Kuasa Hukum Terdakwa Kasus Jiwasraya Tegaskan Kejagung Tak Berwenang Lakukan Penyidikan Suasana sidang pembacaan dakwaan korupsi Jiwasraya di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Rabu (3/6) (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Tim Penasehat Hukum terdakwa kasus Jiwasraya, Joko Hartono Tirto, Kresna Hutauruk menegaskan Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan di pengadilan tindak pidana korupsi karena perkara a quo bukan merupakan tindak pidana korupsi.

Menurut Kresna, penanganan perkara asuransi Jiwasraya ini syarat penyimpangan. Bahkan pelanggaran hukum yang dialami terdakwa terjadi sejak penyelidikan perkara ini dilakukan.

Salah satu bentuk penyimpangan tersebut yakni, penyidikan perkara ini didasarkan pada hasil penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan leuangan pada PT. Asuransi Jiwasraya. Padahal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kejagung tidak diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan.

Baca Juga:

Sohibul Iman Sebut Zulhas Dukung Pansus Jiwasraya

"Fakta tersebut menunjukkan telah terjadi salah kaprah sejak awal penanganan perkara ini. Bila dikaitkan dengan prinsip fruit of poisonous tree tindakan Kejaksaan tidak sah karena sejak semula diawali oleh perbuatan yang melawan hukum,” kata Kresna di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (10/6).

Ketimpangan lainnya, kata Kresna, surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) tidak cermat menguraikan adanya perbuatan terdakwa memperkaya atau menguntungkan diri sendiri. Dengan demikian menunjukkan JPU mengakui tidak adanya keuntungan dan perbuatan memperkaya diri sendiri pada diri terdakwa.

“Karena tidak ada uraian perbuatan terdakwa memperkaya diri sendiri atau memperoleh keuntungan maka kepada terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ujarnya.

Menurutnya, tuduhan penuntut umum mengenai terdakwa memperkaya atau menguntungkan diri sendiri adalah tuduhan yang tidak berdasar. Pasalnya, dalam surat dakwaan, tidak ada disebutkan satupun harta benda terdakwa yang disita sebagaimana berkas perkara a quo yang merupakan hasil yang diterima terdakwa dari keuntungan kasus jiwasraya.

Hal ini menunjukkan segala harta benda terdakwa yang disita tidak ada keterkaitan dan tidak ada hubungannya dengan perkara ini. Karena itu, menurut Kresna, penyitaan atau perampasan terhadap harta benda terdakwa dan keluarganya adalah tidak sah dan tidak berdasar karena memang tidak terkait dan tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

“Tindakan penyidik perkara a quo yang menyita harta benda terdakwa dan keluarganya adalah tindakan yang sewenang-wenang dan tidak berdasar,” tegasnya.

Karena itu dia menegaskan, surat dakwaan harus dibatalkan. Apalagi, surat dakwaan tersebut tidak menguraikan perbuatan terdakwa yang berkaitan dengan unsur pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kresna menambahkan uraian dakwaan mengenai kerugian negara juga tidak cermat. Karena tidak memperhitungkan bahwa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) masih memiliki berbagai saham dan reksadana yang disebutkan dalam surat dakwaan.

Tersangka dugaan korupsi Jiwasraya Benny Tjokrosaputro
Tersangka dugaan korupsi Jiwasraya Benny Tjokrosaputro kembali diperiksa Kejagung (Foto: antaranews)

"Saham dan Reksadana yang dimaksud dakwaan, yang setiap saat bisa naik dan bisa turun, belum terjual dan masih dimiliki oleh PT. Asuransi Jiwasraya, tetapi sudah dinyatakan mengalami kerugian riil, faktanya penurunan nilai saham tersebut masih merupakan potensi kerugian," ungkapnya.

Ketidakcermatan surat dakwaan, lanjut Kresna, juga terlihat saat perhitungan kerugian negara dilakukan berdasarkan nilai saham dan reksadana per tanggal 31 Desember 2019. Padahal tempus perbuatan yang dituduhkan adalah tahun 2008-2018. Perbedaan nilai saham setiap hari, bulan, tahun itu sangat signifikan, karena itu untuk perhitungan cut off tahun 2019, selain tidak berdasar karena tempus sampai 2018, juga menunjukkan JPU tidak mengerti model perhitungan saham.

Hal ini, menurut dia, disebabkan karena JPU memaksakan permasalahan pasar modal menjadi tindak pidana korupsi.

“Demikian juga, surat dakwaan tidak jelas menguraikan peran terdakwa dalam mengatur dan mengendalikan 13 (tiga belas) manajer investasi (MI). Bagaimana, kapan, dengan cara apa, dan atas kesepakatan apa terdakwa mengendalikan MI juga tidak jelas diuraikan. Semuanya hanya berdasarkan aumsi JPU," ujarnya.

Begitu pula mengenai counterparty, Kresna menyebut surat dakwaan tidak jelas dalam menguraikan bagaimana terdakwa mengendalikan counterparty dalam transaksi reksa dana di 13 manajer investasi.

Baca Juga:

Kejaksaan Agung Kembali Garap Tersangka Korupsi Jiwasraya Benny Tjokro

"Siapa saja counterparty, bagaimana, kapan, dengan cara apa, dan atas kesepakatan apa terdakwa mengendalikan para counterparty juga tidak jelas diuraikan. Semuanya hanya berdasarkan asumsi JPU," imbuhnya.

Lebih lanjut, Kresna mengatakan surat dakwaan tidak jelas menguraikan afiliasi antara terdakwa dengan Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro sehubungan dengan investasi di PT Asuransi Jiwasraya.

"Terdakwa seorang konsultan, yang tidak terafiliasi dengan Heru Hidayat dan Benny Tjkoro dan hanya bekerja berdasarkan keahlian untuk membantu memberi masukan terkait permasalahan kerugian Jiwasraya pada tahun 2008," tutup Kresna. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Paham Radikal Bisa Serang Siapa Saja
Indonesia
Paham Radikal Bisa Serang Siapa Saja

Proses penangkapan jaringan sangat penting

Polres Metro Jakpus Tunggu Hasil Puslabfor Ledakan di Menteng
Indonesia
Polres Metro Jakpus Tunggu Hasil Puslabfor Ledakan di Menteng

Ledakan mengakibatkan mobil jenis Pajero Sport yang terparkir alami kempes ban di bagian mobil sebelah kiri.

30 Hotel Siap Tampung Pasien Isolasi OTG COVID-19
Indonesia
30 Hotel Siap Tampung Pasien Isolasi OTG COVID-19

30 hotel dengan jumlah kamar sebanyak 3.996 tersebut masih mungkin untuk berubah

Dewas KPK tak Tahu Ada Usulan Pembelian Mobil Dinas
Indonesia
Dewas KPK tak Tahu Ada Usulan Pembelian Mobil Dinas

"Dewas sama sekali tidak tahu adanya usulan pembelian mobil dinas untuk pimpinan dan dewas tahun anggaran 2021," kata Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris

Istana Jawab Isu Pengangkatan Dua Wamen Baru
Indonesia
Istana Jawab Isu Pengangkatan Dua Wamen Baru

pengangkatan Wakil Menteri oleh Presiden melalui Keputusan Presiden (Keppres)

KPK Benarkan Usut Dugaan Korupsi di Aceh
Indonesia
KPK Benarkan Usut Dugaan Korupsi di Aceh

Meski demikian, Ali belum dapat menyampaikan secara rinci dugaan korupsi yang sedang ditangani. Termasuk pihak-pihak yang telah dimintai keterangan.

Merapi Muntahkan Abu Vulkanik, Penerbangan di Bandara Adi Soemarmo Normal
Indonesia
Merapi Muntahkan Abu Vulkanik, Penerbangan di Bandara Adi Soemarmo Normal

Hujan abu vulkanik hanya terjadi di kawasan lereng Gunung Merapi saja tidak sampai ke kawasan bandara

Korban Banjir Bandang di NTT Dapat Dana Bantuan Rp500 Ribu per Bulan
Indonesia
Korban Banjir Bandang di NTT Dapat Dana Bantuan Rp500 Ribu per Bulan

"Dana bantuan ini dapat digunakan masyarakat yang rumahnya rusak akibat bencana di wilayah NTT untuk menyewa tempat tinggal di rumah sanak kerabatnya sehingga para warga tidak berkumpul dan berkontak langsung dalam tenda pengungsian," lanjut Doni.

Vaksin Tak Kunjung Diluncurkan, Kasus COVID-19 Capai 421 Ribu
Indonesia
Vaksin Tak Kunjung Diluncurkan, Kasus COVID-19 Capai 421 Ribu

Satgas Penangan COVId-19, Rabu (4/11), mencatat kasus positif infeksi virus corona di Indonesia sebanyak 3.356 orang.