KSPI Minta Jokowi Tak Hentikan Program Subsidi Gaji Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Foto: MP/Kanugrahan

MerahPutih.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal akan segera mengirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait program bantuan subsidi upah atau gaji (BSU).

Said Iqbal menilai, sebaiknya program bantuan subsidi upah atau gaji dilanjutkan pada 2021.

Program tersebut dinilai membantu menjaga daya beli buruh. Apalagi, diprediksi pemutusan hubungan kerja akan meningkat.

Baca Juga:

11 Juta Pekerja Telah Terima Subsidi Gaji Termin 2 dari Pemerintah

"Ke depan, KSPI memprediksi ledakan PHK jutaan buruh akan terjadi di semua sektor industri, termasuk industri baja dan semen," ujarnya melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (2/2).

Menaker Ida Fauziyah dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR di Jakarta, Senin (18/1/2021) (ANTARA/HO-Kementerian Ketenagakerjaan)
Menaker Ida Fauziyah dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR di Jakarta, Senin (18/1/2021) (ANTARA/HO-Kementerian Ketenagakerjaan)

Selain itu, Said Iqbal juga berharap kepesertaan program subsidi gaji diperluas, termasuk untuk buruh yang tidak terdaftar di dalam BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga, akan semakin banyak buruh yang menerima subsidi upah tersebut.

Bantuan subsidi upah dinilai akan menjadi penyangga buruh dan keluarganya bertahan hidup di tengah pandemi COVID-19 yang belum usai.

Baca Juga:

Penyaluran Subsidi Upah COVID-19 Termin Kedua Belum 100 Persen

Akhir pekan lalu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengumumkan, bantuan subsidi upah (BSU) atau bantuan langsung tunai (BLT) BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2021 resmi ditunda.

Alasannya, pada APBN 2021 ini, tak ada pos anggaran untuk penyaluran bantuan kepada pekerja bergaji di bawah Rp5 juta itu. (Knu)

Baca Juga:

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS Dapat Subsidi Rp1,8 Juta

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kubu Moeldoko Tanggapi Santai Gugatan Partai Demokrat
Indonesia
Kubu Moeldoko Tanggapi Santai Gugatan Partai Demokrat

Darmizal, salah seorang loyalis kubu Moeldoko menanggapi santai gugatan yang dilayangkan Partai Demokrat terhadap para inisiator Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.

Pandemi COVID-19, Jumlah Pengangguran Bertambah 2,67 Juta Orang
Indonesia
Pandemi COVID-19, Jumlah Pengangguran Bertambah 2,67 Juta Orang

Jumlah pengangguran di Indonesia bertambah dari 7,1 juta menjadi 9,77 juta orang atau dari 5,23 persen ke 7,07 persen.

Perbaikan Kampung Kumuh PR Anies Setelah Pandemi COVID-19
Indonesia
Perbaikan Kampung Kumuh PR Anies Setelah Pandemi COVID-19

Gubernur Anies memiliki pekerjaan rumah (PR) yang berat karena harus menghadapi virus corona dan perlu mengeluarkan kebijakan penanggulangan.

GP Ansor Minta Pemerintah Batalkan Rencana Impor Beras
Indonesia
GP Ansor Minta Pemerintah Batalkan Rencana Impor Beras

Gerakan Pemuda (GP) Ansor meminta pemerintah untuk segera membatalkan rencana impor beras dan garam.

Di Tengah Pandemi, Ekspor Kereta Buatan PT INKA ke Filipina Meningkat
Indonesia
Di Tengah Pandemi, Ekspor Kereta Buatan PT INKA ke Filipina Meningkat

Ekspor PT Industri Kereta Api ke Filipina meningkat meskipun adanya berbagai pembatasan kegiatan dan perjalanan akibat pandemi COVID-19.

Wagub DKI tak Takut Pembahasan APBD di Puncak Jadi Klaster Baru COVID-19
Indonesia
Wagub DKI tak Takut Pembahasan APBD di Puncak Jadi Klaster Baru COVID-19

"Oh gak (takut ada klaster COVID-19), kan gak semua anggota DPRD. Gak sampe 800 kayanya sih. Lagian kan tiap komisi beda-beda tempat," terang Riza

Pandemi COVID-19, Pasangan Muda Diminta Tunda Kehamilan
Indonesia
Pandemi COVID-19, Pasangan Muda Diminta Tunda Kehamilan

BKKBN tidak menyarankan penundaan kehamilan pada perempuan yang usianya sudah 34 tahun. karena kehamilan di atas usia tersebut lebih berisiko bagi kesehatan bagi ibu dan janin.

Kemensos Kembali Kirim Bantuan ke NTT
Indonesia
Kemensos Kembali Kirim Bantuan ke NTT

Saat ini, kebutuhan yang paling mendesak saat ini adalah bahan makanan, obat-obatan dan alat berat untuk proses evakuasi.

Sreg Pilkada 2024, PDIP Sebut Bukan Upaya Jegal Anies
Indonesia
Sreg Pilkada 2024, PDIP Sebut Bukan Upaya Jegal Anies

DPD PDIP DKI Jakarta lebih sreg pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah DKI digelar serentak dengan pileg dan pilpres pada tahun 2024.

Polisi Tangkap Sindikat Pembobolan Kartu Kredit Bank, Pelaku Gasak 937 Juta
Indonesia
Polisi Tangkap Sindikat Pembobolan Kartu Kredit Bank, Pelaku Gasak 937 Juta

Heru melanjutkan, setelah kartu kredit tersebut selesai dibuat, mereka menggunakannya untuk berbelanja dan berfoya-foya