Kuasa Hukum Ungkap Penghasilan Pinangki Selain dari Gaji Pinangki Sirna Malasari dan kuasa hukumnya Aldres Napitupulu di PN Tipikor Jakarta, Rabu (4/11). Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Tim kuasa hukum Pinangki Sirna Malasari mengungkapkan kliennya memiliki penghasilan lain di luar gaji dari Kejaksaan Agung. Pasalnya, mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Jaksa Agung Muda Pembinaan juga berprofesi sebagai dosen di sebuah universitas.

Selain itu, pinangki juga mendapat warisan dari almarhum suaminya berupa aset dan uang dalam bentuk Banknotes mata uang asing.

"Tentunya mengenai gaji kami tidak membantah hal itu, karena memang gaji resmi yang diterima dari Pihak Kejaksaan. Gaji yang keluar dari kas Kejaksaan kepada ibu Pinangki," ujar tim kuasa hukum Pinangki, Aldres Napitupulu di PN Tipikor Jakarta, Rabu (4/11) malam.

Baca Juga

Pinangki Kembali Duduk di Kursi Pesakitan Dua Pekan Lagi

Aldres menuturkan, penghasilan Pinangki di luar profesinya sebagai jaksa tidak wajib dilaporkan kepada Kejagung. Sehingga, penghasilannya bukan hanya dari Korps Adhyaksa.

"Sementara mengenai penghasilan ibu Pinangki diluar pekerjaannya sebagai jaksa tidak wajib dilaporkan kepada bagian Jaksa tadi karena sebagaimana diketahui Ibu Pinangki juga berprofesi sebagai Dosen," tegasnya.

Aldres menyampaikan harta Pinangki juga berasal dari mendiang almarhum suaminya mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Djoko Budiharjo. Terakhir, Djoko Budiharjo menjabat sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Saat meninggal, suaminya meninggalkan banyak aset

"Semasa hidup almarhum menjabat sebagai Kajati Riau, Kajati Sulawesi Tenggara, Kajati Jawa Barat, terakhir sebagai Sesjamwas, kemudian setelah pensiun almarhum berpraktik sebagai advokat," katanya.

Terdakwa kasus suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Sirna Malasari (kiri) berjalan memasuki ruang sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (4/11/2020). Sidang itu beragenda mendengarkan keterangan saksi-saksi. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.
erdakwa kasus suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Sirna Malasari (kiri) berjalan memasuki ruang sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (4/11/2020). Sidang itu beragenda mendengarkan keterangan saksi-saksi. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.

Selama suaminya menjalani profesi sebagai jaksa maupun advokat itulah, ia menyimpan sejumlah uang yang diperuntukkan bagi Jaksa Pinangki. Sebab, sang suami menyadari tak bisa terus mendampingi Jaksa Pinangki karena terpaut umur puluhan tahun.

"Saat almarhum berprofesi advokat inilah Terdakwa mengetahui almarhum suami menyimpan uang dalam bentuk Banknotes mata uang asing, yang menurut almarhum adalah untuk kelangsungan hidup istrinya," imbuhnya.

Selain itu, Aldres pun mengungkapkan, terkait pertemuan kliennya dengan Djoko Tjandra di Malaysia, tidak pernah ada perintah untuk menangkap terpidana kasus hak tagih Bank Bali itu. Pasalnya, perintah eksekusi Djoko Tjandra baru ada pada 20 Mei 2020.

Baca Juga

Jaksa Pinangki Didakwa Terima 500 Ribu Dolar AS dari Djoko Tjandra

"Dari dokumen yang ada di Persidangan baru 20 Mei 2020 dan tidak pernah diperintahkan kepada ibu Pinangki untuk menangkap Djoko Tjandra. Jaksa juga mengatakan bahwa Jaksa tidak bisa melakukan penangkapan diluar negeri," tegasnya. (dka)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
9 Menteri yang Layak Direshuffle Versi Relawan Jokowi Mania
Indonesia
9 Menteri yang Layak Direshuffle Versi Relawan Jokowi Mania

Berdasarkan hasil survei publik yang dilakukan Joman, setidaknya ada 9 menteri yang memiliki kinerja buruk.

Bank Bank di Dunia Diproyeksikan Alami Kerugian
Dunia
Bank Bank di Dunia Diproyeksikan Alami Kerugian

Kerugian Archegos Capital Management, yang dijalankan oleh mantan manajer Tiger Asia Bill Hwang, memicu aksi penjualan saham-saham termasuk ViacomCBS dan Discovery pada Jumat (26/30).

Soal Skandal Djoko Tjandra, ICW Desak Kejagung dan Polri Koperatif dengan KPK
Indonesia
Soal Skandal Djoko Tjandra, ICW Desak Kejagung dan Polri Koperatif dengan KPK

"ICW mendesak agar Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri dapat kooperatif terhadap KPK," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana

Pandemi COVID, Lembaga Pendidikan Swasta Kibarkan Bendera Putih
Indonesia
Pandemi COVID, Lembaga Pendidikan Swasta Kibarkan Bendera Putih

Pandemi bikin masyarakat sudah kesuliran membayar sumbangan pembinaan pendidikan bahkan membayar uang pangkal.

PSBB Diperketat, Wakapolri Sidak ke Stasiun Tanah Abang
Indonesia
Tiga Tuntutan FSPMI di Hari Buruh
Indonesia
Tiga Tuntutan FSPMI di Hari Buruh

Sekjen DPP FSPMI, Riden Hatam Aziz mengatakan aksi buru secara virtual tahun ini mengangkat tema "Dana for solidarity pangan dan kesehatan".

[HOAKS atau FAKTA]: Kementerian Kominfo Buka Pendaftaran BLT Sebesar Rp4 Juta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kementerian Kominfo Buka Pendaftaran BLT Sebesar Rp4 Juta

Akun Facebook bernama Eka Bastiah mengunggah sebuah tangkapan layar dari aplikasi WhatsApp yang berisikan pesan berantai adanya pendaftaran sebagai penerima BLT dari Kementerian Kominfo.

Pemerintah Terima Proposal Investasi Tesla
Indonesia
Pemerintah Terima Proposal Investasi Tesla

"Kalau mereka hanya mau ambil bahan baku, tidak tertarik. Tidak atraktif," kata Seto.

Anies Kembali Perpanjang PSBB Transisi Selama 2 Pekan
Indonesia
Anies Kembali Perpanjang PSBB Transisi Selama 2 Pekan

PSBB transisi selama 14 hari ke depan, terhitung tanggal 26 Oktober sampai 8 November 2020.

Dua Kubu Demokrat Berpotensi Bentrok, Kantor Kemenkumham Dijaga Ketat Polisi
Indonesia
Dua Kubu Demokrat Berpotensi Bentrok, Kantor Kemenkumham Dijaga Ketat Polisi

Polres Metro Jakarta Selatan menerjunkan tiga kompi polisi di kantor Kementerian Hukum dan HAM.