Kuasa Hukum Klaim tidak Ada Bukti Pelecehan Seksual di KPI Kuasa Hukum terlapor RT dan EO, Tegar Putuhena, (kiri) saat ditemui di Polres Metro Jakarta Pusat, Senin (6/9/2021). ANTARA/Mentari Dwi Gayati

MerahPutih.com - Kuasa Hukum terduga pelaku atau terlapor RT dan EO dalam kasus perundungan di KPI, Tegar Putuhena mengklaim tidak menemukan bukti pendukung terkait dugaan kasus yang menimpa korban MS.

Tegar menjelaskan satu-satunya sumber rujukan, yakni dari keterangan atau rilis yang disebarluaskan di sejumlah grup media melalui aplikasi perpesanan pada Rabu (1/9) lalu.

Baca Juga

Sanksi Terduga Pelaku Perundungan dan Pelecehan Seksual Disesuaikan dengan Aturan KPI

"Intinya polisi mendalami kejadian di tahun 2015 dan sejauh ini yang kami menemukan tidak ada peristiwa itu. Peristiwa di tahun 2015 yang dituduhkan dan sudah viral tidak ada, tidak didukung bukti apa pun," ucap Tegar saat mendampingi kliennya di unit PPA Polres Metro Jakarta Pusat, Senin (6/9).

Tegar membantah bahwa kliennya pernah melakukan perbudakan maupun pelecehan, baik verbal maupun seksual terhadap korban MS, seperti yang ditulis dalam pesan berantai tersebut.

Berdasarkan keterangan, para terduga pelaku merasa tidak melakukan seluruh peristiwa perundungan sejak 2015 sampai 2017.

Ilustrasi perundungab. Foto: Istimewa
Ilustrasi perundungab. Foto: Istimewa

Dalam rilis, salah satu poin peristiwa tahun 2015 menyebutkan terduga pelaku melecehkan MS dengan mendokumentasikan alat vital korban, sehingga mengakibatkan korban trauma jika foto tersebut disebar dan diperjualbelikan.

"Tidak ada. Kami justru menunggu polisi untuk membuktikan itu. Kalau memang ada, coret-coret, ada fotonya, monggo (dibuktikan). Mungkin kami akan ambil langkah juga. Kenapa kami mau mendampingi klien kami, karena memang fakta-fakta itu setelah kita uji beberapa kali, tidak ditemukan," tegas Tegar.

Ada pun Polres Metro Jakarta Pusat melakukan pemanggilan terhadap kelima terlapor atau terduga pelaku perundungan dan pelecehan seksual terhadap salah satu pegawai KPI, yang juga rekan kerja mereka.

Kelima terlapor berinisial RM alias O, FP, RE alias RT, EO dan CL diketahui menjalani pemeriksaan di ruang unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Jakarta Pusat, Kemayoran, sejak pukul 11.00 WIB.

Perlu diketahui, Polres Metro Jakarta Pusat telah menetapkan pasar berlapis jika terduga pelaku terbukti melakukan kekerasan seksual dan perundungan seperti yang dilaporkan MSA.

Mereka diancam pasal berlapis dugaan pidana Pasal 289 dan 281 KUHP jo 33 tentang perbuatan cabul dan atau kejahatan terhadap kesopanan disertai ancaman atau dengan kekerasan. (Knu)

Baca Juga

Polisi Periksa 5 Pegawai KPI Terkait Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Besok

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Tolak Usulan Penghapusan Daya 450 VA
Indonesia
Jokowi Tolak Usulan Penghapusan Daya 450 VA

"Tidak ada, gak pernah, gak pernah bicara seperti itu," kata Presiden Jokowi.

Gaji PPPK Daerah Dialokasikan Rp 25,74 Triliun di 2023
Indonesia
Gaji PPPK Daerah Dialokasikan Rp 25,74 Triliun di 2023

DAU untuk penggajian PPPK akan diberikan kepada PPPK klaster provinsi sebesar Rp 4,48 triliun dan klaster kabupaten/kota Rp 21,26 triliun.

Presiden Jokowi Tatap 2023 dengan Tekad Bawa Indonesia Melangkah Maju
Indonesia
Presiden Jokowi Tatap 2023 dengan Tekad Bawa Indonesia Melangkah Maju

"Dengan bekal itu semua, kita meninggalkan 2022 dan menatap 2023 dengan tekad untuk membawa Indonesia melangkah maju,"

Wapres: Kemampuan Bertahan Cadangan Pangan Indonesia Hanya 21 Hari
Indonesia
Wapres: Kemampuan Bertahan Cadangan Pangan Indonesia Hanya 21 Hari

Indonesia terpaut agak jauh dibanding Thailand yang 143 hari. India 151 hari. Dan China itu agak lama 681 hari.

Elite PDIP Sebut Pernyataan Andi Arief Kurang Bijak
Indonesia
Elite PDIP Sebut Pernyataan Andi Arief Kurang Bijak

“Tontonan ini sangat tidak menarik bagi masyarakat dan sungguh tidak mendidik,” pungkasnya.

Hasil Survei Poltraking: Prabowo dan Anies Jadi Capres Paling Dikenal Publik
Indonesia
Hasil Survei Poltraking: Prabowo dan Anies Jadi Capres Paling Dikenal Publik

Publik menginginkan capres-cawapres peduli dan perhatian kepada rakyat sekitar 16,8 persen.

Demo Berakhir dengan Penangkapan 3 Warga, Aktivitas Wisata Labuan Bajo Kembali Normal
Indonesia
Demo Berakhir dengan Penangkapan 3 Warga, Aktivitas Wisata Labuan Bajo Kembali Normal

Demonstrasi pelaku pariwisata sebagai aksi protes kenaikan harga tarif masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar sebesar Rp 3,7 juta per orang.

50 Persen Jemaah Haji Indonesia Kembali ke Tanah Air
Indonesia
50 Persen Jemaah Haji Indonesia Kembali ke Tanah Air

Pelaksanaan Ibadah Haji 1443 Hijriah/2022 memasuki fase pemulangan. Hingga kini, setidaknya 50 persen jemaah haji asal Indonesia juga sudah tiba di tanah air.

PSI Mendorong Potongan Aplikator Transportasi Jadi 10 Persen
Indonesia
PSI Mendorong Potongan Aplikator Transportasi Jadi 10 Persen

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendorong agar potongan aplikator transportasi dalam jaringan (daring) bisa menjadi 10 persen.

DPR RI Minta Kemenparekraf Kembangkan Industri Kreatif Seni Pertunjukan
Indonesia
DPR RI Minta Kemenparekraf Kembangkan Industri Kreatif Seni Pertunjukan

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf menilai, pemerintah dinilai kurang mendukung industri kreatif seni pertunjukan.