KSPI: Omnibus Law Kurangi Kesejahteraan dan Rusak Buruh Ratusan buruh mengikuti aksi unjuk rasa di halaman Gedung Pemerintahan Kota Tangerang, Banten, Rabu (22-1-2020). ANTARA FOTO/Fauzan

Merahputih.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan tetap menolak adanya Omnibus Law di RUU Cipta Kerja yang sudah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada DPR.

KSPI menilai, dalam draf yang telah dibandingkannya dengan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ternyata lebih banyak menghilangkan hak dan perlindungan terhadap kaum pekerja.

Baca Juga

Omnibus Law Dianggap Korbankan Buruh Demi Investasi

“Setelah membaca dan membandingkan RUU omnibus law ini, ternyata akan mengurangi kesejahteraan dan merusak buruh di Indonesia,” kata Deputi Presiden KSPI Muhammad Rusdi, Minggu (16/2).

Sejak awal-awal kemerdekaan Indonesia dahulu, regulasi tentang Ketenagakerjaan sempat dianggap terbaik dalam sejarah dunia. Namun sayangnya semenjak pemerintahan Presiden Joko Widodo, hak-hak buruh mulai terkikis.

“UU perburuhan di Indonesia ketika awal-awal kemerdekaan itu terbaik di Asia maupun sampai ke dunia, karena lahir dari sebuah semangat masyarakat. Nah ketika pak jokowi berkuasa malah mengurangi upah minimun,” ujarnya.

Ilustrasi Demo Buruh. (Foto: MerahPutih/Widi Hatmoko)

Yang menjadi perhatian KSPI dalam draf RUU Cipta Kerja di Omnibus Law ini kata Rusdi adalah hilangnya sanksi pidana kepada perusahaan karena menghilangkan hak pekerjanya. “Juga dihilangkan sanksi perusahaan yang tidak bayar upah minimum, perusahaan yang preman itu biasanya tidak bayar upah,” jelas dia.

Selain itu juga persoalan potensi mudahnya masuk Tenaga Kerja Asing (TKA)'unskill' serta hilangnya pesangon buruh yang berpotensi semakin membuat nasib dan hak buruh tidak jelas.

Rusdi masih berharap agar Presiden Joko Widodo terbuka berbicara dengan elemen buruh untuk membahas persoalan ini, sebelum RUU Cipta Kerja tersebut dilanjutkan dibahas dengan DPR RI.

“Maka pak Jokowi harus mengundang semuanya untuk bicarakan ini apa mau pemerintah lalu kaum buruh maunya gimana, semuanya untuk kita cari jalan tengahnya,” tutur Rusdi.

Baca Juga

Daftar Ketakutan Kaum Buruh Jika Omnibus Law Diberlakukan

“Jangan sampai pak Jokowi tidak berpihak kepada kaum buruh,” sambung dia.

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen ASPEK Indonesia, Sabda Pranama Djati meminta kepada DPR selaku mitra kerja pemerintah dalam menerbitkan produk Undang-undang agar tidak meloloskan RUU Cipta Kerja yang bertentangan dengan perlindungan dan kesejahteraan kaum buruh.

“Kami dari ASPEK, mengharapkan jangan sampai DPR malah memberikan cek kosong terhadap masyarakat terkait dengan UU ini,” ucapnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Panen Raya Segera Berlangsung, Harga Cabai dapat Turun
Indonesia
Panen Raya Segera Berlangsung, Harga Cabai dapat Turun

Lonjakan harga yang terjadi pada cabai dipicu oleh kerusakan panen di beberapa wilayah penghasil cabai.

UU Cipta Kerja Dinilai Bisa Tingkatkan Penyerapan Tenaga Kerja
Indonesia
UU Cipta Kerja Dinilai Bisa Tingkatkan Penyerapan Tenaga Kerja

Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang baru saja disahkan oleh Pemerintah dinilai bisa meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Catatan Muhammadiyah Setahun Jokowi-Ma'ruf dari Aspek Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia
Catatan Muhammadiyah Setahun Jokowi-Ma'ruf dari Aspek Pertumbuhan Ekonomi

Muhammadiyah memiliki catatan kritis dari sisi perekonomian menyikapi setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Kasus SARA dan Ujaran Kebencian Tetap Dijerat UU ITE
Indonesia
Kasus SARA dan Ujaran Kebencian Tetap Dijerat UU ITE

Kapolri keluarkan surat edaran berisi 11 poin yang menjadi pedoman bagi penyidik Polri dalam menangani perkara UU ITE.

KPK Periksa Pejabat Bappenas Terkait Korupsi PT Dirgantara Indonesia
Indonesia
KPK Periksa Pejabat Bappenas Terkait Korupsi PT Dirgantara Indonesia

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IRZ (Irzal Rizaldi Zailani)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

Update Kasus Corona DKI Sabtu (21/11): 125.822 Positif, 114.863 Orang Sembuh
Indonesia
Update Kasus Corona DKI Sabtu (21/11): 125.822 Positif, 114.863 Orang Sembuh

Dengan positivity rate 9,1 persen, penambahan kasus positif hari ini sebanyak 1.198 jiwa.

Transaksi Belanja Online Pasar Beringharjo Mulai Menggeliat
Indonesia
Transaksi Belanja Online Pasar Beringharjo Mulai Menggeliat

Produk yang paling banyak diminati masyarakat selama pandemi COVID-19 yaitu pakaian rumah untuk perempuan.

Kemenhub Benarkan Sriwijaya Air Hilang Kontak
Indonesia
Kemenhub Benarkan Sriwijaya Air Hilang Kontak

Pesawat bernomor registrasi PK CLC jenis Boeing 737-500 itu hilang kontak pada posisi 11 nautical mile di utara Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.

Syarat Warga Jakarta Boleh Isolasi Mandiri di Rumah
Indonesia
Syarat Warga Jakarta Boleh Isolasi Mandiri di Rumah

Pemprov DKI Jakarta memperbolehkan warganya melakukan isolasi mandiri di rumah dengan 16 persyaratan.

KPK Amankan 16 Orang Dalam OTT Bupati Banggai Laut
Indonesia
KPK Amankan 16 Orang Dalam OTT Bupati Banggai Laut

Dugaan korupsi dalam kasus ini terkait dengan pemberian sejumlah uang dari pihak swasta