Kuasa Hukum Heru Hidayat Sebut JPU Sudah Kehabisan Akal Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (6/12). ANTARA/Desca Lidya Natalia

MerahPutih.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung dinilai menyesatkan publik dan sudah kehabisan akal dengan menuntut terdakwa kasus Asabri, Heru Hidayat dengan pidana mati. Hal ini terbukti dari replik JPU yang menggunakan dalil putusan pengadilan yang sudah dibatalkan dalam putusan kasasi.

"Kami sangat menyayangkan tindakan JPU yang menggunakan dalil putusan Pengadilan Negeri yang sudah dibatalkan oleh Putusan Kasasi hanya untuk memaksakan tuntutan di luar dakwaan, yang jelas menyimpang. Ini menunjukkan JPU sudah kehabisan akal," kata kuasa hukum Heru Hidayat, Kresna Hutauruk di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (20/12).

Baca Juga

Tuntutan Hukuman Mati Kasus Asabri Diyakini Tak Akan Dipertimbangkan Hakim

Kresna mengatakan, sebenarnya tidak ada hal baru dalam replik JPU selain mengulang apa yang dituangkan dalam surat dakwaan Heru Hidayat. Satu-satunya hal baru dalam replik JPU tersebut, adalah JPU mengutip Putusan Pengadilan Negeri perkara Susi Tur Andayani di mana hakim memutus di luar dakwaan.

Namun, JPU lupa atau memang sengaja mengabaikan fakta bahwa putusan PN Susi tersebut sudah dibatalkan oleh Putusan kasasi karena hakim PN memutuskan di luar dakwaan.

"Dalam duplik, kami sudah membantah dalil JPU tersebut sebab Putusan Pengadilan Negeri perkara tersebut sudah dibatalkan oleh Putusan Kasasi yang berkekuatan hukum tetap dengan alasan pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan musyawarah Majelis Hakim didasarkan atas Surat Dakwaan Jaksa," jelas Kresna.

Baca Juga

Pandangan Pakar Hukum soal Pengulangan Tindak Pidana yang Disinggung dalam Kasus Asabri

Menurut Kresna, JPU tidak boleh menyesatkan masyarakat dengan memaksakan sesuatu yang berada di luar koridor hukum. Tuntutan pidana mati terhadap Heru Hidayat, kata dia, sudah jelas melanggar aturan dan berlebihan karena JPU menuntut di luar dakwaan.

"JPU tidak boleh menyesatkan masyarakat dan menghalalkan segala cara dengan kekuasaannya untuk menuntut terdakwa di luar surat dakwaan," tandas Kresna.

Diketahui, dalam surat dakwaan terhadap Heru Hidayat dalam kasus Asabri, JPU sama sekali tidak pernah mencantumkan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor merupakan pasal yang mengatur pidana mati bagi terdakwa jika melakukan korupsi dalam keadaan tertentu seperti bencana nasional, krisis moneter atau pengulangan tindak pidana. Namun, dalam tuntutan, JPU justru menuntut Heru Hidayat dengan pidana mati.

Baca Juga

Polemik Kasus Asabri, Andi Hamzah: Yang Dituntut Harus Sesuai Surat Dakwaan

Lebih lanjut, Kresna juga menyayangkan tindakan JPU yang kembali memaksakan tuduhan kerugian negara dalam kasus Asabri sebesar Rp 22 triliun hanya dengan menghitung uang keluar Asabri periode 2012-2019. Padahal dalam periode tersebut Asabri tidak hanya keluar uang, melainkan juga menerima keuntungan dari penjualan saham bahkan sampai saat ini masih memiliki saham dan unit penyertaan reksadana yang masih bernilai.

"Apabila metode penghitungan hanya menghitung uang keluar, tentunya bukan hanya Asabri yang mengalami kerugian, Perusahaan seluruh dunia juga akan mengalami kerugian. Oleh karena itu jelas Kerugian Negara dalam perkara ini tidak tepat," pungkas Kresna. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polda Metro Sebut Konser Dewa 19 di JIS Belum Kantongi Izin Kepolisian
Indonesia
Polda Metro Sebut Konser Dewa 19 di JIS Belum Kantongi Izin Kepolisian

Konser Dewa 19 di Jakarta International Stadium (JIS) resmi ditunda, dari 12 November 2022 menjadi 4 Februari 2023.

May Day di JIS, Said Iqbal: Kami Siap Bawa Uang Sewa dan Jaminan
Indonesia
May Day di JIS, Said Iqbal: Kami Siap Bawa Uang Sewa dan Jaminan

Bahkan, lanjut Iqbal, buruh akan membayar biaya sewa dan uang jaminan jika ada kerusakan terhadap stadion yang digunakan. Buruh tidak bermaksud menggunakan JIS secara gratis.

Formula E Masuk Agenda Kegiatan Jokowi
Indonesia
Formula E Masuk Agenda Kegiatan Jokowi

Jokowi diagendakan menyaksikan secara langsung ajang balapan mobil listrik Formula E yang akan digelar di Jakarta tersebut.

81 Persen Kasus COVID-19 di Indonesia Didominasi Omicron BA.4 dan BA.5
Indonesia
81 Persen Kasus COVID-19 di Indonesia Didominasi Omicron BA.4 dan BA.5

Distribusi subvarian baru Omicron yakni BA.4 dan BA.5 mendominasi sekitar 81 persen dari varian COVID-19 nasional.

Konser Hari Pertama NCT 127 Dihentikan, Sandiaga: Penonton Kurang Dapat Edukasi
Indonesia
Konser Hari Pertama NCT 127 Dihentikan, Sandiaga: Penonton Kurang Dapat Edukasi

Sandiaga menilai, kejadian itu tidak akan terjadi jika penonton mendapatkan edukasi baik soal Music Tourism atau wisata musik.

Jadi Penopang Ekonomi, BUMN Diminta Mudahkan Generasi Milenial Dapat Rumah
Indonesia
Jadi Penopang Ekonomi, BUMN Diminta Mudahkan Generasi Milenial Dapat Rumah

Perumahan, kata Erick, merupakan masalah krusial di seluruh dunia, termasuk Indonesia dengan populasi lebih dari 273 juta jiwa.

Gibran Minta Pedagang Kuliner Lebaran Cantumkan Daftar Harga
Indonesia
Gibran Minta Pedagang Kuliner Lebaran Cantumkan Daftar Harga

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah meminta kepada seluruh pedagang kuliner Lebaran di Kota Solo untuk mencantumkan daftar harga. Hal ini dilakukan sebagai upaya antisipasi adanya pedagang menjual dengan harga mahal yang dapat merusak citra Kota Solo sebagai tempat tujuan wisata.

Polisi Belum Terima Permohonan Penangguhan Penahanan Ferdinand Hutahaean
Indonesia
Polisi Belum Terima Permohonan Penangguhan Penahanan Ferdinand Hutahaean

Hingga saat ini, Mabes Polri belum menerima permohonan penangguhan penahanan dari tersangka maupun pengacaranya.

Erick Pertimbangkan Pelabuhan Bakauheni-Merak Hanya Buat Penyeberangan Orang
Indonesia
Erick Pertimbangkan Pelabuhan Bakauheni-Merak Hanya Buat Penyeberangan Orang

Logistik dapat terfokus pada Pelabuhan Panjang dan tidak menyeberang melalui Pelabuhan Bakauheni.

Tiket Kereta Api untuk Mudik Tanggal 27 April-1 Mei Sudah 97 Persen Terjual
Indonesia
Tiket Kereta Api untuk Mudik Tanggal 27 April-1 Mei Sudah 97 Persen Terjual

“Pada kurun waktu tersebut keterisian tempat duduk sudah mencapai sekitar 90 sampai dengan 97 persen,” tuturnya.