KSP Klaim UU Ciptaker Buka Peluang UMKM Kembangkan Usaha Ilustrasi UMKM. (KemenKop UMKM.

Merahputih.com - Undang-Undang Cipta Kerja dinilai akan membuka peluang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam mengembangkan usaha.

Dukungan UU Ciptaker terhadap UMKM diberikan dalam hal, perizinan, pengembangan usaha, akses terhadap pembiayaan, dan akses terhadap pasar.

"Dalam UU Ciptaker perizinan usaha dapat dilakukan secara online melalui Online Single Submission (OSS). Secara lebih spesifik, pembentukan koperasi dipermudah. Hanya dengan sembilan orang sudah bisa membentuk koperasi, dari sebelumnya minimum 20 orang,” ujar Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/11).

Baca Juga:

Keluarkan Berbagai Kebijakan, OJK Dorong Pemulihan Ekonomi Daerah

Selain itu, biaya sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil juga ditanggung pemerintah. Serta ada kemudahan dalam pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi produk UMKM.

“Itu akan sangat membantu. Dari situ menurut saya arahnya sangat jelas, yaitu meminimalkan hambatan untuk memulai usaha bagi para pelaku UMKM,” papar Edy.

Sementara itu dari sisi pengembangan usaha, Edy mengungkapkan ada Pasal 99 dan Pasal 101 yang secara khusus mengatur inkubasi bisnis bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Dalam hal ini, inkubasi pada dasarnya adalah bantuan atau dukungan agar usaha mikro dan kecil dapat berkembang menjadi lebih baik.

“Inkubasi bisnis ini dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha maupun masyarakat,” ujar Edy.

Adapun akses pembiayaan bagi UMKM dibahas pada Pasal 102 UU Ciptaker. Pasal ini sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah untuk memberikan dukungan pembiayaan alternatif bagi usaha rintisan skala mikro dan kecil.

Ilustrasi UMKM
Ilustrasi UMKM. (Foto: Antara).

Di pasal yang sama juga diatur ketentuan tentang dukungan pemerintah kepada UMKM untuk mengakses sumber-sumber pembiayaan kemitraan, hibah dari pemerintah, dana bergulir dan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari dunia usaha.

Selain itu, UMKM yang berorientasi ekspor bisa mendapat insentif kepabeanan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kepabeanan, dan UMKM tertentu juga bisa mendapat insentif Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan di Bidang Pajak Penghasilan sebagaimana diatur pada pasal 92, 93 dan 94 UU Ciptaker.

Di sisi lain, Edy menggarisbawahi pengecualian bagi usaha mikro dan kecil dari ketentuan upah minimum. Dalam hal ini, pelaku usaha mikro dan kecil boleh membayar pekerjanya di bawah upah minimum, asalkan sudah merupakan kesepakatan antara pelaku usaha dengan pekerjanya.

"Untuk melengkapi pernyataan ini, pengecualian ketentuan upah minimum bagi usaha mikro dan kecil tersebut ada pada Pasal 90B ayat 1," ujar Edy.

Sedangkan mengenai akses pasar, terdapat pasal yang mengatur tentang jaminan pasar bagi prouk-produk UMKM. Dalam pasal itu dijelaskan, minimum 40 persen dari produk dalam negeri mengenai pengadaan barang dan jasa Pemerintah harus berasal dari produk UMKM.

“Ini merupakan peluang yang sangat terbuka bagi para pelaku UMKM,” jelas Edy.

Edy menambahkan ada ketentuan yang mewajibkan pemerintah untuk memfasilitasi adanya kemitraan antara usaha mikro dan kecil dengan usaha menengah dan besar dalam rantai pasok.

Baca Juga:

OJK Bakal Perpanjang Program Penundaan Bayar Kredit Multifinace

Artinya, kata dia, pemerintah mendorong usaha mikro dan kecil untuk menjadi pemasok bagi usaha menengah dan besar melalui kemitraan yang saling menguntungkan. Pemerintah sendiri sejauh ini telah memberikan berbagai stimulus untuk UMKM sehingga roda perekonomian dapat terus bergerak.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan UMKM berkontribusi sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena menyerap tenaga kerja yang terbesar sekitar 97 persen dari total tenaga kerja Indonesia di sektor UMKM. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Museum Anti-COVID-19 Wuhan Dikunjungi 3.000 Orang Per Hari
Dunia
Museum Anti-COVID-19 Wuhan Dikunjungi 3.000 Orang Per Hari

Kota Wuhan, Tiongkok, memiliki museum anti-COVID-19 yang dikunjungi sekitar 3.000 orang per hari.

Saksi Rahmat Benarkan Ponselnya Diminta Pinangki agar Tak Disita Kejagung
Indonesia
Saksi Rahmat Benarkan Ponselnya Diminta Pinangki agar Tak Disita Kejagung

Pengusaha Rahmat mengakui ponselnya diminta oleh Pinangki Sirna Malasari agar tak disita tim penyidik Kejaksaan Agung.

DPR Sekeluarga Gratis Tes COVID-19, Pengamat: Utamakan Keluarga Tenaga Medis Dulu
Indonesia
DPR Sekeluarga Gratis Tes COVID-19, Pengamat: Utamakan Keluarga Tenaga Medis Dulu

Sekarang konstituennya menghadapi bencana harusnya dia tanggung jawab

Akhir Juli Seluruh Bioskop Serentak Dibuka
Indonesia
Akhir Juli Seluruh Bioskop Serentak Dibuka

Jaringan bioskop yang tergabung dalam GPBSI adalah Cinema XXI, CGV, Cinepolis, Dakota Cinema, Platinum dan New Star Cineplex.

Hari Ini Bareskrim Serahkan Berkas Perkara Djoko Tjandra ke Kejagung
Indonesia
Hari Ini Bareskrim Serahkan Berkas Perkara Djoko Tjandra ke Kejagung

Polisi menangani dua kasus yang melibatkan Djoko Tjandra

Kemenperin Terus Gaet Pengusaha Asing Buat Relokasi Pabrik
Indonesia
Kemenperin Terus Gaet Pengusaha Asing Buat Relokasi Pabrik

Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mencatat, sampai Juni tahun 2020, sebanyak 50 investor atau perusahaan sudah masuk ke kawasan industri yang ada di Tanah Air.

Anies Dinilai Sengaja Ingin Dikritik Demi Dapat Simpati Publik
Indonesia
Anies Dinilai Sengaja Ingin Dikritik Demi Dapat Simpati Publik

Anies seperti membuat strategi agar dikritik bahkan di bully agar terlihat menjadi korban dan mendapat simpati publik.

Polda Jabar Periksa Tiga Petinggi Sunda Empire
Indonesia
Polda Jabar Periksa Tiga Petinggi Sunda Empire

proses pemeriksaan ini merupakan tahap lanjutan setelah kasus Sunda Empire dinaikkan ke tahap penyidikan.

Novel Baswedan dan Keluarga Jalani Tes Swab Ulang di Rumah
Indonesia
Novel Baswedan dan Keluarga Jalani Tes Swab Ulang di Rumah

Penyidik KPK Novel Baswedan menjalani isolasi mandiri setelah dipastikan positif COVID-19

Polisi Dinilai Punya Dasar Hukum Tolak Laporan Munarman
Indonesia
Polisi Dinilai Punya Dasar Hukum Tolak Laporan Munarman

Agar laporan kepada polisi ditindaklanjuti perlu memerhatikan tentang dugaan tindak pidana yang dilaporkan