KSPI Sebut Anies Inkonsisten soal Putusan PTUN Batalkan UMP DKI 2022 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kedua kanan) Berfoto bersama para pejabat instansi terkait lingkungan Jakarta Utara di Vego Grape Farm, Jakarta, Jumat (22/7). ANTARA/Budi Prasetiyo

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sampai saat ini belum memutuskan banding atas putusan PTUN yang mengabulkan gugatan Apindo soal Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta tahun 2022.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh mendesak Anies untuk segera banding terhadap putusan PTUN Jakarta yang menurunkan nilai UMP DKI, selambat-lambatnya minggu ini.

Baca Juga

Pemprov DKI Matangkan Rencana Banding Putusan PTUN soal UMP DKI

Presiden KSPI, Said Iqbal mengaku sudah berkomunikasi dengan Anies. Dalam komunikasi tersebut, kata Iqbal, Anies cenderung tidak akan melakukan banding.

"Walaupun belum diumumkan secara resmi, KSPI dan Partai Buruh mengecam sikap Gubernur DKI yang kecenderungannya tidak melakukan banding," kata Said Iqbal di Jakarta, Rabu (27/7)

Said Iqbal menjelaskan alasan mengapa KSPI dan Partai Buruh mengecam terhadap sikap Anies. Pertama, Gubernur Anies tidak banding terhadap putusan PTUN, hal itu menunjukkan inkonsistensinya terhadap keputusan yang dibuatnya sendiri.

"Keputusan Gubernur pastilah sudah mempertimbangkan aspek hukum, sosiologis, kemampuan perusahaan, dan daya beli buruh. Kok sekarang dikalahkan PTUN diam saja. Itu menunjukkan tidak konsisten," kata Said Iqbal.

Baca Juga

Tuntut Banding PTUN Soal UMP DKI, Buruh Nyatakan Dukung Anies Jadi Presiden

Menurut dia, belum pernah terjadi, ketika Pemerintah DKI dikalahkan PTUN, gubernur tidak melakukan banding. Alasan kedua, Gubernur Anies berpijak kepada sekelompok serikat pekerja yang juga menyatakan tidak banding.

Menurut Iqbal, ada beberapa serikat pekerja, ketika dipanggil gubernur pimpinannya menyatakan tidak banding. Ini berbahaya karena memecah belah serikat buruh.

"Bisa saja setiap tahun Apindo akan melakukan penurunan upah atas dasar ada serikat pekerja yang setuju upahnya diturunkan. Termasuk yang setuju penurunan upah bisa diputuskan melalui PTUN," katanya.

Alasan ketiga, KSPI bersama Partai Buruh mengecam, Gubernur tidak banding dengan berdasarkan pertimbangan bahwa keputusan itu sudah di atas PP 36. Di satu sisi PP 36 ditolak, tetapi di sisi lain menjadikan ini sebagai bahan pembenaran.

"PTUN sudah melampaui kewenangannya. Karena PTUN bukan lembaga penentu berapa nilai UMP, tetapi dalam putusannya menentukan nilai UMP DKI," lanjutnya. (Asp)

Baca Juga

Pemprov DKI Pertimbangkan Tuntutan Buruh Banding Putusan PTUN soal UMP 2022

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
4 Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir Setelah Hujan Deras
Indonesia
4 Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir Setelah Hujan Deras

Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang melanda sebagian besar wilayah DKI Jakarta pada Senin (28/11) sore menyebabkan 4 ruas jalan banjir.

Awal Kisah Cinta Adik Jokowi dan Ketua MK
Indonesia
Awal Kisah Cinta Adik Jokowi dan Ketua MK

Hubungan Ketua MK dan Ida Yati belum sampai setengah tahun.

Kasus Istri Mantan Menteri Ferry Mursidan Baldan Diupayakan Lewat Restorative Justice
Indonesia
Kasus Istri Mantan Menteri Ferry Mursidan Baldan Diupayakan Lewat Restorative Justice

"Ada dugaan pihak ketiga yang kemudian muncul ingin merebut tambang BL tersebut dengan menggunakan perangkat negara," kata Kuasa Hukum Marudut.

Ketua DPR Minta Persiapkan Kemungkinan Evakuasi WNI dari Ukraina
Indonesia
Ketua DPR Minta Persiapkan Kemungkinan Evakuasi WNI dari Ukraina

Pemerintah diminta menjamin keselamatan dan keamanan warga negara Indonesia (WNI) yang masih berada di Ukraina.

Charles Ambil Alih Takhta Inggris Sesaat Setelah Ratu Elizabeth II Meninggal
Dunia
Charles Ambil Alih Takhta Inggris Sesaat Setelah Ratu Elizabeth II Meninggal

Tidak ada sumpah takhta pada awal berkuasa. Namun ada deklarasi Raja baru dan seperti tradisi yang telah dilakukan sejak abad ke-18.

Jokowi Tinjau Tambang Grasberg di Ketinggian 3.325 - 4.285 MDPL
Indonesia
Jokowi Tinjau Tambang Grasberg di Ketinggian 3.325 - 4.285 MDPL

Presiden juga akan menuju DMLZ underground untuk meninjau tempat ibadah yang berada di bawah tanah, yaitu Masjid Jami Baabul Munawwar dan Gereja Oikumene Soteria.

Korsel Putuskan Hapus Kewajiban Pakai Masker
Dunia
Korsel Putuskan Hapus Kewajiban Pakai Masker

Koresel telah memutuskan untuk menghapus semua kewajiban pemakaian masker di luar ruangan mulai pekan depan.

Indonesia Harus Berperan Aktif Damaikan Rusia dan Ukraina
Indonesia
Indonesia Harus Berperan Aktif Damaikan Rusia dan Ukraina

Selain melakukan kontak langsung dengan Rusia, Indonesia juga dapat menyampaikan pendapat kepada negara sahabat dalam forum internasional seperti dalam pertemuan Majelis Umum PBB.

Menteri PUPR Disarankan Manfaatkan Industri Karet untuk Bangunan Tahan Gempa
Indonesia
Menteri PUPR Disarankan Manfaatkan Industri Karet untuk Bangunan Tahan Gempa

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bisa memanfaatkan industri karet. Karena industri karet tersebut dapat memproduksi bearing.

Obat Sirop Sebabkan Gangguan Ginjal Akut pada Anak Diproduksi di Indonesia
Indonesia
Obat Sirop Sebabkan Gangguan Ginjal Akut pada Anak Diproduksi di Indonesia

Kemenkes mengeluarkan kebijakan pelarangan penggunaan obat sirop untuk anak sebagai langkah konservatif untuk mencegah meluasnya gangguan gagal ginjal akut.