Kuasa Hukum Korban Minta Polisi Lanjutkan Kasus Dugaan Pencabulan dan Perkosaan di Luwu Ilustrasi. (MP/Alfi Ramadhani)

MerahPutih.com - Kasus dugaan pencabulan dan pemerkosaan anak oleh oknum ASN berinisial SA (43) di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, terhadap tiga anaknya sendiri yang dilaporkan ibunya, RS, pada 2019 lalu, kembali dipertanyakan publik setelah viral di media sosial karena kasusnya dihentikan polisi.

"Sejak awal kasus ini dihentikan, pada Desember 2019, kami sebagai tim penasehat hukum sudah mempertanyakan saat itu kasus dihentikan," ujar tim penasehat hukum korban, Rezky Pratiwi, di Kantor LBH Makassar, Sulawesi Selatan sebagaimana dikutip Antara, Jumat (8/10).

Ia mengemukakan, memang sejak awal menilai, kasus ini harus dilanjutkan agar kasus kekerasan seksual terhadap anak bisa diungkap secara terang benderang.

"Hingga saat ini, pun posisi kita tetap sama, kasus ini harus dibuka kembali, dan untuk itu Polri mesti membuka kembali dan melanjutkan proses berkas perkara ini," jelas dia.

Baca Juga:

20 Anak Korban Pencabulan Pengurus Gereja Herkulanus Depok Trauma

Ketiga anak tersebut bersaudara masing-masing berinisial AL (8), MR (6) dan AL (4) yang menjadi korban kekerasan seksual terlapor yang diketahui ayahnya sendiri di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Kasus itu dilaporkan mantan istrinya, selaku ibu para korban pada Desember 2019 lalu.

Menurut dia, perjalanan kasus ini cukup panjang dan baru ramai dibicarakan publik setelah diulas media setelah dihentikan pada Desember 2019. Bahkan, proses hukum dijalani ibu para korban tidak mendapat bantuan hukum dan layanan lainnya.

Memang sejak awal, pelapor mencari bantuan ke TP2A Lutim, namun tidak mendapat penanganan yang semestinya. Pihaknya pun menduga ada maladministrasi, karena hanya dilakukan proses mediasi yang mempertemukan langsung para korban dengan terlapor selalu ayahnya.

Proses pendampingan pun diduga ada keberpihakan mengingat terlapor merupakan ASN di Inspektorat Pemda setempat. Sehingga hasil asesemen tidak objektif. Dan sangat disayangkan hasil asesmen TP2A dijadikan bahan menghentikan penyelidikan.

Penyidik juga menyimpulkan tidak ada luka (hasil visum), dan ibunya dianggap punya waha (ganguan kejiwaan), sehingga argumentasi itu muncul lalu diaminkan Polda Sulsel menghentikan penyidikan saat gelar perkara ulang pada Maret 2020. Sementara dari fakta-fakta baru dikumpulkan saat ini korban mencari keadilan di Kota Makassar, tidak sesuai dengan hasil dari pemeriksaan di Lutim.

"Kenapa menurut kami penting dibuka kembali. Pertama, kasus ini dihentikan sangat awal sekali, prematur. Selang dua bulan setelah dilaporkan, langsung dibuat administrasi pengehentian penyelidikan. Tapi tidak dilakukan pemeriksaan saksi lain, selain para anak, pelapor dan terlapor. Jadi tidak ditemukan petunjuk dari saksi-saksi lain," ungkapnya.

Ilustrasi anak alami kekerasan. (Foto: Pixabay)

Kedua, para korban anak tidak didampingi oleh orang tua saat pemeriksaan, bahkan tidak ada pendamping lain, pengacara atau lembaga sosial lainnya. Selain itu, semua proses berlangsung sangat cepat, sehingga penyidik mengatakan tidak cukup bukti.

"Dari pemeriksaan psikolog di Makassar menyimpulkan terjadi kekerasan seksual dilakukan bapaknya. Bahkan ada pelaku lain ikut melakukan itu terhadap ketiga anak ini. Keterangan ini semua seragam, bahkan anak paling kecil bisa memperagakan bagaiamana itu dilakukan mereka," katanya.

Dikonfirmasi terpisah Kepala UPT Pemberdayaan Perempuan dan Anak ( P2TP2A), Provinsi Sulawesi Selatan, Meisye Papayungan membenarkan, kasus ini memang sudah berjalan tiga tahun.

Bahkan kasusnya sudah dihentikan karena dikeluarkan Surat Perintah Perhentian Penyidikan (SP3) dari Polres Luwu Timur pada 10 Desember 2019.

"Kasusnya di hentikan karena tidak cukup bukti, berdasar hasil VeR anak dan visum psykiatry ibu pelapor. Ibunya tidak puas dan melapor lagi ke P2TP2A Makassar. Saat itu minta visum ulang untuk pembanding. Kami pun bersurat untuk mengelar perkara di Polda," kata Meisye.

Kasus ini, kata dia, terkait ibu korban yang melaporkan mantan suaminya SA diduga melakukan kekerasan seksual hingga pencabulan anaknya, hingga mendapat pendampingan hukum oleh LBH Makassar.

Baca Juga:

Kasus Pencabulan 20 Anak di Gereja Santo Herkulanus Depok Harus Diusut Tuntas

Menanggapi penghentian kasus pencabulan anak tersebut, Kepala Bidang Humas Polda Sulsel, Kombes E Zulpan, melalui siaran persnya menyatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulsel, tidak ditemukan adanya tindak pidana pencabulan pada tiga anak itu.

Dari hasil penyelidikan, kasus itu diberhentikan untuk sementara sampai ditemukan bukti yang kuat.

Pihaknya juga merespons tentang munculnya kembali kasus ini dan sedang hangat dibahas di medsos berkaitan pelaporan dugaan kasus kejahatan seksual anak di kecamatan Malili yang dilaporkan ibunya RS terhadap mantan suaminya, SA diketahui sebagai ASN di Inspektorat Pemkab Luwu Timur, karena kasusnya dihentikan.

"Jadi ini kasus lama ya, kasus itu tidak dilanjutkan, karena penyidik tidak menemukan cukup bukti. Tidak ada penetapan tersangka pada proses tersebut, karena saat pendalaman kejadiannya tidak ada bukti yang dapat mendukung tentang terjadinya kejadian," katanya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasasi Irjen Napoleon Ditolak, Saatnya Polri Ketok Nasib Polisi Penerima Suap Djoker
Indonesia
Kasasi Irjen Napoleon Ditolak, Saatnya Polri Ketok Nasib Polisi Penerima Suap Djoker

Belum dapat memastikan apakah Napoleon bakal dipecat atau tidak sebagai anggota Korps Bhayangkara.

Kapolri Mutasi 200 Pati dan Pamen
Indonesia
Kapolri Mutasi 200 Pati dan Pamen

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mutasi dan merotasi sejumlah perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) Korps Bhayangkara di awal 2022.

Yayasan Lentera Solo, Rumah Bagi Anak Penderita HIV/AIDS Pertama di Indonesia
Indonesia
Yayasan Lentera Solo, Rumah Bagi Anak Penderita HIV/AIDS Pertama di Indonesia

Hal itu tidak berlaku bagi Yayasan Lentera Solo dengan mendirikan rumah Rumah Bagi Anak Penderita HIV/AIDS Pertama di Indonesia pada 2013 silam.

Lulus Diklat Bela Negara, 18 Pegawai KPK Diusulkan Jadi ASN
Indonesia
Lulus Diklat Bela Negara, 18 Pegawai KPK Diusulkan Jadi ASN

Sebanyak 18 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dinyatakan selesai dan lulus menjalani pendidikan dan pelatihan bela negara yang berlangsung di Universitas Pertahanan.

KAI Travel Fair: Tiket Kereta Diskon 60 Persen, ke Surabaya Rp 75 Ribu
Indonesia
KAI Travel Fair: Tiket Kereta Diskon 60 Persen, ke Surabaya Rp 75 Ribu

Promo ini memberikan diskon sampai 60 persen untuk 21 rangkaian kereta ke berbagai tujuan dan flash sale tiket Rp 75 ribu.

KPK Buka Peluang Jerat Bank Panin Jadi Tersangka Korporasi
Indonesia
KPK Buka Peluang Jerat Bank Panin Jadi Tersangka Korporasi

KPK terus mencermati fakta-fakta yang mencuat dalam persidangan kasus dugaan suap pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

36 Orang Ditangkap Buntut Sidang Banding Rizieq Shihab
Indonesia
36 Orang Ditangkap Buntut Sidang Banding Rizieq Shihab

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan menolak banding Rizieq Shihab dan memperkuat vonis Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memvonisnya empat tahun penjara.

Mudik Lebaran 2022, Pelni Siapkan 49 Ribu Kursi
Indonesia
Mudik Lebaran 2022, Pelni Siapkan 49 Ribu Kursi

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) akan mengoperasikan 26 kapal penumpang dan 44 kapal perintis dengan total 49.267 kursi untuk melaksanakan Angkutan Lebaran Tahun 2022.

Terduga Pemukul Pertama Ade Armando Berhasil Dicokok Polisi
Indonesia
Terduga Pemukul Pertama Ade Armando Berhasil Dicokok Polisi

Satu persatu, pelaku penganiyaan pegiat media sosial Ade Armando terciduk polisi. Dhia Ul Haq ditangkap polisi di kawasan Serpong,Tangerang Selatan. Ia diduga sebagai orang pertama yang memukul dosen Universitas Indonesia itu saat aksi massa di depan Gedung DPR/MPR, Senin (11/4) lalu.

Jokowi Sebut 2021 Tidak Impor Beras, Ini Jenis Beras Yang Dibeli dan Masuk Indonesia
Indonesia
Jokowi Sebut 2021 Tidak Impor Beras, Ini Jenis Beras Yang Dibeli dan Masuk Indonesia

"Izin yang kita terbitkan selama tahun 2019, 2020 dan 2021 relatif sangat kecil dan hanya untuk keperluan khusus yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri," kata Mendag.