Kuasa Hukum: Pinangki Tidak Tahu Menahu Soal Action Plan Pinangki Sirna Malasari saat sidang perdana di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (23/9) (Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Tim kuasa hukum Pinangki Sirna Malasari membantah dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) menerima uang sebesar USD500.000 dari Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA).

Bantahan tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Pinangki Sirna Malasari, Aldres Napitupulu, setelah persidangan kasus fatwa MA untuk JST dengan nomor perkara 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Rabu (23/9).

Persidangan tersebut berlangsung dengan menerapkan protokol Kesehatan yang ketat.

Baca Juga:

Jaksa Pinangki Cuci Uang Untuk Beli BMW X5 hingga Perawatan Kecantikan di AS

Aldres menegaskan, Pinangki tidak pernah menerima uang tersebut.

“Uang USD500.000 itu tidak diberikan kepada Ibu Pinangki. Beliau tidak pernah menerima uang tersebut. Kalaupun ada uang yang dimaksud itu bukan diberikan kepada Ibu Pinangki,” ujar Aldres.

Menurutnya, ada beberapa materi dakwaan yang tidak nyambung. Misalnya, dalam dakwaan pertama, terdakwa dituduh menerima janji sejumlah uang USD500.000 dari USD1 juta yang dijanjikan oleh Djoko Tjandra.

Tetapi dalam dakwaan ketiga, terdakwa bermufakaat memberikan uang kepada pihak lain dengan jumlah yang sama.

“Ini menurut kami cukup aneh. Ketika seorang terdakwa dituduh sebagai penerima dan juga dituduh sebagai pemberi. Ini yang menjadi salah satu point keberataan kami minggu depan,” jelasnya.

Pinangki Sirna Malasari berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (2/9/2020). FOTO/Galih Pradipta/foc.
Pinangki Sirna Malasari berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (2/9/2020). FOTO/Galih Pradipta/foc.

Lebih lanjut, Aldres juga membantah pengakuan jaksa Pinangki berinisiatif bertemu Djoko Candra pada September 2019. Menurutnya, tidak ada pengakuan itu dalam berkas berkara.

“Kami tidak tau dari mana sumber tuduhan itu. Itu tidak ada dalam berkas perkara,” jelasnya.

Demikian juga dengan dakwaan terkait rancangan membuat 10 action plan.

Aldres mengatakan, action plan itu bukan berasal dari Pinangki Sirna Malasari. Kliennya tidak tahu menahu soal action plan. Apalagi pembuatnya.

“Itu juga tidak jelas, asalnya dari mana dan siapa yang buat. Jaksa sendiri sudah mengaku. Dari 10 action plan itu, tidak ada yang terlaksana atau enggak yang jadi. Dan Jaksa tadi tiga kali menyebutkan, itu tidak terlaksana,” terangnya.

Baca Juga:

Suami Jaksa Pinangki, AKBP Napitupulu Yogi Ikut

Aldres menegaskan banyak materi dakwaan JPU yang tidak sesuai. Karena itu, Tim Kuasa hukum mengajukan eksepsi.

Namun, Aldres tidak menyampaikan secara detail materi dakwaan yang menjadi keberataannya.

“Tanggapan resminya akan kami sampaikan dalam eksepsi yang akan sampaikan Minggu depan. Intinya, kami keberataan terhadap beberapa hal terkait isi dakwaan. Detail keberataan kami, tidak bisa kami sampaikan sekarang. Poinnya, kita sampaikan Minggu depan saja," pungkas Aldres. (Pon)

Baca Juga:

Jaksa Pinangki Didakwa Terima 500 Ribu Dolar AS dari Djoko Tjandra

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Indonesia Wajib Berikan Bantuan Kemanusiaan, Ketua MPR Singgung Peran Lebanon di Era Kemerdekaan
Indonesia
Indonesia Wajib Berikan Bantuan Kemanusiaan, Ketua MPR Singgung Peran Lebanon di Era Kemerdekaan

Hubungan diplomatik resmi Indonesia dan Lebanon sudah terjalin sejak tahun 1950

Tersangkut Narkoba, Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Diperiksa di Polres Jakpus
Indonesia
Tersangkut Narkoba, Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Diperiksa di Polres Jakpus

Namun demikian, keterangan selengkapnya terkait kasus tersebut masih menunggu rilis dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Pusat.

Alasan Densus 88 Dilibatkan Dalam Pemeriksaan Rekening FPI
Indonesia
Alasan Densus 88 Dilibatkan Dalam Pemeriksaan Rekening FPI

92 rekening ini terdiri dari pengurus pusat FPI, pengurus daerah, dan beberapa individu yang terkait dengan kegiatan FPI

Update COVID-19 DKI: Total Pasien Sembuh Capai 369.929 Orang
Indonesia
Update COVID-19 DKI: Total Pasien Sembuh Capai 369.929 Orang

Dengan positivity rate 10,5 persen, penambahan kasus positif hari ini mencapai 1.337 jiwa.

Pemprov DKI Tentukan Lokasi Jalur Pembangunan MRT Fase 2 Kota-Ancol Barat
Indonesia
Pemprov DKI Tentukan Lokasi Jalur Pembangunan MRT Fase 2 Kota-Ancol Barat

Selain itu, pembangunan MRT fase 2 ini turut menstimulasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi

Wagub DKI Janji Insentif Gaji Penggali Kubur COVID-19 Segera Cair
Indonesia
Wagub DKI Janji Insentif Gaji Penggali Kubur COVID-19 Segera Cair

Permasalahan pembayaran duit tambahan untuk sopir ambulans dan penggali kubur itu akan segera diselesaikan.

Update Kasus Corona DKI Selasa (27/10): 102.678 Positif, 89.060 Sembuh
Indonesia
Update Kasus Corona DKI Selasa (27/10): 102.678 Positif, 89.060 Sembuh

"Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta turun sebanyak 312 kasus, sehingga jumlah kasus aktif sampai hari ini sebanyak 11.423 (orang yang masih dirawat / isolasi)," kata Dwi

Kemendagri Soroti Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Pendaftaran Cakada ke KPU
Indonesia
Kemendagri Soroti Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Pendaftaran Cakada ke KPU

"Peraturannya sudah jelas, jadi bagi yang melanggar protokol kesehatan harus mendapatkan sanksi," tegasnya

Jelang Pensiun, Kapolri Idham Azis Tinggalkan Sejumlah Beban Menumpuk
Indonesia
Jelang Pensiun, Kapolri Idham Azis Tinggalkan Sejumlah Beban Menumpuk

Masa pensiun Jenderal Idham Azis sebagai Kapolri tinggal 20 hari lagi.

6 Juta Bahan Baku Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia
Indonesia
6 Juta Bahan Baku Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia

Dalam satu bulan ke depan, Menkes memperkirakan Indonesia memiliki tambahan 20 juta dosis lagi atas kedatangan 6 juta bulk vaksin pada Minggu ini.