Kuasa Hukum Heru Hidayat Sebut JPU Sudah Kehabisan Akal Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (6/12). ANTARA/Desca Lidya Natalia

MerahPutih.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung dinilai menyesatkan publik dan sudah kehabisan akal dengan menuntut terdakwa kasus Asabri, Heru Hidayat dengan pidana mati. Hal ini terbukti dari replik JPU yang menggunakan dalil putusan pengadilan yang sudah dibatalkan dalam putusan kasasi.

"Kami sangat menyayangkan tindakan JPU yang menggunakan dalil putusan Pengadilan Negeri yang sudah dibatalkan oleh Putusan Kasasi hanya untuk memaksakan tuntutan di luar dakwaan, yang jelas menyimpang. Ini menunjukkan JPU sudah kehabisan akal," kata kuasa hukum Heru Hidayat, Kresna Hutauruk di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (20/12).

Baca Juga

Tuntutan Hukuman Mati Kasus Asabri Diyakini Tak Akan Dipertimbangkan Hakim

Kresna mengatakan, sebenarnya tidak ada hal baru dalam replik JPU selain mengulang apa yang dituangkan dalam surat dakwaan Heru Hidayat. Satu-satunya hal baru dalam replik JPU tersebut, adalah JPU mengutip Putusan Pengadilan Negeri perkara Susi Tur Andayani di mana hakim memutus di luar dakwaan.

Namun, JPU lupa atau memang sengaja mengabaikan fakta bahwa putusan PN Susi tersebut sudah dibatalkan oleh Putusan kasasi karena hakim PN memutuskan di luar dakwaan.

"Dalam duplik, kami sudah membantah dalil JPU tersebut sebab Putusan Pengadilan Negeri perkara tersebut sudah dibatalkan oleh Putusan Kasasi yang berkekuatan hukum tetap dengan alasan pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan musyawarah Majelis Hakim didasarkan atas Surat Dakwaan Jaksa," jelas Kresna.

Baca Juga

Pandangan Pakar Hukum soal Pengulangan Tindak Pidana yang Disinggung dalam Kasus Asabri

Menurut Kresna, JPU tidak boleh menyesatkan masyarakat dengan memaksakan sesuatu yang berada di luar koridor hukum. Tuntutan pidana mati terhadap Heru Hidayat, kata dia, sudah jelas melanggar aturan dan berlebihan karena JPU menuntut di luar dakwaan.

"JPU tidak boleh menyesatkan masyarakat dan menghalalkan segala cara dengan kekuasaannya untuk menuntut terdakwa di luar surat dakwaan," tandas Kresna.

Diketahui, dalam surat dakwaan terhadap Heru Hidayat dalam kasus Asabri, JPU sama sekali tidak pernah mencantumkan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor merupakan pasal yang mengatur pidana mati bagi terdakwa jika melakukan korupsi dalam keadaan tertentu seperti bencana nasional, krisis moneter atau pengulangan tindak pidana. Namun, dalam tuntutan, JPU justru menuntut Heru Hidayat dengan pidana mati.

Baca Juga

Polemik Kasus Asabri, Andi Hamzah: Yang Dituntut Harus Sesuai Surat Dakwaan

Lebih lanjut, Kresna juga menyayangkan tindakan JPU yang kembali memaksakan tuduhan kerugian negara dalam kasus Asabri sebesar Rp 22 triliun hanya dengan menghitung uang keluar Asabri periode 2012-2019. Padahal dalam periode tersebut Asabri tidak hanya keluar uang, melainkan juga menerima keuntungan dari penjualan saham bahkan sampai saat ini masih memiliki saham dan unit penyertaan reksadana yang masih bernilai.

"Apabila metode penghitungan hanya menghitung uang keluar, tentunya bukan hanya Asabri yang mengalami kerugian, Perusahaan seluruh dunia juga akan mengalami kerugian. Oleh karena itu jelas Kerugian Negara dalam perkara ini tidak tepat," pungkas Kresna. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Larang ASN Bukber dan Open House, Gibran Siapkan SE Wali Kota
Indonesia
Jokowi Larang ASN Bukber dan Open House, Gibran Siapkan SE Wali Kota

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku akan mengatur larangan bukber dan open house dalam surat edaran (SE) wali kota.

UMP DKI 2022 Dikabarkan Direvisi Lagi, Begini Tanggapan Wagub Riza
Indonesia
UMP DKI 2022 Dikabarkan Direvisi Lagi, Begini Tanggapan Wagub Riza

"Sekarang sudah diputuskan angka 5,1 tapi kalo ada perkembangan lain nanti kita akan liat," ucap Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (24/12).

Kereta Bandara YIA Pangkas Waktu Perjalanan Jadi 40 Menit ke Pusat Kota
Indonesia
Kereta Bandara YIA Pangkas Waktu Perjalanan Jadi 40 Menit ke Pusat Kota

Perhimpunan Hotel dan Restoran Daerah Istimewa Yogyakarta berharap Kereta Api Bandara YIA dapat mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke wilayah DIY.

95 Persen Kasus Omicron DKI Tanpa Gejala, Tak Ada Pasien Sampai Meninggal
Indonesia
95 Persen Kasus Omicron DKI Tanpa Gejala, Tak Ada Pasien Sampai Meninggal

Kasus varian baru COVID-19, Omicron di Jakarta terus merangkak naik.

40 Tahun Mati Suri, Reaktivasi Jalur KA Cibatu-Garut Sudah Selesai 100 Persen
Indonesia
40 Tahun Mati Suri, Reaktivasi Jalur KA Cibatu-Garut Sudah Selesai 100 Persen

"Saya klaim persiapannya sudah 100 persen," kata Ridwan Kamil, di Stasiun Garut Kota, Kamis (6/1).

Dua Tokoh Ini Jadi Faktor Keunggulan PDIP
Indonesia
Dua Tokoh Ini Jadi Faktor Keunggulan PDIP

Dukungan publik pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bertahan pada posisi teratas dengan 25,2 persen suara. Hal tersebut tidak terlepas dari sosok Jokowi dan Ganjar Pranowo.

Ditemukan Klaster Sekolah di Jateng, Gibran Tetap Lanjutkan PTM
Indonesia
Ditemukan Klaster Sekolah di Jateng, Gibran Tetap Lanjutkan PTM

Di tengah menurunnya kasus COVID-19 nasional, di Jawa Tengah justru muncul klaster sekolah.

Datang ke KPK, Ketua DPRD DKI Enggan Beri Pernyataan
Indonesia
Datang ke KPK, Ketua DPRD DKI Enggan Beri Pernyataan

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu terlihat menenteng sebuah map berwarna merah. Prasetio bungkam saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh awak media.

Imbas Perang Dagang Amerika dan Tingkok, Ekspor Produk Kayu Ringan Indonesia Meningkat
Indonesia
Imbas Perang Dagang Amerika dan Tingkok, Ekspor Produk Kayu Ringan Indonesia Meningkat

Ketua Umum Indonesian Lightwood Association (ILWA), Setyo Wisnu Broto mengatakan, Indonesia menerima inquiry yang besar untuk produk building material. Dua buyer raksasa mampu menyerap 2.500 kontainer per bulan dan 1.700 kontainer per bulan.

KPK Diminta Usut Tuntas Kasus Dugaan Korupsi Bansos Walkot Palembang
Indonesia
KPK Diminta Usut Tuntas Kasus Dugaan Korupsi Bansos Walkot Palembang

"Bantuan ini diberikan langsung Wali Kota Palembang saat menjelang Pilkada," sambungnya.