KSP Klaim UU Ciptaker Buka Peluang UMKM Kembangkan Usaha Ilustrasi UMKM. (KemenKop UMKM.

Merahputih.com - Undang-Undang Cipta Kerja dinilai akan membuka peluang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam mengembangkan usaha.

Dukungan UU Ciptaker terhadap UMKM diberikan dalam hal, perizinan, pengembangan usaha, akses terhadap pembiayaan, dan akses terhadap pasar.

"Dalam UU Ciptaker perizinan usaha dapat dilakukan secara online melalui Online Single Submission (OSS). Secara lebih spesifik, pembentukan koperasi dipermudah. Hanya dengan sembilan orang sudah bisa membentuk koperasi, dari sebelumnya minimum 20 orang,” ujar Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/11).

Baca Juga:

Keluarkan Berbagai Kebijakan, OJK Dorong Pemulihan Ekonomi Daerah

Selain itu, biaya sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil juga ditanggung pemerintah. Serta ada kemudahan dalam pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi produk UMKM.

“Itu akan sangat membantu. Dari situ menurut saya arahnya sangat jelas, yaitu meminimalkan hambatan untuk memulai usaha bagi para pelaku UMKM,” papar Edy.

Sementara itu dari sisi pengembangan usaha, Edy mengungkapkan ada Pasal 99 dan Pasal 101 yang secara khusus mengatur inkubasi bisnis bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Dalam hal ini, inkubasi pada dasarnya adalah bantuan atau dukungan agar usaha mikro dan kecil dapat berkembang menjadi lebih baik.

“Inkubasi bisnis ini dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha maupun masyarakat,” ujar Edy.

Adapun akses pembiayaan bagi UMKM dibahas pada Pasal 102 UU Ciptaker. Pasal ini sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah untuk memberikan dukungan pembiayaan alternatif bagi usaha rintisan skala mikro dan kecil.

Ilustrasi UMKM
Ilustrasi UMKM. (Foto: Antara).

Di pasal yang sama juga diatur ketentuan tentang dukungan pemerintah kepada UMKM untuk mengakses sumber-sumber pembiayaan kemitraan, hibah dari pemerintah, dana bergulir dan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari dunia usaha.

Selain itu, UMKM yang berorientasi ekspor bisa mendapat insentif kepabeanan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kepabeanan, dan UMKM tertentu juga bisa mendapat insentif Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan di Bidang Pajak Penghasilan sebagaimana diatur pada pasal 92, 93 dan 94 UU Ciptaker.

Di sisi lain, Edy menggarisbawahi pengecualian bagi usaha mikro dan kecil dari ketentuan upah minimum. Dalam hal ini, pelaku usaha mikro dan kecil boleh membayar pekerjanya di bawah upah minimum, asalkan sudah merupakan kesepakatan antara pelaku usaha dengan pekerjanya.

"Untuk melengkapi pernyataan ini, pengecualian ketentuan upah minimum bagi usaha mikro dan kecil tersebut ada pada Pasal 90B ayat 1," ujar Edy.

Sedangkan mengenai akses pasar, terdapat pasal yang mengatur tentang jaminan pasar bagi prouk-produk UMKM. Dalam pasal itu dijelaskan, minimum 40 persen dari produk dalam negeri mengenai pengadaan barang dan jasa Pemerintah harus berasal dari produk UMKM.

“Ini merupakan peluang yang sangat terbuka bagi para pelaku UMKM,” jelas Edy.

Edy menambahkan ada ketentuan yang mewajibkan pemerintah untuk memfasilitasi adanya kemitraan antara usaha mikro dan kecil dengan usaha menengah dan besar dalam rantai pasok.

Baca Juga:

OJK Bakal Perpanjang Program Penundaan Bayar Kredit Multifinace

Artinya, kata dia, pemerintah mendorong usaha mikro dan kecil untuk menjadi pemasok bagi usaha menengah dan besar melalui kemitraan yang saling menguntungkan. Pemerintah sendiri sejauh ini telah memberikan berbagai stimulus untuk UMKM sehingga roda perekonomian dapat terus bergerak.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan UMKM berkontribusi sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena menyerap tenaga kerja yang terbesar sekitar 97 persen dari total tenaga kerja Indonesia di sektor UMKM. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Pimpinan KPK Pasrah Dilaporkan 75 Pegawai ke Dewas
Indonesia
Pimpinan KPK Pasrah Dilaporkan 75 Pegawai ke Dewas

Laporan dilayangkan karena para pegawai menganggap Firli Bahuri dan empat pimpinan KPK lainnya, melanggar sejumlah kode etik dalam pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)

Terjaring OTT KPK, Bupati Banggai Laut Jagoan PDIP Punya Harta Rp5,43 Miliar
Indonesia
Terjaring OTT KPK, Bupati Banggai Laut Jagoan PDIP Punya Harta Rp5,43 Miliar

Harta Wenny terdiri dari harta bergerak dan tidak bergerak

Amankan 21 Pilkada Serentak, Polda Jateng Terjunkan 14.000 Personel
Indonesia
Amankan 21 Pilkada Serentak, Polda Jateng Terjunkan 14.000 Personel

Personel yang diterjunkan untuk mengamankan pilkada diwajibkan menjaga protokol kesehatan COVIID-19.

Wagub DKI Positif COVID-19, Gedung Blok B Balai Kota Ditutup
Indonesia
Wagub DKI Positif COVID-19, Gedung Blok B Balai Kota Ditutup

Sejumlah lantai gedung Blok B yang dilockdown selama 3 hari dimulai pada hari ini Senin (30/11) sampai dengan Rabu (2/12) mendatang.

Nyaris 50 Orang yang Kontak dengan Menag Dites Swab, Begini Hasilnya
Indonesia
Nyaris 50 Orang yang Kontak dengan Menag Dites Swab, Begini Hasilnya

Tracing dan swab juga dilakukan untuk sejumlah pejabat Kanwil Kemenag NTB dan UIN Mataram

Empat Orang Tewas Gegara Ledakan Mercon, Kapolda Jateng: Bahan Baku Dibeli Online
Indonesia
Central Data Technology Gugat Anak Usaha Multi Buana Grup Senilai Rp16 Miliar
Indonesia
Central Data Technology Gugat Anak Usaha Multi Buana Grup Senilai Rp16 Miliar

Gugatan ini diajukan lantaran PT Buana Artha Tekno Sains yang merupakan bagian dari Multi Buana Grup tak kunjung membayar atas jual beli yang terjadi antara kedua perusahaan.

Kontak dengan Facundo Contin, Maradona Jalani Tes Usap COVID-19
Indonesia
Kontak dengan Facundo Contin, Maradona Jalani Tes Usap COVID-19

Legenda sepak bola Argentina Diego Maradona positif terpapar COVID-19 setelah kontak dengan Facundo Contin yang sebelumnya dinyatakan terjangkit.

3.228.759 Orang ber-KTP DKI Belum Divaksin
Indonesia
3.228.759 Orang ber-KTP DKI Belum Divaksin

Jakarta tidak mungkin bekerja sendiri, perlu kolaborasi bersama dengan semua pihak. Sehingga kerja sama dan kolaborasi dalam program vaksinasi ini akan terus dilanjutkan.

Celengan Kurban Polda Metro Jaya Berhasil Kumpulkan 256 Sapi dan 280 Kambing
Indonesia
Celengan Kurban Polda Metro Jaya Berhasil Kumpulkan 256 Sapi dan 280 Kambing

Fadil mengatakan pihaknya juga bekerja sama dengan warung nasi padang untuk memasak daging hewan kurban milik anggota. Dengan cara tersebut, daging kurban yang akan disalurkan ke masyarakat sudah dalam keadaan matang.