Kuasa Hukum Nilai Persidangan Kasus Penyiraman Novel Baswedan Penuh Sandiwara Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. (Foto: merahputih.com/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Tim Kuasa Hukum Novel Baswedan menilai, tuntutan setahun penjara bagi para pelaku menandakan sandiwara hukum yang selama ini dikhawatirkan oleh masyarakat akhirnya terkonfirmasi.

Anggota Kuasa Hukum Andi Rezaldy menilai, tuntutan ini tidak hanya sangat rendah, akan tetapi juga memalukan serta tidak berpihak pada korban kejahatan, terlebih ini adalah serangan brutal kepada Penyidik KPK yang telah terlibat banyak dalam upaya pemberantasan korupsi.

Baca Juga

Penerornya Dituntut 1 Tahun Penjara, Novel: Fakta Rusaknya Hukum di Indonesia

"Alih-alih dapat mengungkapkan fakta sebenarnya, justru Penuntutan tidak bisa lepas dari kepentingan elit mafia korupsi dan kekerasan," kata Andi dalam keteranganya, Kamis (11/6).

Andi menjelaskan, sejak awal Tim Advokasi Novel Baswedan mengemukakan bahwa terdapat banyak kejanggalan dalam persidangan ini.

Pertama, dakwaan Jaksa seakan berupaya untuk menafikan fakta kejadian yang sebenarnya. Sebab, Jaksa hanya mendakwa terdakwa dengan Pasal 351 dan Pasal 355 KUHP terkait dengan penganiayaan. Padahal, kejadian yang menimpa Novel dapat berpotensi untuk menimbulkan akibat buruk, yakni meninggal dunia.

"Sehingga Jaksa harus mendakwa dengan menggunakan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana," jelas Andi.

novel baswedan
Penyidik KPK Novel Baswedan berbincang dengan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang lanjutan kasus penyiraman air keras terhadap dirinya. Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz

Kedua, saksi-saksi yang dianggap penting tidak dihadirkan Jaksa di persidangan. Dalam pantauan Tim Advokasi Novel Baswedan setidaknya terdapat tiga orang saksi yang semestinya dapat dihadirkan di Persidangan untuk menjelaskan duduk perkara sebenarnya.

Tiga saksi itu pun juga diketahui sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Polri, Komnas HAM, serta Tim Pencari Fakta bentukan Kepolisian. Namun, Jaksa seakan hanya menganggap kesaksian mereka tidak memiliki nilai penting dalam perkara ini.

Baca Juga

Ronny Bugis, Peneror Novel Baswedan Dituntut 1 Tahun Penjara

"Padahal esensi persidangan pidana itu adalah untuk menggali kebenaran materiil, sehingga langkah Jaksa justru terlihat ingin menutupi fakta kejadian sebenarnya," imbuh Andi.

Ketiga, peran penuntut umum terlihat seperti pembela para terdakwa. Hal ini dengan mudah dapat disimpulkan oleh masyarakat ketika melihat tuntutan yang diberikan kepada dua terdakwa.

Tak hanya itu, saat persidangan dengan agenda pemeriksaan Novel pun Jaksa seakan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan Penyidik KPK ini.

Andi menyebut, semestinya Jaksa sebagai representasi negara dan juga korban dapat melihat kejadian ini lebih utuh.

"Bukan justru mebuat perkara ini semakin keruh dan bisa berdampak sangat bahaya bagi petugas-petugas yang berupaya mengungkap korupsi ke depan," ungkap Andi.

Dua eks anggota Brimob (baju oranye) yang menjadi terdakwa kasus teror penyiraman air keras Penyidik KPK Novel Baswedan. (Foto: MP/Kanugrahan)
Dua eks anggota Brimob (baju oranye) yang menjadi terdakwa kasus teror penyiraman air keras Penyidik KPK Novel Baswedan. (Foto: MP/Kanugrahan)

Andi menyebut, persidangan kasus ini juga menunjukan hukum digunakan bukan untuk keadilan, tetapi sebaliknya hukum digunakan untuk melindungi pelaku dengan memberi hukuman “alakadarnya”, menutup keterlibatan aktor intelektual, mengabaikan fakta perencanaan pembunuhan yang sistematis, dan memberi bantuan hukum dari Polri kepada pelaku.

"Padahal jelas menurut Pasal 13 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendampingan hukum baru dapat dilakukan bilamana tindakan yang dituduhkan berkaitan dengan kepentingan tugas," sebut Andi.

Oleh karena itu Tim Advokasi Novel Baswedan meminta Majelis Hakim tidak larut dalam sandiwara hukum ini dan harus melihat fakta sebenarnya yang menimpa kliennya.

Baca Juga

Otak Sekaligus Eksekutor Penyiram Novel Dituntut 1 Tahun Penjara

Sementara, Presiden Joko Widodo untuk membuka tabir sandiwara hukum ini dengan membentuk Tim Pencari Fakta Independen;

"Komisi Kejaksaan mesti menindaklanjuti temuan ini dengan memeriksa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara penyerangan terhadap Novel Baswedan," tutup Andi. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Aturan Kampanye Calon Kepala Daerah Dinilai Bikin Pusing
Indonesia
Aturan Kampanye Calon Kepala Daerah Dinilai Bikin Pusing

Lingkar Madani Indonesia (LIMA) menyoroti PKPU No 10/2020 yang menyatakan KPU tetap memberi izin kepada pasangan calon kepala daerah tetap kampenye.

Puluhan Santri Gontor Positif Terjangkit COVID-19
Indonesia
Puluhan Santri Gontor Positif Terjangkit COVID-19

Hasil uji lab PCR tes ini disampaikan Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni.

Harga Cabe di Yogyakarta Makin 'Pedas'
Indonesia
Harga Cabe di Yogyakarta Makin 'Pedas'

Cabai bisa dipanen saat berusia dua bulan

Polisi Bantah Ada Penjarahan di Thamrin City
Indonesia
Polisi Bantah Ada Penjarahan di Thamrin City

Kapolsek Tanah Abang AKBP Raden Muhammad Jauhari memastikan tak ada aksi penjarahan di Thamrin City.

Banser Dukung Proses Hukum Abu Janda
Indonesia
Banser Dukung Proses Hukum Abu Janda

Satkornas Banser mendukung aparat kepolisian memproses kasus ini dan berharap bisa bertindak seadil-adilnya.

Edukasi COVID-19 ke Warga, Pemkot Jakpus Gandeng NU dan MUI
Indonesia
Edukasi COVID-19 ke Warga, Pemkot Jakpus Gandeng NU dan MUI

Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat menggandeng NU, MUI, dan DMI dalam mengedukasi ke masyarakat soal pencegahan penyebaran COVID-19.

Geliat Isu Reshuffle Kabinet dan Restu Partai Politik
Indonesia
Geliat Isu Reshuffle Kabinet dan Restu Partai Politik

Ujang Komarudin mengatakan Jokowi seharusnya langsung merombak kabinet karena menteri-menteru banyak yang memble kerjanya.

Ombudsman Sebut Persidangan Online Berpotensi Maladministrasi
Indonesia
Ombudsman Sebut Persidangan Online Berpotensi Maladministrasi

Tenaga IT yang terbatas menyebabkan persiapan persidangan virtual menjadi lamban

Hasil Tes COVID-19 dari 849 Pemudik yang Balik ke Jabodetabek
Indonesia
Hasil Tes COVID-19 dari 849 Pemudik yang Balik ke Jabodetabek

Sebanyak 849 orang yang memasuki wilayah Jabodetabek menjalani tes antigen COVID-19 pada beberapa titik pemeriksaan usai liburan Lebaran 2021.

Perang Lawan COVID-19 Belum Selesai meski Sudah Ada Vaksin
Indonesia
Perang Lawan COVID-19 Belum Selesai meski Sudah Ada Vaksin

Kemenkes menegaskan perilaku memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir (3M) tetap harus dilakukan meskipun sudah ada vaksin