KSP Klaim UU Ciptaker Buka Peluang UMKM Kembangkan Usaha Ilustrasi UMKM. (KemenKop UMKM.

Merahputih.com - Undang-Undang Cipta Kerja dinilai akan membuka peluang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam mengembangkan usaha.

Dukungan UU Ciptaker terhadap UMKM diberikan dalam hal, perizinan, pengembangan usaha, akses terhadap pembiayaan, dan akses terhadap pasar.

"Dalam UU Ciptaker perizinan usaha dapat dilakukan secara online melalui Online Single Submission (OSS). Secara lebih spesifik, pembentukan koperasi dipermudah. Hanya dengan sembilan orang sudah bisa membentuk koperasi, dari sebelumnya minimum 20 orang,” ujar Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/11).

Baca Juga:

Keluarkan Berbagai Kebijakan, OJK Dorong Pemulihan Ekonomi Daerah

Selain itu, biaya sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil juga ditanggung pemerintah. Serta ada kemudahan dalam pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi produk UMKM.

“Itu akan sangat membantu. Dari situ menurut saya arahnya sangat jelas, yaitu meminimalkan hambatan untuk memulai usaha bagi para pelaku UMKM,” papar Edy.

Sementara itu dari sisi pengembangan usaha, Edy mengungkapkan ada Pasal 99 dan Pasal 101 yang secara khusus mengatur inkubasi bisnis bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Dalam hal ini, inkubasi pada dasarnya adalah bantuan atau dukungan agar usaha mikro dan kecil dapat berkembang menjadi lebih baik.

“Inkubasi bisnis ini dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha maupun masyarakat,” ujar Edy.

Adapun akses pembiayaan bagi UMKM dibahas pada Pasal 102 UU Ciptaker. Pasal ini sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah untuk memberikan dukungan pembiayaan alternatif bagi usaha rintisan skala mikro dan kecil.

Ilustrasi UMKM
Ilustrasi UMKM. (Foto: Antara).

Di pasal yang sama juga diatur ketentuan tentang dukungan pemerintah kepada UMKM untuk mengakses sumber-sumber pembiayaan kemitraan, hibah dari pemerintah, dana bergulir dan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari dunia usaha.

Selain itu, UMKM yang berorientasi ekspor bisa mendapat insentif kepabeanan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kepabeanan, dan UMKM tertentu juga bisa mendapat insentif Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan di Bidang Pajak Penghasilan sebagaimana diatur pada pasal 92, 93 dan 94 UU Ciptaker.

Di sisi lain, Edy menggarisbawahi pengecualian bagi usaha mikro dan kecil dari ketentuan upah minimum. Dalam hal ini, pelaku usaha mikro dan kecil boleh membayar pekerjanya di bawah upah minimum, asalkan sudah merupakan kesepakatan antara pelaku usaha dengan pekerjanya.

"Untuk melengkapi pernyataan ini, pengecualian ketentuan upah minimum bagi usaha mikro dan kecil tersebut ada pada Pasal 90B ayat 1," ujar Edy.

Sedangkan mengenai akses pasar, terdapat pasal yang mengatur tentang jaminan pasar bagi prouk-produk UMKM. Dalam pasal itu dijelaskan, minimum 40 persen dari produk dalam negeri mengenai pengadaan barang dan jasa Pemerintah harus berasal dari produk UMKM.

“Ini merupakan peluang yang sangat terbuka bagi para pelaku UMKM,” jelas Edy.

Edy menambahkan ada ketentuan yang mewajibkan pemerintah untuk memfasilitasi adanya kemitraan antara usaha mikro dan kecil dengan usaha menengah dan besar dalam rantai pasok.

Baca Juga:

OJK Bakal Perpanjang Program Penundaan Bayar Kredit Multifinace

Artinya, kata dia, pemerintah mendorong usaha mikro dan kecil untuk menjadi pemasok bagi usaha menengah dan besar melalui kemitraan yang saling menguntungkan. Pemerintah sendiri sejauh ini telah memberikan berbagai stimulus untuk UMKM sehingga roda perekonomian dapat terus bergerak.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan UMKM berkontribusi sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena menyerap tenaga kerja yang terbesar sekitar 97 persen dari total tenaga kerja Indonesia di sektor UMKM. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MAKI Ancam Gugat KPK jika Skandal Djoko Tjandra Tak Diambil Alih
Indonesia
MAKI Ancam Gugat KPK jika Skandal Djoko Tjandra Tak Diambil Alih

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengancam akan menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di praperadilan.

Reaksi Kemarahan Munarman FPI Tahu Rekeningnya Diblokir
Indonesia
Reaksi Kemarahan Munarman FPI Tahu Rekeningnya Diblokir

Munarman mengaku, BNI telah mengirimkan surat pemberitahuan ini kepadanya.

Lalu Lintas Jakarta Kembali 'Normal', Polisi Duga Perusahaan Ogah WFH Lagi
Indonesia
Lalu Lintas Jakarta Kembali 'Normal', Polisi Duga Perusahaan Ogah WFH Lagi

Volume kendaraan pada Hari Lebaran tahun ini di Jakarta juga diprediksi akan padat

Anies Minta Pemerintah Investigasi Kematian Warga Jaktim Akibat Vaksin AstarZeneca
Indonesia
Anies Minta Pemerintah Investigasi Kematian Warga Jaktim Akibat Vaksin AstarZeneca

Pemerintah perlu turun tangan mendalami penyebab seorang anak muda itu meregang nyawa.

Sebagian Wilayah Indonesia Berikut Diguyur Hujan Lebat Hari Ini
Indonesia
Sebagian Wilayah Indonesia Berikut Diguyur Hujan Lebat Hari Ini

BMKG memprakirakan hujan lebat mengguyur sebagian wilayah Pulau Jawa, Sumatera, dan Pulau Kalimantan, pada Kamis (29/4).

Selama Sebulan, 8 Daerah Ini Berstatus Zona Merah COVID-19
Indonesia
Selama Sebulan, 8 Daerah Ini Berstatus Zona Merah COVID-19

Satuan Tugas COVID-19 mengungkapkan ada 8 kabupaten/kota yang menjadi zona merah selama sebulan tanpa perubahan.

Pemilik Akun Twitter @podoradong Diciduk Gegara Sebut Omnibus Law Kesepakatan
Indonesia
Pemilik Akun Twitter @podoradong Diciduk Gegara Sebut Omnibus Law Kesepakatan

Polisi menangkap pemilik akun Twitter @podoradong terkait aksi menolak UU Cipta Kerja yang berujung ricuh.

DPR Aceh Tetapkan Pilkada Digelar 2022
Indonesia
DPR Aceh Tetapkan Pilkada Digelar 2022

Pelaksanaan Pilkada Aceh 2022 diatur khusus dalam Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA)

Pemprov DKI Tolak 36.857 SIKM, Apa Saja Alasannya?
Indonesia
Pemprov DKI Tolak 36.857 SIKM, Apa Saja Alasannya?

Persyaratan untuk memiliki SIKM dengan mengisi formulir permohonan secara online melalui situs corona.jakarta.go.id

Enam Bulan Ditutup, Bioskop CGV Dibuka dengan 25 Persen Penonton
Indonesia
Enam Bulan Ditutup, Bioskop CGV Dibuka dengan 25 Persen Penonton

CGV sudah mengajukan izin beroprasi kembali sejak sebulan lalu