KSPI Sebut Sembako Dipajaki Merupakan Sifat Kolonialisme Ilustrasi sembako. Foto: Photo Mix/Pixabay

Merahputih.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sembako sangat tidak adil.

Sebab, di sisi lain, pemerintah memberikan relaksasi pajak termasuk produsen mobil pada jenis tertentu berupa pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) hingga 0 persen. Sementara rakyat kecil hanya sekadar untuk membeli sembako saja dikenakan pajak.

''Ini sifat kolonialisme. penjajah!" ujar Presiden KSPI, Said Iqbal dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jumat (11/6).

Baca Juga

Bersiap, Beli Sembako Bakal Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

Jika rencana menaikkan PPN sembako ini tetap dilanjutkan, kaum buruh akan menjadi garda terdepan dalam melakukan perlawanan baik secara aksi di jalanan maupun mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal ini akan merugikan masyarakat, terutama buruh karena harga barang menjadi mahal. Ia mencontohkan adanya ancaman PHK di depan mata, kenaikan upahnya dikurangi dengan omnibus law, nilai pesangon yang lebih kecil dari peraturan sebelumnya, dan pembayaran THR yang masih banyak dicicil.

"Sekarang dibebani lagi dengan harga barang yang melambung tinggi akibat kenaikan PPN,” sesalnya.

Said meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menghentikan pemberlakuan tax amnesty pajak jilid II. Sebab orang kaya akan kembali menikmati pengampunan pajak dari pemerintah. "Stop retorika Menteri Keuangan pemberlakuan tax amnesty jilid II!" ujarnya.

Warga memindai kode batang untuk pembayaran non tunai di salah satu los sembako di Pasar Mayestik, Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (11/5/2021). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.

Ia berharap DPR juga menolak keras rencana PPN sembako dan tax amnesty jilid II. " Keterlaluan kalau sampai mengesahkan tax amnesty jilid II dan menaikkan PPN untuk sembako," tuturnya.

Ia mengancam akan menempuh jalur hukum dan akan menggelar aksi besar-besaran jika PPN sembako dan tax amnesty jilid II diberlakukan. "Kami akan melakukan aksi gerakan digabungkan dengan isu omnibus law," ungkapnya.

Pemerintah berencana mengenakan PPN untuk sembako. Sembako yang bakal dikenakan PPN adalah beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.

Kemudian, pemerintah juga menambah objek jasa baru yang akan dikenai PPN, antara lain jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan dan jasa asuransi.

Baca Juga

Barang Konsumsi Masyarakat Atas Diusulkan Dikenakan Pajak Lebih Tinggi

Lalu, jasa pendidikan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air, jasa angkutan udara dalam dan luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, serta jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah membantah anggapan bahwa pemerintah tidak mempertimbangkan pemulihan ekonomi karena rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sembako. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Harga Cabai Naik, Inflasi di Februari 0,10 Persen
Indonesia
Harga Cabai Naik, Inflasi di Februari 0,10 Persen

Komoditas lain yang ikut menyumbang inflasi pada periode ini adalah kenaikan tarif jalan tol yang menyumbang andil 0,02 persen dan tarif angkutan udara dengan andil 0,01 persen.

Pengusaha Tunggu Bantuan Khusus Kala PPKM Darurat Diperpanjang
Indonesia
Pengusaha Tunggu Bantuan Khusus Kala PPKM Darurat Diperpanjang

Pemerintah diminta untuk mengeluarkan kebijakan yang mempermudah dunia usaha, khususnya UMKM, untuk mendapatkan modal kerja dengan skema khusus.

196 Keluarga Terdampak Angin Puting Beliung di Depok
Indonesia
196 Keluarga Terdampak Angin Puting Beliung di Depok

Sebanyak 196 kepala keluarga dari enam kecamatan di Kota Depok terdampak musibah angin puting beliung akibat hujan deras pada Selasa kemarin.

Pembangunan MRT Fase 2 Ditargetkan Rampung Agustus 2027
Indonesia
Pembangunan MRT Fase 2 Ditargetkan Rampung Agustus 2027

"Target operasi MRT dari Harmoni ke Kota, yang merupakan segmen ke-2 dari Fase 2A adalah Agustus 2027. Sementara Segmen 1 dari Fase 2A, yaitu dari Bundaran HI sampai ke Monas akan beroperasi pada April 2025," ujar William.

Anies Perpanjang PSBB, PKS DKI: Kasus COVID-19 Mengkhawatirkan
Indonesia
Anies Perpanjang PSBB, PKS DKI: Kasus COVID-19 Mengkhawatirkan

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Mohammad Arifin mengatakan, penerapan lagi PSBB ketat di ibu kota sangatlah tepat mengingat tren kasus COVID-19 di Jakarta terus mengalami lonjakan.

Kasus Aktif Corona 7.354 Orang, Dinkes Solo: Pemerintah Salah Input Data
Indonesia
Kasus Aktif Corona 7.354 Orang, Dinkes Solo: Pemerintah Salah Input Data

Sejak Solo ditetapkan kejadian luar biasa (KLB) pada 13 Maret 2020 hingga saat ini jumlah kasus Covid-19 ada sebanyak 9.377 kasus.

Malaysia Lockdown, Cuma 20 Persen Pekerja Yang Boleh Ngantor
Dunia
Malaysia Lockdown, Cuma 20 Persen Pekerja Yang Boleh Ngantor

Pemerintah Malaysia mengerahkan 55.000 anggota Polisi Diraja Malaysia (PDRM) sepanjang pelaksanaan full lockdown ini,

Alasan Polisi Tahan Rizieq Shihab Selama 20 Hari
Indonesia
Alasan Polisi Tahan Rizieq Shihab Selama 20 Hari

"Intinya juga dilakukan penahanan agar mempermudah proses penyidikan," ungkapnya.

Disebut Sempat Dekati Pimpinan KPK, Ini Jawaban Wali Kota Tanjungbalai
Indonesia
Disebut Sempat Dekati Pimpinan KPK, Ini Jawaban Wali Kota Tanjungbalai

Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial buka suara soal sempat disebut menghubungi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli.

Pemkot Solo Belum Berencana Terapkan Syarat Vaksin di 44 Pasar Tradisional
Indonesia
Pemkot Solo Belum Berencana Terapkan Syarat Vaksin di 44 Pasar Tradisional

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo belum berencana menerapkan syarat vaksin di 44 pasar tradisional