Kuasa Hukum Sebut Rizieq Shihab Punya Hak tak Akui Positif COVID-19 Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab bersiap menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (12-12-2020). ANTARA FOTO/Fauzan/foc/aa.

MerahPutih.com - Bareskrim Mabes Polri menyebut Rizieq Shihab dijadikan tersangka dalam kasus swab test di RS Ummi Bogor sebab berbohong. Pasalnya, ternyata ia sempat positif COVID-19.

Menurut tim advokasi Rizieq, Azis Yanuar, selaku pasien adalah hak asasi Rizieq untuk tidak mengizinkan dan mempublikasikan rekam medis kondisi kesehatannya. Tidak boleh ada upaya paksa dalam masalah kesehatan pasien.

Baca Juga

Kubu Rizieq Sebut Putusan Hakim PN Jaksel Sesat

“Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik,” kata Azis kepada wartawan, Selasa (12/1).

Azis menjelaskan, sesuai dengan Pasal 17 Huruf h dan i, Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 22 Ayat (1) b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996.

Lalu dengan Pasal 52 UU No. 29/2004 Tentang Praktek Kedokteran, Pasal 32 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan Pasal 79 huruf b dan c UU 29/2004 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2007 (hal. 120).

Rizieq Shihab. Foto: ANTARA

Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian mengatakan, Rizieq sempat positif COVID-19 tetapi mengaku sehat dan menyebarkannya ke media sosial.

Rizieq positif tanggal 25 November. Tapi di 26 November, ia mengatakan tidak ada masalah, sehat walafiat, dan tidak ada sakit apapun. Hal itu kemudian disebarkan melalui kanal Front TV di YouTube.

Pelaku bisa dijerat pasal berlapis yakni Pasal 14 ayat 1 dan 2 UU 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit dengan ancaman pidana maksimal 1 tahun penjara.

Pasal 14 dan 15 UU 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tentang menyiarkan berita bohong dan menerbitkan keonaran dengan ancaman pidana 10 tahun.

Dan, Pasal 216 KUHP dengan sengaja tidak mengikuti perintah yang dilakukan menurut UU atau dengan sengaja menghalangi tindakan pejabat dengan ancaman 4 bulan penjara. (Knu)

Baca Juga

Ini Alasan Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Rizieq

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Vaksinasi Gotong-Royong Sasar Karyawan, Pendataan Dilakukan Langsung Kemenkes
Indonesia
Vaksinasi Gotong-Royong Sasar Karyawan, Pendataan Dilakukan Langsung Kemenkes

"Vaksinasi corona di Jawa Tengah tersulit digenjot mulai dari nakes (tenaga kesehatan), lansia, pedagang dan ASN (Aparatur Sipil Negara). Tiba waktunya nanti juga menyasar karyawan perusahaan," kata Ganjar

[HOAKS atau FAKTA]: Tusuk Jari dengan Jarum Mampu Sembuhkan Stroke
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tusuk Jari dengan Jarum Mampu Sembuhkan Stroke

Dalam informasi ini, dijelaskan tata cara bagaimana penanganan pertama untuk orang yang terkena stroke.

Rumput Hybrid Mulai Dipasang di JIS
Indonesia
Rumput Hybrid Mulai Dipasang di JIS

Satu lapangan latih membutuhkan 19 gulung rumput sintetis

TNI Waspadai Orang yang Mengaku Jadi Korban Penyerangan Polsek Ciracas
Indonesia
TNI Waspadai Orang yang Mengaku Jadi Korban Penyerangan Polsek Ciracas

Dudung tak menutup kemungkinan adanya korban lain yang meninggalkan lokasi kejadian

Ini Daftar Lengkap Cakada PDIP Gelombang V Untuk 21 Daerah
Indonesia
Ini Daftar Lengkap Cakada PDIP Gelombang V Untuk 21 Daerah

"Syukur alhamdulillah, PDI Perjuangan akan mengumumkan 2 provinsi dan 19 kabupaten/kota," kata Puan.

Ganjar Minta Pasar Tradisional Tutup 2 Hari, APPSI Jateng: Pedagang Mau Makan Apa?
Indonesia
Ganjar Minta Pasar Tradisional Tutup 2 Hari, APPSI Jateng: Pedagang Mau Makan Apa?

"Pasar tradisional merupakan jantungnya ekonomi masyarakat kecil. Kalau dimatikan dengan ditutup total selama dua hari mereka akan makan apa," ujar Suwanto

Akhir Tahun, Pertamina Uji Coba Avtur Campuran Sawit
Indonesia
Akhir Tahun, Pertamina Uji Coba Avtur Campuran Sawit

Beberapa perusahaan dunia sudah dapat mengolah minyak sawit menjadi green diesel dan green avtur, namun untuk green gasoline baru Pertamina.

Polda Jatim Tegaskan Kasat Sabhara Polres Blitar Batal Mengundurkan Diri
Indonesia
Polda Jatim Tegaskan Kasat Sabhara Polres Blitar Batal Mengundurkan Diri

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan, Kasat Sabhara Polres Blitar AKP Agus Hendro Tri Susetyo batal mengundurkan diri sebagai anggota kepolisian.

Pemerintahan Jokowi Terus Mendapat Kritik Soal Penanganan COVID-19
Indonesia
Pemerintahan Jokowi Terus Mendapat Kritik Soal Penanganan COVID-19

"Pemerintah masih saja berasumsi. Seandainya langsung cepat dicegah maka dipastikan tidak akan menyebar luas seperti sekarang ini;" imbuh Jerry.

Begini Sertifikasi Penceramah Ala Kementerian Agama
Indonesia
Begini Sertifikasi Penceramah Ala Kementerian Agama

Program sertifikasi bagi penceramah agama Islam tidak bersifat mengikat. Kementerian Agama juga akan memfasilitasi peningkatan kapasitas penceramah agama yang lain.