KSP Prediksi Bakal Ada Nama Calon Kepala Otorita IKN Baru Desain Istana Ibu Kota Negara. Foto: Nyoman Nuarta/@nyoman_nuarta

Merahputih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut punya banyak nama untuk calon Kepala Otorita di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kepala Otorita IKN akan ditetapkan Presiden Jokowi dalam waktu dua bulan setelah UU IKN disahkan oleh DPR, Selasa (18/).

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Wandy Tuturoong, mengatakan Jokowi sudah memiliki kriteria khusus.

Baca Juga

Tak Ada Pilkada di IKN Nusantara

“Terkait calon Kepala Otorita IKN yang disebutkan sebaiknya punya latar belakang arsitek, pernah memimpin daerah saya kira, kita melihatnya sebuah kriteria yang ideal,” kata Wandy kepada wartawan, Jumat (21/1).

Wandy mengatakan, sesuai amanat UU IKN, Jokowi memiliki waktu dua bulan untuk memutuskan siapa kepala otorita IKN.

Sejumlah nama pernah disebutkan Jokowi sebagai kandidat Kepala Otorita IKN misalnya, Azwar Anas hingga Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Lalu ada eks Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

“Dalam kurun waktu itu tentu saja nama-nama lain yang belum dimunculkan bisa dimunculkan ke publik," jelas Wandy.

Ia mengatakan dua unsur yang diungkap Jokowi seperti pernah memimpin daerah dan berlatarbelakang arsitek sangat relevan dengan tantangan pembangunan IKN.

"Saya kira kita harus melihatnya itu sebagai sebuah kriteria yang ideal, karena memang tantangan dalam membangun dan memindahkan ibu kota negara itu relevan dengan itu," kata Wandy.

Baca Juga

Pansus IKN Nusantara Ingin Jakarta Tetap Sandang Status Khusus Meski Bukan Ibu Kota

Wandy menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Jokowi.

"Tetapi harus diingat kita kan punya dua bulan kurang ya semenjak UU IKN itu ditetapkan, presiden masih punya waktu untuk memutuskan siapa.," ujar Wandy.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan keinginannya di depan pemimpin redaksi media massa nasional. Dia ingin IKN bernama Nusantara di Kalimantan Timur kelak dipimpin sosok berlatar belakang kepala daerah dan arsitek.

"Paling tidak pernah memimpin daerah dan punya background arsitek," kata Presiden Jokowi saat bertemu dengan beberapa pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/1) kemarin.

Baca Juga

UU IKN Disahkan DPR, Wagub DKI: Jakarta Jadi Pusat Ekonomi Indonesia

Presiden Jokowi punya waktu dua bulan untuk menunjuk Kepala Otorita IKN Nusantara, nama resmi pemimpin Nusantara yang dimaksud. Ini sudah termaktub dalam UU IKN yang sudah disahkan DPR.

"Untuk di tahun pertama ini, kita tidak mengharuskan presiden untuk berkonsultasi pada DPR karena di dalam undang-undang itu ditetapkan harus dua bulan ini harus ada kepala otorita," kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1) lalu. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPRD DKI akan Bentuk Pansus Terkait Perubahan 22 Nama Jalan di Jakarta
Indonesia
DPRD DKI akan Bentuk Pansus Terkait Perubahan 22 Nama Jalan di Jakarta

Komisi A DPRD DKI Jakarta berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mendalami polemik perubahan 22 nama jalan di Jakarta dengan sejumlah tokoh Betawi. Mengingat kebijakan tersebut banyak dikeluhkan masyarakat.

Junimart Merasa Tidak Ada Pernyataannya Meminta Kemendagri Bubarkan PP
Indonesia
Junimart Merasa Tidak Ada Pernyataannya Meminta Kemendagri Bubarkan PP

Menurutnya, tujuan dari pendirian ormas adalah untuk membantu pemerintah dalam menjaga ketertiban umum

Jelang Penutupan PON Papua, BNPB Bagikan 2 Juta Masker
Indonesia
Jelang Penutupan PON Papua, BNPB Bagikan 2 Juta Masker

Sejak 26 September hingga 3 Oktober 2021, sebanyak 2.043.289 masker telah dibagikan relawan prokes di empat klaster penyelenggaraan perhelatan PON.

Menlu se-ASEAN Bertemu di AS Bahas Persiapan KTT
Indonesia
Menlu se-ASEAN Bertemu di AS Bahas Persiapan KTT

Para menlu juga sepakat untuk melakukan Pertemuan Persiapan Tingkat Menteri Luar Negeri, yang akan digelar di Jakarta pada Oktober 2022.

Anak-anak Ferdy Sambo Harus Dilindungi dari Labeling Publik
Indonesia
Anak-anak Ferdy Sambo Harus Dilindungi dari Labeling Publik

Institusi Kepolisian Republik Indonesia untuk melindungi anak-anak Ferdy Sambo dari dampak buruk labeling (nama julukan) yang diberikan oleh publik.

Pabrik Baru BUMD DKI Direncanakan Ambil Suplai Minyak Goreng dari PTPN Holding
Indonesia
Pabrik Baru BUMD DKI Direncanakan Ambil Suplai Minyak Goreng dari PTPN Holding

Dirut BUMD PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo mengatakan, sejauh ini pembangunan pabrik tersebut masih dalam tahap diskusi awal dengan Direksi Agro Jawa Barat (Jabar), Direksi BUMD Jawa Tengah (Jateng) dan Direksi PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Holding.

Viral Dokumen Susi Pudjiastuti Jadi Bungkus Gorengan, DPR Sentil Kemendagri
Indonesia
Viral Dokumen Susi Pudjiastuti Jadi Bungkus Gorengan, DPR Sentil Kemendagri

Surat keterangan perekaman e-KTP milik Susi Pudjiastuti tersebar di media sosial. Dokumen kependudukan itu ditemukan warga sebagai bungkus gorengan.

[HOAKS atau FAKTA]: Pakar Keuangan AS Sebut Pinjol Ramai Peminat di Negara Suka Ngutang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pakar Keuangan AS Sebut Pinjol Ramai Peminat di Negara Suka Ngutang

Di dalam tangkapan layar tersebut juga tampak seorang wanita berkebangsaan asing.

Politikus Demokrat Andi Arief Serahkan Uang dari Bupati PPU ke KPK
Indonesia
Politikus Demokrat Andi Arief Serahkan Uang dari Bupati PPU ke KPK

KPK telah menerima uang yang diserahkan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief senilai Rp 50 juta.

Hindari Bentrok Warga, Ormas PP Minta Negara Tangani Kesejahteraan Sosial
Indonesia
Hindari Bentrok Warga, Ormas PP Minta Negara Tangani Kesejahteraan Sosial

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya.