KSPI Resmi Dukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019 Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

MerahPutih.Com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat amunisi baru dalam Pilpres 2019 nanti. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan KSPI akan mendeklarasikan dukungan kepada Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto untuk mencalonkan diri di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 pada peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2018.

"Di Hari Buruh Internasional, seluruh dunia akan menyaksikan semua buruh Indonesia akan mendeklarasikan Bapak Prabowo Subianto sebagai calon yang diusung pada Pemilihan Presiden 2019," kata Said Iqbal dalam Seminar Kebangsaan "Akhiri Kerakusan Korporasi Menuju Negara Sejahtera" yang diadakan oleh KSPI di Gedung Joang 45, Jakarta, Minggu (29/4).

Presiden KSPI Said Iqbal
Ketua Umum KSPI Said Iqbal di Jakarta (Foto Facebook)

Pihak KSPI menginginkan presiden di periode mendatang untuk memenuhi sejumlah tuntutan antara lain pengupahan yang layak, penghapusan outsourcing dan memulangkan tenaga kerja asing asal China.

Pujian Prabowo Sementara itu, Prabowo memuji dukungan dari pihak buruh tersebut untuk mencalonkan dirinya di pemilihan presiden yang akan datang.

"Kalian telah memutuskan memberi kepercayaan kepada saya untuk maju sebagai calon presiden Republik Indonesia di 2019 yang akan datang. Bagi saya, mendapat kepercayaan dari golongan buruh adalah suatu kehormatan yang sangat besar. Ini adalah dukungan yang sangat penting. Ini adalah suatu kekuatan bagi perjuangan hidup saya," ujarnya.

Prabowo mengatakan siapa pun yang memimpin negara Indonesia di masa akan datang memiliki tugas untuk melindungi segenap rakyat Indonesia.

Aksi buruh pada May Day
Dokumentasi aksi buruh saat May Day. (MerahPutih/Rizki Fitrianto)

"Rakyat Indonesia harus aman tidak boleh khawatir akan masa depan, tidak khawatir tentang pekerjaan, dan memiliki hidup yang layak," tuturnya.

Menurut dia, negara Indonesia yang dicita-citakan para pendiri Indonesia adalah negara kesejahteraan bukan negara konglomerasi. Dengan demikian, seluruh warga Indonesia harus memiliki kehidupan yang layak dan sejahtera, yang bukan hanya dinikmati oleh golongan tertentu atau segelintir orang.

"Saya akan berjuang untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, di tempat yang sama Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia seharusnya mengutamakan tenaga kerja dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus mengurangi pengangguran di Tanah Air.

"Bukan kita antiasing, kita butuh tenaga kerja dengan kemampuan asing tapi kita utamakan rakyat kita," katan Prabowo dalam Seminar Kebangsaan "Akhiri Kerakusan Korporasi Menuju Negara Sejahtera" yang diadakan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Gedung Joang 45, Jakarta.

Tuntutan buruh saat May Day
Buruh anggota KSPI (ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya)

Prabowo sebagaimana dilansir Antara mengatakan masih banyak rakyat Indonesia yang belum memiliki pekerjaan yang layak. Untuk itu, kesempatan kerja harus diberikan secara luas bagi warga Indonesia.

"Rakyat kita banyak belum mempunyai pekerjaan yang baik dan layak. Karena itu, perempuan kita terpaksa jadi pembantu di negara-negara lain, mereka meninggalkan suami, anak dan keluarga untuk mengirim uang ke kampungnya. Masak demikian kita izinkan tenaga kerja asing masuk," ujarnya.

Prabowo mengatakan negara Indonesia memang harus bersahabat dengan negara asing namun harus juga menjaga kepentingan dan kesejahteraan segenap rakyat Indonesia serta waspada agar kekayaan alam tidak dieksploitasi bangsa lain.

Menurut dia, rakyat Indonesia harus dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk memenuhi pekerjaan-pekerjaan dengan keahlian yang dibutuhkan untuk membangun bangsa. Dengan demikian, negara Indonesia dapat menggunakan sumber daya manusia dalam negeri untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja yang terampil.

"Kalau rakyat kita tidak mampu kewajiban kita pemimin negara Indonesia untuk membuat rakyat kita mampu. Kalau rakyat tidak pintar kewajiban pemimpin negara ini untuk membuat rakyat pintar," ujarnya.

KSPI akan menyuarakan salah satunya pencabutan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur mengenai Tenaga Kerja Asing (TKA) pada peringatan hari buruh internasional 1 Mei 2018.

Sementara itu, Presiden KSPI Said Iqbal menilai Perpres ini bisa menambah kendala masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan di negerinya sendiri.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Prediksi Pengamat untuk Prabowo Subianto di Pilpres 2019



Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH