KSP Sebut Pelemahan KPK Tuduhan Menyesatkan KPK. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kantor Staf Presiden (KSP) menilai tuduhan yang menganggap adanya upaya pelemahan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk pegawai instansi tersebut menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai tuduhan yang menyesatkan.

"Saya mau bilang bahwa itu adalah tuduhan yang sungguh menyesatkan publik," kata Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (29/5).

Baca Juga:

Eks Pegawai Sebut Ada Tangan Berkuasa yang Ingin Membunuh KPK

Ia menegaskan, selain itu, tuduhan atas intervensi ataupun upaya membuang pihak-pihak tertentu sama sekali tidak mendasar.

KPK, sebut Ngabalin, telah melakukan mekanisme yang benar dalam TWK alih status pegawai menjadi ASN merujuk pada undang-undang KPK yang baru sehingga intervensi di tubuh lembaga antirasuah terkait tes pegawai KPK dapat ditepis.

"Tidak ada orang yang bisa mengintervensi, lihat di Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK," ujarnya.

Ia mengutif, pasal 3 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa KPK sebagai lembaga tinggi negara dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan-nya tidak bisa diintervensi oleh siapa pun.

"Pihak-pihak yang tidak lolos TWK untuk tidak menyalahkan siapa pun. Dengan kata lain, jika mekanisme penilaian dilakukan dan kemudian hasilnya tidak lolos maka tidak perlu menyalahkan unsur atau pihak lain," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan sebanyak 51 pegawai KPK yang tidak lolos TWK memiliki rapor merah dan tidak bisa dilakukan pembinaan. Sementara itu, 24 pegawai yang tidak lolos TWK akan dilakukan pembinaan terkait wawasan kebangsaan.

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) akan menyurati Presiden Joko Widodo agar turun tangan untuk menghentikan pelemahan KPK
Staf KSP Ali Mochtar Ngabalin (Foto: antaranews)

Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK Rasamala Aritonang mengatakan, pelemahan KPK ini juga merupakan ulah para koruptor.

"Kami berhadapan dengan koruptor dan yang bisa korupsi hanyalah mereka yang punya akses kepada kekuasaan. KPK ini hanyalah alat, pisau untuk memotong bagian badan yang koruptif dan reaksi dari para koruptor ini adalah membuang pisau ini, itu yang sedang kami alami," kata Rasamala yang juga warga jemaat HKBP Pasar Rebo.

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) akan menyurati Presiden Joko Widodo agar turun tangan untuk menghentikan pelemahan KPK, khususnya terkait dengan 75 orang pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Kami akan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk meminta menghentikan upaya pelemahan KPK ini, terutama peminggiran 75 pegawai KPK," kata Ketua Umum PGI Gomar Gultom.(Knu)

Baca Juga:

Novel Baswedan: Stigma Pegawai KPK Tak Bisa Dibina Bentuk Penghinaan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pasok Listrik di Rusun Isolasi COVID-19 Nagrak, PLN Siagakan Daya 7 Juta VA
Indonesia
Pasok Listrik di Rusun Isolasi COVID-19 Nagrak, PLN Siagakan Daya 7 Juta VA

Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyiagakan kelistrikan di Rusun Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara sebagai tempat isolasi pasien COVID-19 dengan gejala ringan.

Kata Pemkot Solo Soal Kontroversi 400 Tabung Oksigen untuk Pembangunan GOR
Indonesia
Kata Pemkot Solo Soal Kontroversi 400 Tabung Oksigen untuk Pembangunan GOR

Beredar surat resmi Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah mengajukan 400 tabung oksigen ke Samator untuk proyek pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Manahan.

Charlie Hebdo Posting Ulang Kartun Nabi Muhammad, MPR: Radikal dan Lukai Umat Islam
Indonesia
Charlie Hebdo Posting Ulang Kartun Nabi Muhammad, MPR: Radikal dan Lukai Umat Islam

Pasalnya, kartun yang sama telah memicu kemarahan umat Islam pada tahun 2015.

Komnas HAM Beri Kesempatan Pimpinan KPK Lain untuk Klarifikasi TWK
Indonesia
Komnas HAM Beri Kesempatan Pimpinan KPK Lain untuk Klarifikasi TWK

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron telah memberikan klarifikasi kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait proses tes wawasan kebangsaan (TWK),

Waspadai Aksi Unras Berujung Tindakan Inkonstitusional
Indonesia
Waspadai Aksi Unras Berujung Tindakan Inkonstitusional

Kebebasan harus dijalankan dengan tidak melanggar pembatasan-pembatasan yang sudah ditetapkan

Target Pemilih di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi
Indonesia
Target Pemilih di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

Desember 2020 masih dalam situasi pandemi COVID-19

Fraksi Demokrat Tolak RUU BPIP Masuk Prolegnas 2021
Indonesia
Fraksi Demokrat Tolak RUU BPIP Masuk Prolegnas 2021

Fraksi Partai Demokrat menolak Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila masuk dalam Prolegnas 2021.

Lansia di Gunungkidul Dominasi Kasus Bunuh Diri
Indonesia
Lansia di Gunungkidul Dominasi Kasus Bunuh Diri

Perlu ada pendampingan pada keluarga calon pelaku bunuh diri agar bisa mengakses layanan kesehatan yang tepat dan tidak mendapatkan stigma negatif.

Gali Rp180 Triliun Wakaf Uang, Jokowi Perintahkan Buat Terobosan
Indonesia
Gali Rp180 Triliun Wakaf Uang, Jokowi Perintahkan Buat Terobosan

Tantangan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia adalah masih rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai ekonomi dan keuangan syariah.

Penjual Kuliner Ramadan di Bandung Bisa Jualan Lebih Lama
Indonesia
Penjual Kuliner Ramadan di Bandung Bisa Jualan Lebih Lama

Oded menyebut, selama Ramadan tempat usaha kuliner bisa beroperasi sampai pukul 23.00 WIB. Sebelumnya, tempat kuliner hanya diperkenankan beroperasi sampai 21.00 WIB.