Kuasa Hukum: Pinangki Tidak Tahu Menahu Soal Action Plan Pinangki Sirna Malasari saat sidang perdana di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (23/9) (Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Tim kuasa hukum Pinangki Sirna Malasari membantah dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) menerima uang sebesar USD500.000 dari Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA).

Bantahan tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Pinangki Sirna Malasari, Aldres Napitupulu, setelah persidangan kasus fatwa MA untuk JST dengan nomor perkara 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Rabu (23/9).

Persidangan tersebut berlangsung dengan menerapkan protokol Kesehatan yang ketat.

Baca Juga:

Jaksa Pinangki Cuci Uang Untuk Beli BMW X5 hingga Perawatan Kecantikan di AS

Aldres menegaskan, Pinangki tidak pernah menerima uang tersebut.

“Uang USD500.000 itu tidak diberikan kepada Ibu Pinangki. Beliau tidak pernah menerima uang tersebut. Kalaupun ada uang yang dimaksud itu bukan diberikan kepada Ibu Pinangki,” ujar Aldres.

Menurutnya, ada beberapa materi dakwaan yang tidak nyambung. Misalnya, dalam dakwaan pertama, terdakwa dituduh menerima janji sejumlah uang USD500.000 dari USD1 juta yang dijanjikan oleh Djoko Tjandra.

Tetapi dalam dakwaan ketiga, terdakwa bermufakaat memberikan uang kepada pihak lain dengan jumlah yang sama.

“Ini menurut kami cukup aneh. Ketika seorang terdakwa dituduh sebagai penerima dan juga dituduh sebagai pemberi. Ini yang menjadi salah satu point keberataan kami minggu depan,” jelasnya.

Pinangki Sirna Malasari berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (2/9/2020). FOTO/Galih Pradipta/foc.
Pinangki Sirna Malasari berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (2/9/2020). FOTO/Galih Pradipta/foc.

Lebih lanjut, Aldres juga membantah pengakuan jaksa Pinangki berinisiatif bertemu Djoko Candra pada September 2019. Menurutnya, tidak ada pengakuan itu dalam berkas berkara.

“Kami tidak tau dari mana sumber tuduhan itu. Itu tidak ada dalam berkas perkara,” jelasnya.

Demikian juga dengan dakwaan terkait rancangan membuat 10 action plan.

Aldres mengatakan, action plan itu bukan berasal dari Pinangki Sirna Malasari. Kliennya tidak tahu menahu soal action plan. Apalagi pembuatnya.

“Itu juga tidak jelas, asalnya dari mana dan siapa yang buat. Jaksa sendiri sudah mengaku. Dari 10 action plan itu, tidak ada yang terlaksana atau enggak yang jadi. Dan Jaksa tadi tiga kali menyebutkan, itu tidak terlaksana,” terangnya.

Baca Juga:

Suami Jaksa Pinangki, AKBP Napitupulu Yogi Ikut

Aldres menegaskan banyak materi dakwaan JPU yang tidak sesuai. Karena itu, Tim Kuasa hukum mengajukan eksepsi.

Namun, Aldres tidak menyampaikan secara detail materi dakwaan yang menjadi keberataannya.

“Tanggapan resminya akan kami sampaikan dalam eksepsi yang akan sampaikan Minggu depan. Intinya, kami keberataan terhadap beberapa hal terkait isi dakwaan. Detail keberataan kami, tidak bisa kami sampaikan sekarang. Poinnya, kita sampaikan Minggu depan saja," pungkas Aldres. (Pon)

Baca Juga:

Jaksa Pinangki Didakwa Terima 500 Ribu Dolar AS dari Djoko Tjandra

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Juliari Batubara Akui Berikan Uang SGD50 Ribu kepada Ketua DPC PDIP Kendal
Indonesia
Juliari Batubara Akui Berikan Uang SGD50 Ribu kepada Ketua DPC PDIP Kendal

Juliari Peter Batubara mengakui pernah memberikan uang senilai SGD50 ribu kepada Ketua DPC PDIP Kendal Ahmad Suyuti.

Istana Ungkap Tiga Hal yang Jadi Perhatian Saat Upacara HUT RI
Indonesia
Istana Ungkap Tiga Hal yang Jadi Perhatian Saat Upacara HUT RI

Pasukan upacara 20 orang dari TNI/Polri, Korps musik sebanyak 24 orang, pembawa acara atau MC sebanyak dua orang

Buntut Kematian 6 Pengawal Rizieq Shihab, DPR Segera Panggil Kapolri
Indonesia
Buntut Kematian 6 Pengawal Rizieq Shihab, DPR Segera Panggil Kapolri

“Komisi III sebagai Mitra Kerja Kepolisian akan mengagendakan pemanggilan Kapolri untuk mendudukkan perkara ini,” tuturnya.

Pendemo UU Ciptaker Jangan Anarkis, Ketua DPRD DKI: Sayang, Uang dari Rakyat Juga
Indonesia
Pendemo UU Ciptaker Jangan Anarkis, Ketua DPRD DKI: Sayang, Uang dari Rakyat Juga

"Tapi gak boleh anarkis, karena apapun juga yang dirusak itu uang rakyat, uang dari rakyat juga. Kan sayang," tuturnya.

Rizieq Besok ke Puncak, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas
Indonesia
Rizieq Besok ke Puncak, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Jika kepadatan masih terus berlangsung lama atau semakin parah, kendaraan dari arah Jakarta yang menuju Exit Tol Ciawi akan dialihkan keluar Exit Tol Bogor

Anies Diminta Beri Sanksi Tetangga Rizieq yang Tolak Tes COVID-19
Indonesia
Anies Diminta Beri Sanksi Tetangga Rizieq yang Tolak Tes COVID-19

Apalagi Perda COVID-19 mempunyai payung hukum yang kuat

Viral Video Hujatan Pada Risma, Pendukung Maafkan Pelaku
Indonesia
Viral Video Hujatan Pada Risma, Pendukung Maafkan Pelaku

"Bu Risma! Wanita tangguh itu membangun Surabaya tak hanya memasang badannya. Namun Jiwa Surabaya dibangun," kata Anjani.

[Hoaks atau Fakta]: Munarman Ditangkap, Mahfud MD Masuk Penjara
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Munarman Ditangkap, Mahfud MD Masuk Penjara

Artikel itu hanya berisikan pernyataan pengamat politik Rocky Gerung atas pernyataan Wakil Presiden Ma’ruf Amin terkait indeks demokrasi Indonesia.

Plt Walkot Surabaya Ancam Tak izinkan Pembangunan RS Khusus COVID-19 di Mal Cito
Indonesia
Plt Walkot Surabaya Ancam Tak izinkan Pembangunan RS Khusus COVID-19 di Mal Cito

Whisnu tidak mau menerbitkan izin RS rujukan COVID-19 jika permasalahan antara pengelola rumah sakit dan warga belum menemui titik temu

Tetap Waras Bagi Ibu Rumah Tangga: Meraup Untung Jualan Masker dari Kain Perca Motif Batik
Indonesia
Tetap Waras Bagi Ibu Rumah Tangga: Meraup Untung Jualan Masker dari Kain Perca Motif Batik

"Saya jualan masker sejak April lalu. Masker kain batik tulis, print, cap dijual dari harga Rp5.000, Rp7.500 hingga kelas premium berharga Rp 35.000," kata dia.