Kualitas SDM Masih Kalah Saing dengan Infrastruktur di 3 Tahun Jokowi-Ma'ruf Presiden Joko widodo. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin genap berusia tiga tahun.

Namun, sejumlah kritikan dan masukan pun diberikan kepada Jokowi yang periode keduanya dimulai 20 Oktober 2019 lalu itu.

Baca Juga:

KIB Ogah Umumkan Capres Karena Takut Jadi Krikil Bagi Jokowi

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera memberikan sejumlah catatan, khususnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang dianggapnya tidak begitu mendapat perhatian.

“Saya masih melihat SDM kita, baik kapasitas, kualitas dan sistem pendidikan, atau kesiapan untuk masuk ke bursa kerja global masih sangat punya catatan,” kata Mardani kepada wartawan yang dikutip di Jakarta, Jumat (21/10).

Menurut Mardani, perlu ada gebrakan terkait dengan peningkatan SDM bangsa Indonesia. Ia berpendapat, program Kartu Prakerja dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) baru menyelesaikan urusan dasar tetapi belum bisa menyelesaikan masalah kualitas dan kapasitas SDM.

"Agar pembangunan SDM ini perlu menjadi fokus pemerintahan Jokowi di sisa 2 tahun pemerintahannya," jelas dia.

Lalu, ia juga menyoriti besarnya anggaran pembangunan khususnya Ibu Kota Negara (IKN) baru.

“Kalau mau SDM tapi anggarannya enggak dialokasikan, dialokasikan ke infrastruktur ya enggak pas,” ujarnya.

Ia menyindir, revolusi mental telah menjadi jargon Jokowi sejak periode pertamanya, tetapi justru ia tidak melihat adanya revolusi tersebut.

Ditambah adanya masalah aparat penegak hukum yang tersangkut kasus hukum. Seperti kasus Ferdy Sambo, hakim agung Sudrajat Dimyati, Teddy Minahasa dan sebagainya.

Baca Juga:

Jokowi ke Bangka Belitung Tinjau Pabrik Timah dan Bagikan Bansos

Ini dianggap Mardani bukan merupakan persoalan aparat penegak hukum, tapi masalah kualitas SDM.

“Bagaimana bisa menyapu dengan sapu yang kotor. Buat saya, beliau (Jokowi) betul-betul harus fokus pada SDM,” beber Mardani.

Mardani pun menyayangkan bahwa di sisa pemerintahan periode keduanya, Jokowi masih berambisi untuk menyelesaikan pembangunan IKN. Padahal, legacy yang baik itu adalah perangkat pengetahuan dan karakter, bukan bangunan fisik.

“Iya, jadi legacynya legacy fisik, padahal yang dibutuhkan legacy sistem karakter, sistem perangkat knowledge, knowledge system, ini yang belum dirapihkan,” tegasnya.

Selain itu, Anggota Komisi II DPR ini juga menyoroti permasalahan demokrasi dan kebebasan berpendapat.

Misalnya saja, muncul unggahan di media sosial (medsos) kemudian sibuk memproses hukum, sehingga pemerintah sibuk dengan hal-hal kecil, bukan pada penekanan yang sistematis dan fundamental.

Mardani menegaskan bahwa hal-hal fundamental inilah yang mesti dipikirkan dan menjadi tugas dari dua tahun terakhir pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

Jangan justru lebih fokus pada pembangunan gedung-gedung, padahal Jokowi sendiri selalu mengatakan industri 4.0 di mana orang bisa bekerja di mana saja.

"Karena yang terpenting adalah delivery atau penyampaian dan hasilnya. Ini yang harus dipikirkan," tutup Mardani. (Knu)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Dipanggil ke Istana, Bambang Tri Tolak Segudang Tawaran Jokowi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pansus BLBI DPD Kembali Panggil Obligor Anthony Salim
Indonesia
Pansus BLBI DPD Kembali Panggil Obligor Anthony Salim

DPD menilai beberapa data jaminan aset BLBI yang saat ini dipegang oleh Satgas tidak semuanya benar dan memiliki banyak indikasi pidana.

Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Jawa Timur Meningkat 5.186,81 Persen
Indonesia
Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Jawa Timur Meningkat 5.186,81 Persen

"Ini merupakan kunjungan terbanyak sejak Maret 2020. Fakta ini tentu sangat kita syukuri di tengah upaya Jawa Timur untuk bisa segera bangkit dari dampak akibat pandemi COVID-19," kata Khofifah

Pemerintah Klaim Masuk Salah Satu Negara Terbaik Tangani Pandemi COVID-19
Indonesia
Pemerintah Klaim Masuk Salah Satu Negara Terbaik Tangani Pandemi COVID-19

Indonesia menjadi salah satu negara terbaik dalam penanganan pandemi COVID-19, dan saat ini 90 persen penduduk telah divaksin.

Anies Resmikan Kampung Susun Cakung untuk Korban Gusuran Ahok
Indonesia
Anies Resmikan Kampung Susun Cakung untuk Korban Gusuran Ahok

Pemprov DKI Jakarta meresmikan Kampung Susun Cakung, Jatinegara, Jakarta Timur pada Kamis (25/8). Rumah layak ini diperuntukkan bagi warga eks Bukit Duri yang terkena penggusuran dampak program normalisasi Sungai Ciliwung.

Sekjen PAN: Tidak Ada Inisiator Tunggal Terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu
Indonesia
Sekjen PAN: Tidak Ada Inisiator Tunggal Terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu

"Kalau dilihat aspek pertemuannya, tidak ada inisiator tunggal, itu inisiasi semua, jadi ini merupakan kesepakatan tiga ketum tersebut," kata Sekjen PAN Eddy Soeparno, dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (14/5).

Jakarta Fair Sedot 300 Ribu Lebih Pengunjung dalam Empat Hari
Indonesia
Jakarta Fair Sedot 300 Ribu Lebih Pengunjung dalam Empat Hari

Antusiasme masyarakat untuk datang ke Jakarta Fair 2022 sangat tinggi.

Pemprov DKI Bangun Rusun Margasatwa untuk Warga Terdampak Normalisasi Sungai
Indonesia
Pemprov DKI Bangun Rusun Margasatwa untuk Warga Terdampak Normalisasi Sungai

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta akan membangun rumah susun (Rusun) Margasatwa untuk menampung warga bantaran yang terkena normalisasi sungai dalam program penanganan banjir Jakarta.

Kasus Harian Omicron di Jakarta Lebih Tinggi dari Kasus Delta, Anies: Jangan Panik
Indonesia
Kasus Harian Omicron di Jakarta Lebih Tinggi dari Kasus Delta, Anies: Jangan Panik

Kendati demikian, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini meminta masyarakat untuk tidak panik. Pasalnya, walaupun keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan COVID-19 sudah mencapai 60 persen, tapi mayoritas pasien bergejala ringan.

Pemerintah Klaim Ekonomi Indonesia Paling Kuat Dibandingkan Negara Lain di Dunia
Indonesia
Pemerintah Klaim Ekonomi Indonesia Paling Kuat Dibandingkan Negara Lain di Dunia

Perekonomian Indonesia semakin membaik seiring setelah berhasil melewati goncangan keras akibat pandemi COVID-19.

Pansel Jaring 14 Calon Komisioner Komnas HAM
Indonesia
Pansel Jaring 14 Calon Komisioner Komnas HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bakal diisi komisioner baru. Sebagaimana diketahui, periode keanggotaan Komnas HAM saat ini akan berakhir pada November 2022.