KSPI Desak DPR Hentikan Pembahasan Omnibus Law Ratusan buruh kembali melakukan aksi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, (3/8). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Ratusan buruh kembali melakukan aksi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, (3/8). Aksi ini dilakukan sehubungan dengan adanya informasi bahwa Panja Baleg Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan melanjutkan pembahasan RUU tersebut yang terkesan diam-diam dan dadakan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan, aksi serupa juga akan diakukan secara bergelombang di berbagai provinsi dan puncaknya adalah tanggal 14 Agustus 2020 bersamaan dengan sidang paripurna DPR yang akan diikuti puluhan ribu buruh.

Baca Juga:

Elemen Buruh Bakal Geruduk DPR dan Kemenko Perekonomian

"KSPI menyesalkan dan mengutuk keras sikap panja Baleg Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang terkesan melakukan rapat diam-diam dan dadakan, yang melanggar undang undang keterbukaan informasi yang menjadi hak publik," kata Said Iqbal.

Ironisnya, kata Said Iqbal, pembahasan Omnibus Law tetap dilakukan meskipun DPR sedang reses. Said Iqbal menyebut hal itu dilakukan para wakil rakyat dengan berlindung "di ketiak" pimpinan DPR yang sudah memberikan izin membahas RUU tersebut.

"Mereka, patut diduga, seperti sedang mengejar setoran dan ketakutan menghadapi rakyat dan kaum buruh yang sudah banyak menyampaikan penolakan,” ujarnya.

Ratusan buruh kembali melakukan aksi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, (3/8). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
Ratusan buruh kembali melakukan aksi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, (3/8). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

“Kami bertanya-tanya. Ada kepentingan apa, sehingga para anggota Panja Baleg Omnibus Law tersebut ngebut membahas RUU yang banyak ditolak berbagai pihak ini? Padahal omnibus law menyangkut kepentingan rakyat dan akan berdampak 30 hingga 40 tahun ke depan bagi bangsa Indonesia, tetapi justru pembahasannya dilakukan dengan terburu-buru dan diam-diam.”

KSPI meminta agar pembahasan Omnibus Law dihentikan. DPR bersama pemerintah diminta fokus pada strategi pencegahan darurat PHK yang mengancam jutaan buruh. KSPI menilai, sampai saat ini belum ada roadmap (peta jalan) dari Menteri Ketenagakerjaan dan Menko Perekonomian terkait strategi untuk mencegah darurat PHK massal akibat COVID-19.

Baca Juga:

Tuntut Pembahasan RUU Ciptaker Dihentikan, Buruh Geruduk Gedung DPR/MPR

Menurut Said Iqbal, khusus untuk anggota KSPI di sektor tekstil dan garmen saja, selama pandemi ini sudah 96 ribu orang dirumahkan. Sebagian besar tidak mendapatkan upah penuh. Sedangkan yang di PHK sudah mencapai 100 ribuan orang yang tersebar di 57 perusahaan.

"Sementara yang masih dalam proses PHK dan saat ini sedang dalam perudingan dengan serikat pekerja terjadi di 15 perusahaan," kata Said Iqbal. (Pon)

Baca Juga:

Tolak RUU Ciptaker, Ratusan Buruh Kepung Istana

Kredit : ponco

Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH