KSPI Anggap Omnibus Law 'Bunuh' Buruh Demi Untungkan Investor Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Foto: MP/Kanu

MerahPutih.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak Omnibus Law Cipta Kerja, selain akan menggelar aksi besar-besaran dan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan pasal-pasal yang merugikan

"Berikutnya citizen law suit, gugatan warga negara, karena buruh sebagai warga negara dirugikan dengan sikap pemerintah yang sangat kapitalis dan liberal," kata Presiden KSPI Said Iqbal kepada wartawan di Jakarta, Minggu (16/2).

Baca Juga

Omnibus Law Dinilai Berpotensi Picu PHK Massal Jutaan Tenaga Kerja

Menurut Iqbal, adanya Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini membuat dunia tenaga kerja diliberalisasi.

"Orang tidak punya perlindungan terhadap upah dan pendapatan serta orang tidak dapat jaminan kesehatan dan pensiun," kata dia.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal di Jakarta, Minggu. (ANTARA/HO/Dok pri)
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal di Jakarta, Minggu. (ANTARA/HO/Dok pri)

Setelah melakukan kajian terhadap RUU Cipta Kerja, ia menilai, apa yang dilakukan pemerintah melalui Omnibus Law hanya omong kosong belaka.

"Kami minta DPR secara politik batalkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan dan semua yang berhubungan dengan ketenagakerjaan," pungkas dia.

Alasan lain karena RUU Cilaka ini menghilangkan upah minimum kabupaten/kota dan upah minimum sektoral dengan hanya menyisakan upah minimum provinsi (UMP).

"Kalau di Jawa Barat standar upah provinsinya Rp1,8 juta/bulan, gimana dengan upah pekerja di Karawang dan Bekasi yang sudah Rp4,2 juta-Rp4,4 juta? Masak turun upah mereka?" katanya.

Baca Juga

Omnibus Law Dianggap Korbankan Buruh Demi Investasi

Alasan ketiga, RUU Cilaka ini menurunkan angka pesangon. Iqbal bilang, pekerja seharusnya bisa mendapatkan 34 kali gaji jika alasan PHK adalah kesalahan perusahaan. Dalam di peraturan baru, kewajiban perusahaan hanya 17 kali gaji.

"Seharusnya bisa lebih," katanya.

KSPI menolak RUU Cilaka karena peraturan ini memungkinkan pekerja diupah perjam. Menurutnya jika aturan itu diterapkan, buruh akan semakin dieksploitasi. Lalu, adanya potensi penggunaan tenaga kerja asing (TKA) kasar.

"Pakai izin menteri saja masuk TKA Cina di proyek Meikarta. Ketahuan gara-gara Corona. Kalau itu dihapus, semakin mudah TKA buruh kasar masuk," kata dia.

KSPI juga memprotes poin mengenai ketentuan PHK yang menurutnya dipermudah. Lalu, hal ini bisa menimbulkan berkurangnya jaminan sosial bagi pekerja buruh, seperti jaminan kesehatan dan jaminan pensiun.

"Kemudian UU 13/2003, 2 hari haid upah dibayar. Yang keluarga nikah, orangtua meninggal, libur 1 hari tidak dipotong gaji. Di omnibus law tidak dibayar," kata dia.

Terakhir soal sanksi pidana yang, kata dia dihilangkan. Menurutnya, belum ada pasal yang menyebutkan bahwa pengusaha akan mendapat sanksi apabila telat membayar upah maupun tak memberi pesangon. Dia menyebut banyak sekali pasal dalam RUU itu yang tidak sesuai dengan hak pekerja.

Said berpendapat RUU ini berpotensi memperdagangkan manusia. Dia juga menyebut RUU ini justru menguntungkan tenaga kerja asing (TKA), yang akan bebas masuk ke Indonesia dengan adanya RUU ini.

Baca Juga

Daftar Ketakutan Kaum Buruh Jika Omnibus Law Diberlakukan

"RUU ini jelas bahwa agen outsourcing resmi diberikan negara. Bayangin, gila, agen outsourcing berarti memperdagangkan manusia. Itu diberi ruang resmi sama konstitusi," imbuh dia

"Sekarang kita jelaskan detailnya, memang di situ (draf) dibilang ada upah minimum, tapi itu bohong semua. Diputar-putar. Ini konseptor pembuat undang-undang hebat ini, dibuat pisah-pisah. Pasalnya dipecah seolah-olah di UU Nomor 13 tetap ada," imbuhnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pakar Kepolisian Komentari Kebijakan KPK 'Tangkap, Tahan dan Umumkan Tersangka'
Indonesia
Pakar Kepolisian Komentari Kebijakan KPK 'Tangkap, Tahan dan Umumkan Tersangka'

Strategi ini sudah diperlihatkan Firli saat menjerat Ketua DPRD Muara Enim Aries HB

Polisi Periksa Kejiwaan Pelaku Vandalisme Musala di Tangerang
Indonesia
Polisi Periksa Kejiwaan Pelaku Vandalisme Musala di Tangerang

"Beberapa saksi ahli seperti ahli bahasa, teman-temab Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dinas Agama, hingga psikolog untuk memeriksa (kejiwaan) pelaku," sebutnya.

TNI-Polri Sidak ke Kantor Perusahaan Perdagangan Indonesia
Indonesia
TNI-Polri Sidak ke Kantor Perusahaan Perdagangan Indonesia

Tim gabungan Polri dan TNI melakukan sidak ke kantor pusat Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) di kawasan Gambir, Jakarta Pusat.

KRL Dituding Sarang Penyebaran Corona, Begini Klarifikasi KCI
Indonesia
KRL Dituding Sarang Penyebaran Corona, Begini Klarifikasi KCI

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) telah melaksanakan berbagai protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 di transportasi publik.

KPK Periksa 2 Manager PT Dirgantara Indonesia
Indonesia
KPK Periksa 2 Manager PT Dirgantara Indonesia

Dalam perkara ini, KPK menetapkan mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso dan Irzal Rizaldi sebagai tersangka

AMSI Minta Media Kedepankan Kode Etik Jurnalistik Beritakan Corona
Indonesia
AMSI Minta Media Kedepankan Kode Etik Jurnalistik Beritakan Corona

Media disarankanya tidak menurunkan berita yang justru membuat masyarakat panik

Anggaran Cair, KPUD Launching Pilwalkot Surabaya Secara Daring
Indonesia
Anggaran Cair, KPUD Launching Pilwalkot Surabaya Secara Daring

KPU Kota Surabaya merasa sudah siap untuk penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya 2020 dengan penerapan protokol kesehatan.

Faisal Basri: Kelonggaran Bekerja 45 Tahun ke Bawah Harus Berbasis Keilmuan
Indonesia
Faisal Basri: Kelonggaran Bekerja 45 Tahun ke Bawah Harus Berbasis Keilmuan

Perlu dilakukan tes semaksimal mungkin guna mengetahui kondisi yang sesungguhnya

Polisi Awasi Abu Bakar Ba'asyir yang Dirawat di RSCM
Indonesia
Polisi Awasi Abu Bakar Ba'asyir yang Dirawat di RSCM

Abu Bakar Ba'asyir dirawat di RSCM sejak tiga hari lalu

Imbas Virus Corona, Anies Diminta Batalkan Formule E Demi Keselamatan Warga
Indonesia
Imbas Virus Corona, Anies Diminta Batalkan Formule E Demi Keselamatan Warga

Pasalnya, terjadi peningkatan kekhawatiran terhadap virus Corona di Indonesia apalagi potensi penyebarannya bisa dilakukan oleh warga negara asing.