Kuasa Hukum Nilai Surya Darmadi Dikriminalisasi Tersangka korupsi penguasaan lahan sawit sekaligus pemilik Duta Palma Group Surya Darmadi di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (18/8/2022). ANTARA/Laily Rahmawaty

MerahPutih.com - Kuasa hukum bos PT Duta Palma Group Surya Darmadi alias Apeng, Juniver Girsang menganggap dakwaan terhadap kliennya oleh jaksa penuntut umum (JPU) disusun secara terburu-buru. Imbas dari dakwaan tak sempurna itu, Apeng telah menjadi korban dari proses penegakan hukum.

Juniver menilai, ada tujuan tertentu sehingga dakwaan disusun terburu-buru, meskipun tidak diungkapkan lebih lanjut yang dimaksud terkait hal itu.

Baca Juga

Surya Darmadi Didakwa Rugikan Keuangan dan Perekonomian Negara Rp 78,7 Triliun

"Bahwa istilah kata sumir dan prematur dalam konteks surat dakwaan diartikan sebagai dakwaan yang disusun dan atau dibuat terlalu singkat dan terburu-buru yang belum saatnya untuk diajukan ke depan persidangan," kata Juniver saat persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (19/9).

Diketahui, Apeng didakwa telah melakukan korupsi terkait penyerobotan lahan untuk perkebunan sawit oleh perusahaannya. Korupsi tersebut diduga menimbulkan kerugian sekitar Rp 86,5 triliun.

Dia menekankan, sudah ada Omnibus Law pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam Pasal 110 dan Pasal 110 b juncto Putusan MK Nomor 91/PUU-18 Tahun 2020 menyatakan masih memberikan waktu selama tiga tahun kepada pelaku usaha untuk menuntaskan administrasi pengurusan izin pelepasan kawasan hutan.

"Hanya dikenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan dimaksud," tutur Juniver.

Baca Juga

Surya Darmadi Didakwa Memperkaya Diri Rp 7,5 Triliun

Untuk itu, Juniver meyakini kliennya tidak akan menjalani proses hukum seperti sekarang ini jika JPU tidak terburu-buru dalam mengambil langkah. Dia pun menjelaskan dasar penilaiannya itu.

"Karena beberapa perusahaan milik terdakwa yaitu PT Palma Satu, PT Seberida Subur dan PT Panca Agrolestari masih memiliki waktu tiga tahun sampai 2023 untuk menyelesaikan semua proses administrasi pengurusan izin pelepasan kawasan hutan tersebut. Sementara PT Kencana Amal Tani dan Banyu Bening Utama sudah memiliki hak guna usaha atau HGU," ungkapnya.

Dalam kasus ini, Apeng didakwa melakukan korupsi yang menyebabkan kerugian perekonomian negara sekitar Rp 73,9 triliun atau Rp 73.920.690.300.000. Korupsi terkait penyerobotan lahan untuk perkebunan sawit oleh perusahaan Apeng itu dilakukan bersama eks Bupati Indragiri Hulu Raja Thamsir Rachman.

Apeng disebut telah memperkaya dirinya sebesar Rp 7.593.068.204.327 dan US$ 7.885.857. Dia juga didakwa merugikan keuangan negara Rp 4.798.706.951.640,00 dan US$ 7.885.857,36. Total kerugian di kasus ini senilai Rp 86.547.386.723.891.

Apeng didakwa dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Apeng juga didakwa dengan Pasal 3 atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (Pon)

Baca Juga

KPK Kirim Surat Lagi ke Kejagung untuk Pemeriksaan Surya Darmadi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BNPT Kecolongan Aksi Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar
Indonesia
BNPT Kecolongan Aksi Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar

Ledakan diduga bom bunuh diri terjadi di Polsek Antanaanyar, Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/12), pagi.

Jokowi Berencana Salat Idul Adha di Masjid Istiqlal
Indonesia
Jokowi Berencana Salat Idul Adha di Masjid Istiqlal

Presiden Jokowi menyerahkan hewan kurban di Masjid Istiqlal Jakarta berupa seekor sapi jenis simmental dengan bobot 1 ton.

Gelar Festival Telur Paskah di Lapangan Banteng, Anies Harap Pandemi Segera Selesai
Indonesia
Gelar Festival Telur Paskah di Lapangan Banteng, Anies Harap Pandemi Segera Selesai

“Saya bersyukur bahwa pada tahun ini peringatan Paskah sudah bisa diselenggarakan secara terbuka, karena dua tahun sebelumnya kita harus menjalani masa isolasi dan kini beranjak membaik. Semoga pandemi ini segera selesai,” ucap Anies, Minggu (17/4).

Kemendagri Harus Coret Usulan Pj Kepala Daerah Yang Dinilai Tidak Layak
Indonesia
Kemendagri Harus Coret Usulan Pj Kepala Daerah Yang Dinilai Tidak Layak

Jika ada calon Pj bupati atau calon Pj walikota dinilai tidak layak, maka Kemendagri mengembalikan calon tersebut kepada gubernur untuk mengajukan calon lainnya.

Anies Ajak Pengusaha Bakso Makan Malam di Balai Kota
Indonesia
Anies Ajak Pengusaha Bakso Makan Malam di Balai Kota

Namun, yang menjadi sorotan adalah Anies mengajak seorang pengusaha Bakso Malang Aroma SoWan, Rully Rinaldi yang merupakan salah satu UMKM yang terlibat di Formula E.

PAN Apresiasi Kesediaan Ganjar Pranowo Maju di Pilpres 2024
Indonesia
PAN Apresiasi Kesediaan Ganjar Pranowo Maju di Pilpres 2024

“PAN mengapresiasi kesediaan Mas Ganjar Pranowo maju sebagai calon presiden 2024. Hal ini akan mewarnai mozaik pilpres, semakin banyak calon akan semakin banyak alternatif pilihan masyarakat dalam menentukan pimpinan nasional,” kata Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi

Hari Ini Kembali Berlangsung Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM di Jakarta
Indonesia
Hari Ini Kembali Berlangsung Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM di Jakarta

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memicu adanya aksi massa yang berlangsung setiap hari.

Gunung Anak Krakatau Level III, Masyarakat Diimbau Waspada Potensi Tsunami Malam Hari
Indonesia
Gunung Anak Krakatau Level III, Masyarakat Diimbau Waspada Potensi Tsunami Malam Hari

Status aktivitas Gunung Anak Krakatau (GAK) naik Level III dari sebelumnya yang Level II.

Majelis Umum PBB Nyatakan Referendum 4 Wilayah Ukraina Gabung Rusia Ilegal
Dunia
Majelis Umum PBB Nyatakan Referendum 4 Wilayah Ukraina Gabung Rusia Ilegal

Media pemerintah Rusia mengumumkan bahwa 98 persen pemilih memilih untuk bergabung dengan negara tersebut.

Masyarakat Diminta Tidak Abaikan Prokes Meski Kasus COVID-19 Menurun
Indonesia
Masyarakat Diminta Tidak Abaikan Prokes Meski Kasus COVID-19 Menurun

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan tidak kendur menerapkan protokol kesehatan (prokes).