KSPI Sebut Ada Perusahaan Larang Karyawan Positif COVID-19 Melapor ke Satgas Tangkapan layar Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Jakarta, Kamis (15/7/2021) (ANTARA/Prisca Triferna)

MerahPutih.com - Adanya karyawan yang positif COVID-19 rupanya dianggap aib bagi sebagian perusahaan.

Presiden KSPI Said Iqbal menyebut, ada larangan perusahaan terhadap pegawai yang positif COVID-19 melapor ke satgas lingkungan rumah saat menjalani isolasi mandiri.

Larangan tersebut dilakukan perusahaan karena jika banyak pegawai yang melaporkan positif corona, khawatir perusahaan akan ditutup.

Baca Juga:

Pengusaha di Bandung Diajak Nyumbang Oksigen Medis

"Ada wanti-wanti terselubung, kalau kamu nanti isolasi mandiri di rumah jangan lapor ke satgas COVID-19. Ini fakta, data, kalau elite-elite di atas mungkin akan tidak mengakui ini," kata Iqbal dalam konferensi virtual, Kamis (15/7).

Iqbal menjelaskan, para buruh dilarang melaporkan kondisi mereka yang positif COVID-19 karena ada kekhawatiran perusahaan berhenti produksi.

Sebab bila diketahui ada buruh yang positif, sesuai aturan perusahaan ditutup sementara.

Penutupan berdampak pada pemasukan perusahaan yang berujung pada pemecatan pegawai.

"Kalau ditutup sementara pasti akan ada yang dirumahkan, sebagian besar buruh dipotong gaji atau upah, bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi PHK," jelasnya.

Said Iqbal menyarankan agar Presiden Jokowi menerbitkan peraturan presiden atau peraturan menteri agar menggratiskan obat dan vitamin melalui jaringan BPJS Kesehatan.

"Kalau beli sendiri gak mungkin karena pendanaan buruh itu terbatas apalagi kalau dia dibayar upahnya dipotong ketika isoman," imbuhnya.

Said Iqbal menilai, perlunya Presiden Jokowi mengeluarkan perpres maupun Peraturan Menteri Kesehatan yang mengizinkan BPJS Kesehatan memberikan vitamin dan obat terkait COVID-19 gratis kepada masyarakat.

Hal itu karena BPJS Kesehatan memiliki jaringan yang luas di seluruh tanah air.

"Yang paling mungkin keluarkan peraturan presiden atau minimal Peraturan Menteri Kesehatan yang membolehkan BPJS Kesehatan memberikan gratis vitamin dan obat-obatan terkait dengan COVID-19, kenapa demikian, karena BPJS Kesehatan itu jaringannya sangat banyak seluruh Indonesia," kata Said Iqbal.

"Kerahkan, diperbolehkan oleh presiden atau presiden memerintahkan menteri kesehatan supaya tidak banyak lagi yang meninggal isoman ini," ujarnya.

Baca Juga:

PT KAI Temukan Calon Penumpang KRL Bawa STRP Tanpa Kop Perusahaan

Sementara itu, saat ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan menggratiskan obat COVID-19 melalui layanan telemedisin.

Namun Said Iqbal menilai, hal tersebut belum menjangkau banyak orang. Berbeda jika BPJS Kesehatan dapat diizinkan memberikan obat gratis di klinik-klinik hingga rumah sakit jaringan BPJS Kesehatan.

KSPI menegaskan juga menolak rencana Vaksinasi Gotong Royong individu berbayar. Said Iqbal meminta jaringan BPJS Kesehatan juga dapat mendukung vaksinasi gratis.

"Kuncinya sekali lagi, BPJS Kesehatan boleh memberikan vitamin dan obat-obatan gratis dengan menggunakan provider dan jaringan klinik dan RS swasta. Itu insyaallah akan lebih memudahkan. Termasuk melakukan vaksinasi," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Pemprov DKI Tolak Pengajuan STRP Pekerja dari Perusahaan Tak Punya NIB

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MA Korting Hukuman Rizieq Shihab Jadi 2 Tahun Penjara
Indonesia
MA Korting Hukuman Rizieq Shihab Jadi 2 Tahun Penjara

Mahkamah Agung (MA) mengkorting hukuman Rizieq Shihab menjadi 2 tahun penjara terkait kasus penyebaran kabar bohong tes swab COVID-19 RS Ummi

Kejagung Tak Ajukan Kasasi Atas Korting Hukuman Pinangki
Indonesia
Kejagung Tak Ajukan Kasasi Atas Korting Hukuman Pinangki

JPU berpandangan bahwa tuntutan JPU telah dipenuhi dalam putusan PT

[HOAKS atau FAKTA]: KAI Buka Lowongan untuk Berbagai Posisi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: KAI Buka Lowongan untuk Berbagai Posisi

Beberapa waktu lalu sempat beredar informasi terkait dibukanya lowongan pekerjaan dengan mengatasnamakan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) untuk berbagai posisi.

Menanti Kebijakan Pro Rakyat dari Mendag Zulkifli Hasan di Sektor Perdagangan
Indonesia
Menanti Kebijakan Pro Rakyat dari Mendag Zulkifli Hasan di Sektor Perdagangan

Publik tentu menantikan kebijakan-kebijakan solutif yang pro rakyat dari Zulkifli Hasan di sektor-sektor perdagangan.

Gara-gara Hal ini, PPKM Darurat Bisa Diperpanjang dan Diperluas
Indonesia
Gara-gara Hal ini, PPKM Darurat Bisa Diperpanjang dan Diperluas

Satgas Penanggulangan COVID-19 membuka peluang perpanjangan masa PPKM Darurat. Kebijakan itu diambil jika kasus dianggap terus tak terkendali.

Waskita Lunasi Hutang Jatuh Tempo Sekitar Rp 2 Triliun Dari Penerbitan Obligasi
Indonesia
Waskita Lunasi Hutang Jatuh Tempo Sekitar Rp 2 Triliun Dari Penerbitan Obligasi

Penerbitan atas obligasi baru tersebut juga mendapatkan penjaminan penuh dari Pemerintah. Perseroan berhasil menerima dana sejumlah Rp 1,77 Triliun melalui penerbitan obligasi baru tersebut.

KPK Duga Bupati Bogor Ade Yasin Suap BPK dengan Dalih Dana Operasional
Indonesia
KPK Duga Bupati Bogor Ade Yasin Suap BPK dengan Dalih Dana Operasional

KPK menduga Ade Yasin menyuap pejabat BPK dengan alasan dana operasional. Hal itu didalami penyidik lewat 9 saksi kasus suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor, Selasa (17/5).

Jokowi Bagikan BLT Minyak Goreng dan Uang Rp 300 Ribu
Indonesia
Jokowi Bagikan BLT Minyak Goreng dan Uang Rp 300 Ribu

Tingginya harga minyak goreng seolah jadi beban bagi masyarakat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng.

Evakuasi 8 Korban Penembakan di Pedalaman Beoga, Tiga Helikopter Dikerahkan
Indonesia
Evakuasi 8 Korban Penembakan di Pedalaman Beoga, Tiga Helikopter Dikerahkan

Delapan karyawan PT Palapa Timur Telematika (PTT) menjadi korban pembantaian kelompok kriminal bersenjata (KKB) di pedalaman Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua.