KSPI Sebut Ada Perusahaan Larang Karyawan Positif COVID-19 Melapor ke Satgas Tangkapan layar Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Jakarta, Kamis (15/7/2021) (ANTARA/Prisca Triferna)

MerahPutih.com - Adanya karyawan yang positif COVID-19 rupanya dianggap aib bagi sebagian perusahaan.

Presiden KSPI Said Iqbal menyebut, ada larangan perusahaan terhadap pegawai yang positif COVID-19 melapor ke satgas lingkungan rumah saat menjalani isolasi mandiri.

Larangan tersebut dilakukan perusahaan karena jika banyak pegawai yang melaporkan positif corona, khawatir perusahaan akan ditutup.

Baca Juga:

Pengusaha di Bandung Diajak Nyumbang Oksigen Medis

"Ada wanti-wanti terselubung, kalau kamu nanti isolasi mandiri di rumah jangan lapor ke satgas COVID-19. Ini fakta, data, kalau elite-elite di atas mungkin akan tidak mengakui ini," kata Iqbal dalam konferensi virtual, Kamis (15/7).

Iqbal menjelaskan, para buruh dilarang melaporkan kondisi mereka yang positif COVID-19 karena ada kekhawatiran perusahaan berhenti produksi.

Sebab bila diketahui ada buruh yang positif, sesuai aturan perusahaan ditutup sementara.

Penutupan berdampak pada pemasukan perusahaan yang berujung pada pemecatan pegawai.

"Kalau ditutup sementara pasti akan ada yang dirumahkan, sebagian besar buruh dipotong gaji atau upah, bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi PHK," jelasnya.

Said Iqbal menyarankan agar Presiden Jokowi menerbitkan peraturan presiden atau peraturan menteri agar menggratiskan obat dan vitamin melalui jaringan BPJS Kesehatan.

"Kalau beli sendiri gak mungkin karena pendanaan buruh itu terbatas apalagi kalau dia dibayar upahnya dipotong ketika isoman," imbuhnya.

Said Iqbal menilai, perlunya Presiden Jokowi mengeluarkan perpres maupun Peraturan Menteri Kesehatan yang mengizinkan BPJS Kesehatan memberikan vitamin dan obat terkait COVID-19 gratis kepada masyarakat.

Hal itu karena BPJS Kesehatan memiliki jaringan yang luas di seluruh tanah air.

"Yang paling mungkin keluarkan peraturan presiden atau minimal Peraturan Menteri Kesehatan yang membolehkan BPJS Kesehatan memberikan gratis vitamin dan obat-obatan terkait dengan COVID-19, kenapa demikian, karena BPJS Kesehatan itu jaringannya sangat banyak seluruh Indonesia," kata Said Iqbal.

"Kerahkan, diperbolehkan oleh presiden atau presiden memerintahkan menteri kesehatan supaya tidak banyak lagi yang meninggal isoman ini," ujarnya.

Baca Juga:

PT KAI Temukan Calon Penumpang KRL Bawa STRP Tanpa Kop Perusahaan

Sementara itu, saat ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan menggratiskan obat COVID-19 melalui layanan telemedisin.

Namun Said Iqbal menilai, hal tersebut belum menjangkau banyak orang. Berbeda jika BPJS Kesehatan dapat diizinkan memberikan obat gratis di klinik-klinik hingga rumah sakit jaringan BPJS Kesehatan.

KSPI menegaskan juga menolak rencana Vaksinasi Gotong Royong individu berbayar. Said Iqbal meminta jaringan BPJS Kesehatan juga dapat mendukung vaksinasi gratis.

"Kuncinya sekali lagi, BPJS Kesehatan boleh memberikan vitamin dan obat-obatan gratis dengan menggunakan provider dan jaringan klinik dan RS swasta. Itu insyaallah akan lebih memudahkan. Termasuk melakukan vaksinasi," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Pemprov DKI Tolak Pengajuan STRP Pekerja dari Perusahaan Tak Punya NIB

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Pajak, KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Bos Bank Panin Mu'min Ali Gunawan
Indonesia
Kasus Pajak, KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Bos Bank Panin Mu'min Ali Gunawan

Jadi, ini kan juga belum atau baru penerima dulu yang sudah disidangkan

Satgas COVID-19 Klaim PPKM Mampu Tekan Angka Penyebaran COVID-19
Indonesia
Satgas COVID-19 Klaim PPKM Mampu Tekan Angka Penyebaran COVID-19

Satgas COVID-19 mengharapkan pelaksanaan PPKM yang masih terus berlangsung hingga dua pekan ke depan dapat terlaksana dengan lebih efektif dan disiplin. Sehingga dapat menurunkan penularan COVID-19.

Gunung Merapi Lontarkan Delapan Kali Lava Pijar ke Barat Daya
Indonesia
Gunung Merapi Lontarkan Delapan Kali Lava Pijar ke Barat Daya

BPPTKG masih mempertahankan status aktivitas Gunung Merapi pada Level III atau Siaga

Muhammadiyah Sebut Pasien COVID-19 dan Tenaga Medis Tidak Wajib Puasa
Indonesia
Muhammadiyah Sebut Pasien COVID-19 dan Tenaga Medis Tidak Wajib Puasa

Pengurus Pusat Muhammadiyah menyebut pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19, termasuk bagi yang tidak bergejala atau Orang Tanpa Gejala (OTG) tidak wajib menunaikan puasa.

Kasus Bansos, KPK Dalami Aliran Duit dari Pejabat Kemensos ke Cita Citata
Indonesia
Kasus Bansos, KPK Dalami Aliran Duit dari Pejabat Kemensos ke Cita Citata

Pedangdut Cita Citata memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi kasus korupsi bansos COVID-19.

Jokowi Disebut Bakal Disuntik Vaksin Rabu Depan, Ini Kata Sekjen PDIP
Indonesia
Jokowi Disebut Bakal Disuntik Vaksin Rabu Depan, Ini Kata Sekjen PDIP

Jokowi akan menjadi orang pertama yang divaksin Sinovac.

Mulai Dapatkan Vaksin COVID-19, Pekerja Hiburan: Ah, Sudah Biasa Disuntik
Indonesia
Mulai Dapatkan Vaksin COVID-19, Pekerja Hiburan: Ah, Sudah Biasa Disuntik

Langkah ini untuk membangkitkan ekonomi kembali

Bus Terguling di Tol Dalam Kota, Sejumlah Penumpang Terluka
Indonesia
Bus Terguling di Tol Dalam Kota, Sejumlah Penumpang Terluka

Sebuah kecelakaan terjadi antara mobil HRV B 1371 NIH dengan bus bernomor plat AA 1711 ED di Tol Dalam Kota KM 5.00, Jakarta, pada Rabu (10/3).

Anies Terbitkan Ingub, Targetkan Formula E Digelar Juni 2022
Indonesia
Anies Terbitkan Ingub, Targetkan Formula E Digelar Juni 2022

"Terselenggarannya lomba formula E dengan target waktu Juni 2022," lanjut Anies.

Ajudan Edhy Prabowo Mangkir dari Pemeriksaan KPK
Indonesia
Ajudan Edhy Prabowo Mangkir dari Pemeriksaan KPK

Ajudan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Dicky Hartawan mangkir atau tak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik KPK.