KTT ASEAN Jakarta Pilih Pimpinan Junta Militer Wakili Myanmar Picu Polemik Kepala junta Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih dalam kudeta pada 1 Februari, ANT/REUTERS/Stringer/RWA/sa. (REUTERS/STRINGER)

MerahPutih.com - Gabungan koalisi masyarakat sipil Indonesia menyayangkan keputusan dari para pemimpin ASEAN untuk memberikan kursi representasi Myanmar kepada pemimpin junta militer pemimpin junta militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing untuk menghadiri KTT ASEAN di Jakarta, Sabtu 24 April mendatang.

Koalisi itu meliputi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), FORUM-ASIA, Amnesty International Indonesia, Asia Justice and Rights (AJAR), Milk Tea Alliance Indonesia, Serikat Pengajar HAM (SEPAHAM), Human Rights Working Group (HRWG), Migrant CARE, Asia Democracy Network (ADN), Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Kurawal Foundation, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) dan SAFEnet.

Baca Juga:

Kudeta Myanmar Hilangkan Ratusan Nyawa, Jokowi Diminta Bersuara di ASEAN

“Kami merekomendasikan kepada ASEAN dan negara-negara anggotanya dalam ASEAN Special Summit untuk memberikan kursi representasi Myanmar di ASEAN Special Summit untuk National Unity Government sebagai pemerintahan Myanmar yang sah dan dipilih secara demokratis,” ujar Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam rilis yang diterima Rabu (21/4).

Regional Advocacy Associate dari Asia Justice and Rights (AJAR) Putri Kanesia menambahkan pemberikan kursi representasi kepada Junta Militer akan menghalangi hubungan ASEAN dengan rakyat Myanmar dalam mengungkap potensi pelanggaran HAM dalam kudeta militer. Sebaliknya, lanjut dia, posisi National Unity Government saat ini lebih mewakili keberadaan pemerintahan yang dipilih secara sah oleh rakyat Myanmar.

Personel militer berjaga di titik pemeriksaan di jalan yang menuju kompleks gedung Parlemen di Ibu Kota Naypritaw, Myanmar, Senin (1/2/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/wsj.
Personel militer berjaga di titik pemeriksaan di jalan yang menuju kompleks gedung Parlemen di Ibu Kota Naypritaw, Myanmar, Senin (1/2/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/wsj.

“Memberikan kursi representasi di ASEAN untuk pemerintahan yang sah berarti memberhentikan segala tindakan yang melegitimasi kekuasaan junta militer baik di dalam Myanmar maupun di level internasional,” imbuh Putri.

Lebih jauh, Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti meminta ASEAN dan negara-negara anggotanya menjamin akses pertolongan humaniter dan kesehatan secara penuh untuk area yang berkonflik di Myanmar. “Serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan untuk pencari suaka dan pengungsi di Myanmar, termasuk Rohingya,” kata dia.

Baca Juga:

Ini Kata Bank Dunia Soal Kudeta Myanmar

Rachel Arini dari East Asia dan ASEAN Program Manajer di FORUM ASIA, mendorong ASEAN mendesak aparat militer Myanmar segera menghentikan penggunaan kekerasan terhadap masyarakat sipil, menghentikan penangkapan sewenang-wenang, dan membebaskan semua tahanan tanpa syarat. Hingga saat ini, junta militer telah menahan 3.070 orang secara sewenang-wenang dan membunuh 713 orang, termasuk perempuan dan anak-anak.

Menurut dia, ASEAN harusnya berperan aktif menjaga stabilitas politik regional dengan adanya peningkatan jumlah korban yang terus menerus dan keengganan junta militer untuk menghentikan kekerasan yang terus dilakukan

“Kami mendorong ASEAN untuk mengambil langkah tegas dan efektif dalam menangani kudeta Myanmar melalui ASEAN Special Summit mendatang,” tutup Rachel.

Kudeta Myanmar
Aksi tolak kudeta di Myanmar. (Foto: Myanmarnow)

Sebelumnya dilansir dari Antara, Pimpinan Junta Myanmar, Min Aung Hlaing dijadwalkan untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi (KTT) Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Indonesia pada 24 April mendatang, menurut pernyataan juru bicara kementerian luar negeri Thailand pada Sabtu (17/4).

Kehadiran Min Aung Hlaing di Jakarta itu akan menjadi perjalanan luar negeri pertamanya sejak kudeta yang dilakukan pada 1 Februari lalu. Adapun para pemimpin ASEAN dikabarkan bersedia menerima kahadiran pimpinan Junta Militer Myanmar itu di KTT.

"Sejumlah pemimpin ASEAN yang beranggotakan 10 negara, di mana Myanmar menjadi anggotanya, telah mengonfirmasi kehadiran mereka pada pertemuan di ibu kota Indonesia, Jakarta, termasuk Min Aung Hlaing," kata juru bicara Thailand, Tanee Sangrat. (*)

Baca Juga:

Santuy Abis, Perempuan Myanmar ini Senam 'Ampun Bang Jago' Saat Kudeta Militer

Kanal
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Siklus Kekerasan Bisa Bikin Trauma Generasi Muda Papua
Indonesia
Siklus Kekerasan Bisa Bikin Trauma Generasi Muda Papua

Pendekatan kekerasan malah justru berpotensi memunculkan lingkaran kekerasan baru yang menimbulkan trauma.

Diharapkan Pekerja, Cak Imin Minta Perusahaan Bayarkan THR
Indonesia
Diharapkan Pekerja, Cak Imin Minta Perusahaan Bayarkan THR

Berdasarkan laporan Posko THR Keagamaan 2021 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sejak 20 April hingga 10 Mei, terdapat 2.278 laporan, terdiri dari 692 konsultasi THR dan 1.586 pengaduan THR.

Polisi Sebut Pesta yang Dihadiri Raffi Ahmad dan Ahok tidak Langgar Prokes
Indonesia
Polisi Sebut Pesta yang Dihadiri Raffi Ahmad dan Ahok tidak Langgar Prokes

Polisi menyebut tidak ada unsur pelanggaran Pasal 93 UU Karantina Kesehatan terkait pesta yang dihadiri Raffi Ahmad dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) beberapa waktu lalu.

Polda Jateng Ringkus Komplotan Pencuri Spesialis Pembobol ATM
Indonesia
Polda Jateng Ringkus Komplotan Pencuri Spesialis Pembobol ATM

Jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah meringkus enam anggota komplotan pencuri yang memiliki spesialisasi membobol mesin anjungan tunai mandiri (ATM).

Pemprov DKI Minta Kerja Sama Warga Petamburan Jalani Tes COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Minta Kerja Sama Warga Petamburan Jalani Tes COVID-19

Pemprov DKI Jakarta meminta warga Petamburan di dekat kediaman Imam Besar FPI Rizieq Shihab untuk tes COVID-19.

Pengamat Nilai Tak Ada yang Perlu Dikhawatirkan Rizieq Pulang ke Indonesia
Indonesia
Jumlah Pasien COVID-19 di RSUP Fatmawati Turun Signifikan
Indonesia
Jumlah Pasien COVID-19 di RSUP Fatmawati Turun Signifikan

Kemudian pemberlakuan PPKM juga membantu menekan kasus

Masih Berisiko, Status Pandemi Tidak Perlu Terburu-buru Diubah Menjadi Endemi
Indonesia
Masih Berisiko, Status Pandemi Tidak Perlu Terburu-buru Diubah Menjadi Endemi

encabutan status pandemi harus dibarengi dengan situasi yang sudah benar-benar membaik. Selama mobilitas masyarakat masih tinggi dan protokol kesehatan yang kendur bisa membahayakan.

Jokowi Hadiri KTT G20 Secara Virtual
Indonesia
Jokowi Hadiri KTT G20 Secara Virtual

Presiden Joko Widodo menghadiri rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 secara virtual melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu (21/11).

Wagub DKI Klaim Vaksinasi di Jakarta Lebihi Target Pemerintah Pusat
Indonesia
Wagub DKI Klaim Vaksinasi di Jakarta Lebihi Target Pemerintah Pusat

Vaksinasi di DKI Jakarta diklaim telah melampaui target pemerintah pusat yang dipatok 100 ribu orang per hari.