Kualitas Aduan Masyarakat Kunci Ungkap Kasus Korupsi Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan keberhasilan lembaga aantirasuah membekuk para koruptor salah satunya karena peran serta dan kepedulian masyarakat dalam melaporkan kasus korupsi. Hampir semua kesuksesan KPK menangkap koruptor bermula dari laporan masyarakat.

"KPK cekatan menindaklanjuti pengaduan yang masuk, bila bukti awal tindak pidana korupsi sudah cukup kuat," kata Plt Juru Bicara KPK, Ipi Maryati dalam keterangannya, Sabtu (20/3).

Baca Juga

22 Terduga Teroris Hingga Barbuk Kotak Amal 'Infaq Anak Yatim' Dibawa ke Jakarta

Ipi menjelaskan, dari data KPK tercatat sejak 2004 hingga 2020 terdapat 364.052 aduan masyarakat yang diterima KPK. Sedangkan jumlah perkara yang telah ditangani KPK berjumlah 1.122 perkara dengan berbagai modus tindak pidana korupsi.

"Laporan Pengaduan tindak pidana korupsi yang lengkap dan valid, akan memudahkan KPK dalam memproses penanganan perkaranya. Bagaimana kriteria laporan yang lengkap dan valid, simak selengkapnya melalui halaman https://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/pengaduan-masyarakat/mengenal-pengaduan-masyarakat," ujarnya.

Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Kumbul Kusdwijanto Sudjadi mengatakan, pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan secara sendiri. Ada peran vital masyarakat dalam berbagai upaya pencegahan maupun pengungkapan kasus oleh KPK. Salah satunya dalam melaporkan dugaan korupsi yang diketahuinya kepada KPK.

Plt jubir KPK Ipi Maryati
Plt Jubir KPK Ipi Maryati (Foto: antaranews)

“Selama ini, masyarakat merupakan elemen penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Baik pada konteks pencegahan, pendidikan, maupun penindakan. Salah satunya melalui pengaduan tindak pidana korupsi yang mereka laporkan ke KPK. Saya harap, ke depannya masyarakat tetap terus aktif berpartisipasi," kata dia.

Kumbul mengatakan, KPK terus menggalang kerja sama dan pembinaan jaringan, baik kepada entitas kementerian lembaga, organisasi, maupun individu masyarakat.

Salah satunya yaitu para Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas yang merupakan agen-agen perubahan yang telah dilakukan assesmen dan pelatihan untuk turut serta bersama KPK memberantas korupsi melalui kegiatan penyuluhan antikorupsi.

Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK Dian Novianthi mengatakan, Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas adalah kepanjangan tangan, mata, dan telinga KPK.

Baca Juga:

Sejak Maret, Pasien Sembuh COVID-19 di RSD Wisma Atlet Nyaris 30 Ribu Orang

Oleh karena itu KPK berharap pada pundak-pundak yang tersebar di seluruh penjuru negeri ini sebagai penyambung edukasi nilai-nilai antikorupsi sekaligus sebagai bagian upaya pemberantasan korupsi melalui peran vital dalam bentuk “pengaduan masyarakat”.

“Saya berharap besar kepada teman-teman Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas sebagai bagian dari elemen masyarakat untuk memberikan akses informasi adanya dugaan korupsi yang terjadi di sekitarnya. Informasi yang valid disertai bukti pendukung yang kuat akan sangat membantu KPK dalam menuntaskan sebuah perkara korupsi”, kata Dian. (Pon)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Terduga Teroris yang Ditembak Mati Densus 88 Berprofesi Dokter
Indonesia
Terduga Teroris yang Ditembak Mati Densus 88 Berprofesi Dokter

Terduga teroris tersebut ternyata berprofesi sebagai dokter.

Try Setia Budi Geram Dirinya Viral Dituduh Aniaya Ade Armando
Indonesia
Try Setia Budi Geram Dirinya Viral Dituduh Aniaya Ade Armando

Salah satu foto yang diunggah diviralkan sebagai Try Setia Budi Purwanto. Disana tertulis warga Kelurahan Lembasung, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Lampung.

Keributan soal TWK KPK Dinilai Terlambat
Indonesia
Keributan soal TWK KPK Dinilai Terlambat

Pasalnya, proses pembentukan pegawai KPK menjadi ASN merupakan proses inisiasi dari perubahan UU KPK yang di dalamnya mengatur bahwa seluruh pegawai KPK merupakan ASN.

Naik KRL Solo-Yogyakarta Harus Menunjukkan Sertifikat Vaksin
Indonesia
Naik KRL Solo-Yogyakarta Harus Menunjukkan Sertifikat Vaksin

Penumpang KRL sekarang hanya cukup menunjukkan sertifikat vaksin yang dimiliki baik dalam bentuk fisik maupun melalui aplikasi PeduliLindungi.

Kabar Baik, Tak Ada Lagi Daerah Terapkan PPKM Level 4
Indonesia
Kabar Baik, Tak Ada Lagi Daerah Terapkan PPKM Level 4

Penanganan COVID-19 di tanah air makin menunjukkan kabar baik.

Dinsos DKI Pastikan Bansos COVID-19 Sudah Dihentikan
Indonesia
Dinsos DKI Pastikan Bansos COVID-19 Sudah Dihentikan

Dinas Sosial DKI Jakarta menyebutkan bahwa Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk warga terdampak COVID-19 sudah dihentikan.

Penanganan Kasus Ferdinand Hutahaean Masuk Tahap Penyidikan
Indonesia
Penanganan Kasus Ferdinand Hutahaean Masuk Tahap Penyidikan

Polisi bergerak cepat mengusut kasus dugaan ujaran kebencian yang diduga dilakikan mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean.

Ini Kata Wagub Soal Rumor Anggaran BST COVID-19 Tidak Dilanjutkan
Indonesia
Ini Kata Wagub Soal Rumor Anggaran BST COVID-19 Tidak Dilanjutkan

DKI hingga kini masih menunggu kebijakan pemerintah pusat ihwal nasib bantuan sosial tunai tahap 7 dan 8.

[HOAKS atau FAKTA]: Wapres Ma'ruf Amin Sebut Menolak Divaksin Bakal Masuk Neraka
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Wapres Ma'ruf Amin Sebut Menolak Divaksin Bakal Masuk Neraka

Beredar informasi dari akun Facebook Dwi N berupa foto dengan narasi dari Wakil Presiden Ma’aruf Amin bahwa vaksin merupakan perintah agama dan hukumnya wajib sehingga jika menolak dapat masuk neraka.

Pemahaman Pancasila di Kalangan Milenial Bandung Disebut Menurun
Indonesia
Pemahaman Pancasila di Kalangan Milenial Bandung Disebut Menurun

pemahaman nilai-nilai Pancasila begitu penting. Sebab, Pancasila merupakan dasar filosofi bangsa Indonesia.