidana oleh pihak yang mengaku sebagai kuasa hukum, para korban telah membuat Laporan Polisi pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 di Polda Metro Jaya,’’ pungkas Mehbob.

Sembilan nama pengacara penggugat yang mengaku sebagai penerima kuasa dari tiga Ketua DPC tersebut adalah, Makarius Nggiri, Antonius E. Rasi Wangge, Yustian Dewi Widiastuti, Rusdiansyah, Wahyudin, Gregorius D. Djoka, Ilham Patahillah, Vahmi Wibisono, dan Ahmad Rifai Suftyadi. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Posisi BW di Kubu SBY Buka Memori Penetapan Tersangka Anas Urbaningrum
Indonesia
Posisi BW di Kubu SBY Buka Memori Penetapan Tersangka Anas Urbaningrum

Para loyalis Anas Urbaningrum bereaksi begitu tahu bahwa Bambang Widjojanto menjadi pengacara kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam kisruh Partai Demokrat (PD).

QR Code Sertifikat Vaksin Diyakini Sulit Dipalsukan
Indonesia
QR Code Sertifikat Vaksin Diyakini Sulit Dipalsukan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan Pemprov DKI Jakarta akan memanfaatkan aplikasi Jakarta Kini (JaKi) untuk memeriksa status vaksin warga sebelum membuka kembali aktivitas dan kegiatan secara bertahap.

Berikut Prakiraan Cuaca di Jakarta Hari Ini
Indonesia
Berikut Prakiraan Cuaca di Jakarta Hari Ini

BMKG memprakirakan hujan petir berpotensi terjadi di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur pada Selasa (2/11) sore.

Nakes di Papua Diminta Tetap Bertugas
Indonesia
Nakes di Papua Diminta Tetap Bertugas

Muhadjir Effendy meminta seluruh tenaga kesehatan di Provinsi Papua tetap bertugas melayani masyarakat setelah peristiwa kekerasan di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Senin (13/9).

Kenaikan Kasus COVID-19 Pasca-Libur Lebaran Capai 381 Persen
Indonesia
Kenaikan Kasus COVID-19 Pasca-Libur Lebaran Capai 381 Persen

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 menyebut lonjakan kasus positif pasca-periode libur Idulfitri menunjukkan kenaikan hingga 381 persen.

Kades Korupsi Kecil Tak Dipenjara, Pimpinan KPK Harus Serius Baca UU Tipikor
Indonesia
Kades Korupsi Kecil Tak Dipenjara, Pimpinan KPK Harus Serius Baca UU Tipikor

Selain itu praktik korupsi tidak bisa dinilai besar atau kecil hanya dengan melihat jumlah uangnya saja

Bahlil Bicara Pilpres 2024, HNW Tegaskan Jabatan Presiden Bukan Domain Pengusaha
Indonesia
Bahlil Bicara Pilpres 2024, HNW Tegaskan Jabatan Presiden Bukan Domain Pengusaha

Tapi tak ada yang karena alasan ekonomi akibat COVID-19 kemudian mengubah konstitusinya

Kemendikbud Ristek Gandeng Walubi dan KCBI Sosialisasikan Kurikulum Prototipe di Sekolah Bercirikan Buddhis
Indonesia
Kemendikbud Ristek Gandeng Walubi dan KCBI Sosialisasikan Kurikulum Prototipe di Sekolah Bercirikan Buddhis

Kepala BSKAP Kemendikbud Ristek RI Anindito Aditomo mengapresiasi berbagai masukan yang diberikan lembaga-lembaga. Selain itu dirinya juga menyampaikan pihaknya siap bergandengan bersama WALUBI dan KCBI untuk mensosialisasikan kurikulum prototipe ini di sekolah-sekolah bercirikan Buddhis se-Indonesia.

Sri Sultan Dorong UMKM Berkolaborasi Agar Mampu Survive di Tengah Pandemi Corona
Indonesia
Sri Sultan Dorong UMKM Berkolaborasi Agar Mampu Survive di Tengah Pandemi Corona

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X mendorong UMKM untuk lebih saling berkolaborasi agar lebih tangguh dan mampu survive memghadapi pandemi COVID-19.

Djoko Tjandra Ungkap Keterlibatan eks Perdana Menteri Malaysia Najib Razak
Indonesia
Djoko Tjandra Ungkap Keterlibatan eks Perdana Menteri Malaysia Najib Razak

Djoko Tjandra dalam nota pembelaannya mengklaim tak mengetahui peruntukan uang tersebut