Kuasa Hukum Pemerintah: Bukti Tertulis yang Diajukan HTI Lemah Kuasa Hukum Tergugat (pemerintah) I Wayan Sudirta. (MP/Fadhli)

Merahputih.com - Sidang gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hari ini, Kamis, (11/01) kembali di gelar dengan agenda pembuktian dari pihak Penggugat yakni HTI. Kuasa Hukum HTI mengajukan setidaknya 32 bukti surat yang mendukung gugatannya.

Kuasa Hukum Tergugat (pemerintah) I Wayan Sudirta menjelaskan, dari pembacaan sekilas Tergugat terhadap bukti-bukti Tertulis yang diajukan Penggugat.

Dari 32 bukti, kata I Wayan, dapat diklasifikasi menjadi 4 bagian besar, pertama bukti surat-surat keputusan Tergugat dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM terkait SK pendaftaran dan SK pembubaran HTI, kedua terkait Undang-Undang yang berkaitan dengan Perkara yang mereka ajukan, misal UU ormas, Perppu Ormas, UU HAM, dan lain-lain. ketiga AD/ART Penggugat, terakhir kumpulan berita online yang ada kaitan dengan ormas HTI.

"Dari keseluruhan bukti itu, saya melihat tidak ada sama sekali bukti yang mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan Penggugat sebagai mana yakni SK Menkumham terkait pembubaran HTI melanggar asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), sama sekali tidak ada, apalagi bukti mengenai AD/ART mereka. Justru itu melemahkan mereka sendiri, Pasal 2 AD/ART mereka menyatakan bahwa HTI berasaskan Pancasila dan UUD 1945, padahal kenyataannya mereka mengingkari Pancasila dan UUD 1945 dengan mengusung Ideologi Khilafah," tegas Wayan.

Dia menjelaskan bahwa Menteri Hukum dan HAM selaku Tergugat merupakan pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang telah mencabut Status Badan Hukum Penggugat, melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.A.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, tertanggal 19 Juli 2017.

"Berdasarkan Asas Contrarius Actus, maka Tergugat selaku Pejabat yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya berwenang untuk membatalkannya," katanya.

Dalam kasus ini, ia memastikan bahwa Penerbitan Objek Sengketa Tata Usaha Negara telah sesuai dengan UU Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dengan telah mempertimbangkan unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Adapun Objek Sengketa Tata Usaha Negara tersebut, katanya, telah dibuat sesuai Prosedur, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

"Tergugat menerbitkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada mengenai kegiatan Penggugat selama ini," katanya. (Fdi)


Tags Artikel Ini

Noer Ardiansjah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH