Kuasa Hukum Protes Jumhur Hidayat tak Dihadirkan, Sidang Ditunda Petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jumhur Hidayat (layar bawah) mengikuti sidang kasus penyebaran berita bohong di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (29/3). (ANTARA/G

MerahPutih.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menunda sidang petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Jumhur Hidayat.

“Kita lanjut (sidang) hari Senin, 5 April, dan supaya berjalan efektif sebelum itu silakan koordinasi (antara penuntut umum dan penasihat hukum mengenai mekanisme sidang, Red),” ucap Hakim Ketua Agus Widodo di PN Jakarta Selatan, Senin (29/3).

Baca Juga

Bom Palsu di Depan Rumah Petinggi KAMI Diduga Berisi Serbuk Petasan

Majelis Hakim memutuskan menunda jalannya sidang karena tim penasihat hukum keberatan Jumhur tidak dihadirkan secara langsung sebagaimana telah disepakati bersama pada sidang Kamis minggu lalu (25/3).

Majelis Hakim pada sidang sebelumnya juga telah memerintahkan penuntut umum menghadirkan Jumhur di ruang sidang. Namun, penuntut umum beralasan pihaknya tidak dapat menghadirkan Jumhur karena ada risiko penularan COVID-19 di ruang sidang.

Jaksa juga menegaskan pihaknya tidak berupaya untuk menghambat jalannya persidangan. Oleh karena itu, Jumhur pun mengikuti sidang dari rumah tahanan di Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Rutan Bareskrim Polri).

Akan tetapi, alasan penuntut umum itu tidak dapat diterima oleh tim kuasa hukum. Menurut pengacara Jumhur, kehadiran Jumhur di persidangan tinggal menunggu izin dari kejaksaan.

“Seminggu yang lalu, saya juga komunikasi ke Bareskrim. Tidak ada hambatan untuk mengeluarkan terdakwa, asal ada surat dari JPU. Di persidangan ini, kami mempertanyakan lagi apa ada surat dari penuntut umum,” kata salah satu penasihat hukum Jumhur, Oky Wiratama saat sidang.

Jumhur
Jumhur hidayat

Ia lanjut menegaskan sidang yang berlangsung pada Senin (29/3) juga berisiko jadi tempat penyebaran COVID-19 sehingga ada atau tidaknya Jumhur bukan jadi faktor utama yang menjadikan terdakwa tidak dapat dihadirkan ke ruang sidang.

“Persidangan ini (harus menghormati) hak-hak terdakwa,” tutur Oky ke penuntut umum dan Majelis Hakim.

Terkait perdebatan itu, Majelis Hakim pun mengingatkan jaksa bahwa mereka harus melayangkan surat resmi berisi alasan tidak dapat menghadirkan Jumhur ke ruang sidang. Pasalnya, jaksa hanya menyampaikan secara lisan sehingga baik penasihat hukum dan Majelis Hakim tidak dapat menanggapi secara resmi alasan tersebut.

Ia pun meminta jaksa jika memang tidak dapat menghadirkan terdakwa pada sidang berikutnya agar dapat mengirimkan surat resmi ke Majelis Hakim dan tim penasihat hukum agar pengacara Jumhur dapat mengirim surat keberatan dan nantinya hakim yang akan memutuskan bagaimana sidang akan berlanjut.

Dalam kesempatan itu, hakim menawarkan solusi jika memang terdakwa tidak dapat dihadirkan, maka sebagian dari jaksa dan tim kuasa hukum ikut sidang di Bareskrim bersama terdakwa demi memudahkan koordinasi dan sesi konsultasi.

“Kalau seandainya sidang nanti terdakwa tidak bisa dihadirkan, jalan keluarnya sebagian penasihat hukum dan JPU ada di tempat terdakwa. Itu (salah satu) solusinya,” ujarnya dikutip Antara

Hakim juga mengingatkan agar JPU dan kuasa hukum tidak membuang-buang waktu karena masih banyak agenda pemeriksaan yang harus dilalui dalam persidangan.

Jumhur Hidayat didakwa oleh jaksa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kericuhan. Jumhur, menurut jaksa, menyebarkan kabar bohong itu lewat akun Twitter pribadinya.

Jumhur pun dijerat dengan dua pasal alternatif, yaitu Pasal 14 ayat (1) juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP atau Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU No.19/2016 tentang Perubahan UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (*)

Baca Juga

Benda Mencurigakan di Depan Rumah Petinggi KAMI Dipastikan Bom Palsu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mural Kritik PPKM, Polresta Surakarta Lakukan Penyelidikan
Indonesia
Mural Kritik PPKM, Polresta Surakarta Lakukan Penyelidikan

Polresta Surakarta melakukan menyelidiki terkait munculnya mural berisi kritikan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Solo, Jawa Tengah.

Vaksin Booster untuk Warga Umum Mesti Diawasi Ketat
Indonesia
Vaksin Booster untuk Warga Umum Mesti Diawasi Ketat

Vaksin booster atau tahap tiga COVID-19 untuk warga umum bakal diberikan pada pertengahan Januari 2022.

PPKM Mikro, Pemkot Surabaya Izinkan Gelar Resepsi Pernikahan dengan Syarat
Indonesia
PPKM Mikro, Pemkot Surabaya Izinkan Gelar Resepsi Pernikahan dengan Syarat

Ada beberapa perubahan terkait kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Surabaya.

Akibat COVID-19, 250 Ribu Lebih Warga Menganggur Sampai Sekarang
Indonesia
Akibat COVID-19, 250 Ribu Lebih Warga Menganggur Sampai Sekarang

Sebanyak dua ratus ribu lebih warga Jakarta yang menganggur karena kena pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan akibat wabah corona per Februari 2021.

Berkas Perkara Dinyatakan Lengkap, Rizieq Shihab Segera Diadili
Indonesia
Berkas Perkara Dinyatakan Lengkap, Rizieq Shihab Segera Diadili

Berkas perkara mantan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan dinyatakan lengkap. Dengan demikian, Rizieq segera diadili.

Gibran Akui PPKM Berdampak Besar terhadap Penambahan Jumlah Warga Miskin
Indonesia
Gibran Akui PPKM Berdampak Besar terhadap Penambahan Jumlah Warga Miskin

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tidak menampik PPKM berdampak signifikan pada ekonomi.

Ditemukan Klaster SD Swasta di Solo, 28 Siswa Positif
Indonesia
Ditemukan Klaster SD Swasta di Solo, 28 Siswa Positif

Ada empat sekolah yang kedapatan ditemukan kasus COVID-19 saat berlangsung pembelajaran tatap muka (PTM).

Akhirnya, Aturan Lindungi Korban Kekerasan Seksual Jadi Inisiatif DPR
Indonesia
Akhirnya, Aturan Lindungi Korban Kekerasan Seksual Jadi Inisiatif DPR

Aturan ini telah berubah jadi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan (RUU TPKS) sebelumnya RUU Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

59 Persen Warga Bandung Telah Divaksin Dosis Pertama
Indonesia
59 Persen Warga Bandung Telah Divaksin Dosis Pertama

Yana yakin apabila ketersediaan vaksin aman, maka pada September mendatang, target 70 persen warga Kota Bandung tervaksin bisa tercapai. Kota Bandung diperkuat 1.000 orang vaksinator.

Sikapi Polemik TWK, Istana Tegaskan KPK Lembaga Otonom
Indonesia
Sikapi Polemik TWK, Istana Tegaskan KPK Lembaga Otonom

"Jadi Presiden, beliau mengatakan 'saya menghormati kesopanan dalam ketatanegaraan', jadi beliau menghormati putusan yang sudah diambil MK maupun MA," kata Fadjroel.