KSPI Ajukan Legislative Review UU Ciptaker ke DPR Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers virtual dipantau dari Jakarta pada Rabu (21/10/2020) (ANTARA/Prisca Triferna)

MerahPutih.com - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) mengajukan permohonan kepada DPR RI untuk melakukan Legislative Review atau pengujian kembali oleh lembaga legislatif.

Permohonan Legislative Review ini dilakukan KSPI untuk menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada Senin (5/10) lalu.

"Langkah yang akan diambil oleh KSPI adalah untuk menolak omnibus law UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan," kata Presiden KSPI Said Iqbal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/10).

Baca Juga

Ribuan Buruh Bakal Kepung Gedung DPR

Iqbal mengungkapkan alasan pihaknya mengajukan Legislative Review ke fraksi-fraksi di DPR. Menurut dia, ada sejumlah hal dalam UU Ciptaker yang tidak pro terhadap kaum buruh. Sejumlah catatan itu telah dituliskan dalam surat yang diajukan ke DPR.

"Kita akan melakukan aksi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja dengan cara meminta DPR melakukan Legislative Review, dengan segala hormat dari mulai hari ini, fraksi PKS, fraksi partai Demokrat bisa melakukan inisiatif untuk melakukan Legislative Review karena dibenarkan oleh UUD 45," ujarnya.

Selain Legislative Review, kata Iqbal, KSPI bersama elemen buruh lainnya juga tengah menyiapkan langkah lain, yakni mengajukan Judicial Review (JR) UU Ciptaker ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga

Setahun Jokowi- Ma’ruf, Gibran Soroti Penanganan Pemulihan Ekonomi akibat COVID-19

"KSPI bersama KSPSI Andi Gani dan juga 32 federasi, konfederasi, sepakat sedang mempersiapkan Judicial Review Omnibus Law UU Cipta Kerja. Ada 2 gugatan. Khususnya gugatan materiilnya, kami gugat di klaster ketenagakerjaan. Gugatan uji formil," pungkasnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bawaslu Sebut Tren Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Kampanye Meningkat
Indonesia
Bawaslu Sebut Tren Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Kampanye Meningkat

237 pelanggaran prokes terjadi pada sepuluh hari pertama pelaksanaan kampanye Pilkada 2020

Kepakan Tangguh dari Lereng Merapi Menembus Krisis Pandemi
Indonesia
Kepakan Tangguh dari Lereng Merapi Menembus Krisis Pandemi

Kolaborasi dan jejaring para seniman dan tokoh lokal dari lereng Gunung Merapi.

Miftahul Ulum Ungkap Aliran Duit ke Eks Jampidsus dan Anggota BPK
Indonesia
Miftahul Ulum Ungkap Aliran Duit ke Eks Jampidsus dan Anggota BPK

Ulum menceritakan hal itu kembali kepada pihak Komisi Kejaksaan (Komjak) saat permintaan keterangan yang difasilitasi di kantor KPK, Jakarta, Selasa (28/7).

[Hoaks atau Fakta]: Jomblo Bakal Disuntik Mati
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Jomblo Bakal Disuntik Mati

Berdasarkan hasil penelusuran, pria tersebut adalah penyiar berita Kazakh yang viral karena mengucapkan twitter lidah dalam bahasa Kazakh.

Motif Simpatisan FPI Ancam Penggal Kepala Polisi
Indonesia
Motif Simpatisan FPI Ancam Penggal Kepala Polisi

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus mengungkapkan, motif tersangka karena dia merupakan penggemar Rizieq Shihab

[Hoaks atau Fakta]: Pesepakbola Eriksen Alami Serangan Jantung Dampak Disuntik Vaksin COVID
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Pesepakbola Eriksen Alami Serangan Jantung Dampak Disuntik Vaksin COVID

Radio Sportiva melalui akun Twitter resminya telah menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah menyiarkan berita apapun terkait kondisi Eriksen, termasuk pendapat dari tim medis Inter Milan.

Diduga Ada Kecurangan, Hasil Pilkada Maluku Barat Daya Disengketakan ke MK
Indonesia
Diduga Ada Kecurangan, Hasil Pilkada Maluku Barat Daya Disengketakan ke MK

Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya nomor urut 01, Nicolas Johan Kilkily-Demianus Orno akan mendaftarkan gugatan hasil Pilkada Maluku Barat Daya 2020 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Buzzer Dinilai Ancam Kehidupan Demokrasi
Indonesia
Buzzer Dinilai Ancam Kehidupan Demokrasi

Romo Benny mendorong bagaimana buzzer sebagai medium bisa digunakan untuk menjual sebuah ide/gagasan sehingga yang terjadi di ruang publik adalah adu gagasan.

Ketegangan dan Ancaman Keamanan Jelang Pelantikan Biden
Dunia
Ketegangan dan Ancaman Keamanan Jelang Pelantikan Biden

Pakar sejarah kepresidenan dari Universitas Virginia, Barbara Perry mengemukakan, Biden mungkin menghadapi kombinasi tahun 1861 dan 1933.

"Jateng di Rumah Saja", Walkot Solo Izinkan Warga Gelar Hajatan
Indonesia
"Jateng di Rumah Saja", Walkot Solo Izinkan Warga Gelar Hajatan

"Pasar tradisional tidak akan saya tutup. Sedangkan untuk mal dan pusat perbelanjaan lainnya juga tidak ditutup," terang dia.