KSP Jelaskan Kriteria Lembaga yang Bakal Dibubarkan Jokowi Staf KSP Juri Ardiantoro (Foto: antaranews)

Merahputih.com - Deputi Bidang Komunikasi Politik dan Desiminasi Informasi Kantor Staff Presiden (KSP) Juri Ardiantoro menyatakan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) sedang mengkaji secara intensif wacana perampingan 18 organisasi pemerintah non struktural.

Nantinya, Kemenpan-RB bakal memberikan rekomendasi kepada presiden untuk ditindak lanjuti dan diputuskan. Selanjutnya, secara umum lembaga negara yang akan dibubarkan memiliki fungsi dan kewenangan mirip dengan kewenangan di kementerian dan atau lembaga pemerintah lain.

"Jadi kritierianya sederhana saja bahwa dari sisi fungsi kewenangannya bisa dilaksanakan oleh kementerian lembaga yang ada. Memang ada banyak lembaga yang dibentuk untuk mempercepat mengakselerasi satu kebijakan yang dalam waktu tertentu, misalnya tugas lembaga itu sudah selesai atau sudah menyelesaikan tugasnya bisa jadi lembaga itu dihapus atau dilanjutkan,” ujar Juri dikutip dari laman resmi NU, Rabu (29/7).

Baca Juga

KPK Tegaskan Tidak Dilibatkan di Desain Awal Program Kartu Prakerja

Juri menegaskan, semua saran dan masukan termasuk hasil pendalaman terhadap lembaga negara tertentu menjadi pertimbangan pemerintah sebelum diputuskan presiden.

Sekretaris Jendral Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Misbah Hasan, mengatakan, wacana itu menjadi sesuatu yang harus di dukung sebagai upaya mempercepat kerja-kerja organisasi pemerintah dan mengefisienkan penggunaan APBN. Dia menyayangkan terdapat lembaga pemerintah yang memberikan manfaat bagi pendapatan negara dan masyarakat luas justru menjadi sasaran pembubaran.

Dia mencontohkan, satu lembaga yang berkontribusi besar terhadap penghasilan pajak negara yang telah dibubarkan pemerintah yakni Tim Transaksi Transparansi Industri Ekstraktif.

Juri Ardiantoro menegaskan langkah PSBB yang diambil Presiden Jokowi sudah tepat
Staf KSP Juri Ardiantoro (Foto: antaranews)

Saat ini negara membutuhkan pendanaan dari berbagai sektor salah satunya dari industri ekstraktif, tetapi pemerintah malah membubarkannya. Ada lagi satu lembaga yang menurut Misbah benar-benar bermanfaat untuk masyarakat dan pembangunan bangsa dari sektor perubahan iklim yaitu Badan Restorasi Gambut (BRG) yang tidak boleh dibubarkan.

Fitra mendukung lembaga itu dipertahankan pemerintah sebab mampu mengedukasi masyarakat soal tata kelola gambut. “Kami juga mendukung BRG jangan dibubarkan karena kita tahu peran BRG ini sangat signifikan di dalam, tadi. Dia bisa sebagai UGD bagi lingkungan hidup yang rusak dan ketika ada kolaborasi dengan kementerian desa dia bisa menjadikan pendidikan terkait pengelolaan gambut lebih baik,” beber dia.

Baca Juga

Pemerintah Diminta Tegas soal RUU HIP, Setuju atau Tidak?

Kerja keras BRG di daerah, lanjut dia, mampu memperkuat peranan kementerian di akar rumput. Misalnya, kolaborasi program antara BRG dan Kementerian Desa yang mampu mendorong dana desa memberikan manfaat yang cukup signifikan dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

“Bagaimana dana desa di dorong melakukan pencegahan kebakaran hutan. Jadi ini lembaga-lembaga yang potensial memberi support terutama dalam sisi pendapatan itu betul-betul memberi manfaat besar ke masyarakat itu yang seharusnya dipertahankan,” tuturnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Beberapa Warga Sakit, Polisi Kembali Adakan Tes COVID-19 di Petamburan
Indonesia
Beberapa Warga Sakit, Polisi Kembali Adakan Tes COVID-19 di Petamburan

Kepolisian Polda Metro Jaya akan melakukan tes COVID-19 pada Jumat (27/11) besok kepada warga Petamburan.

Libur Idul Adha, Aktivitas Penumpang Transportasi Umum Meningkat
Indonesia
Libur Idul Adha, Aktivitas Penumpang Transportasi Umum Meningkat

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menuturkan pihaknya telah memprediksi akan terjadi peningkatan penumpang pada hari Raya Qurban tersebut karena jatuh pada Jumat (31/7)

Jelang Lebaran, Pasar di Jantung Malioboro Yogyakarta Sepi Pembeli
Indonesia
Jelang Lebaran, Pasar di Jantung Malioboro Yogyakarta Sepi Pembeli

Penyekatan dan pemberian tanda alur keluar masuk pengunjung di pasar tradisional tetap diberlakukan sebagai upaya untuk memastikan tidak ada kerumunan dan tiap pengunjung bisa saling menjaga jarak.

Penyembelihan Hewan Kurban di Masjid Istiqlal Digelar Besok
Indonesia
Penyembelihan Hewan Kurban di Masjid Istiqlal Digelar Besok

"Pemotongan besok, dimulai pukul 8 pagi," kata Wakil Kepala Bidang Penyelenggara Peribadatan Masjid Istiqlal, Abu Hurairah

Di Tengah Rencana Impor Beras, Pemerintah Diminta Bangun Badan Pangan Nasional
Indonesia
Di Tengah Rencana Impor Beras, Pemerintah Diminta Bangun Badan Pangan Nasional

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berencana akan mengimpor beras 1 juta ton.

COVID-19 Melonjak, Jabar Siapkan Secapa AD dan RS Darurat di Bogor dan Bekasi
Indonesia
COVID-19 Melonjak, Jabar Siapkan Secapa AD dan RS Darurat di Bogor dan Bekasi

Jabar telah mempersiapkan Lapangan Tembak Gunung Bohong sebagai tempat isolasi, juga akan mengerahkan rumah sakit baru di Soreang untuk menampung 100 bed untuk pasien COVID-19.

Sore Ini Arus Lalu Lintas Mudik Idul Adha Diperkirakan Meningkat
Indonesia
Sore Ini Arus Lalu Lintas Mudik Idul Adha Diperkirakan Meningkat

749 personel bakal mengawal pos pengamanan

Legislator Gerindra Soroti Antrean Tes COVID-9 di Bandara Soetta
Indonesia
Legislator Gerindra Soroti Antrean Tes COVID-9 di Bandara Soetta

Masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran dalam menjalankan protokol kesehatan

Anak Buah Anies Bantah Perombakan Jembatan Menteng Buntut Blusukan Risma
Indonesia
Anak Buah Anies Bantah Perombakan Jembatan Menteng Buntut Blusukan Risma

Pemerintah Kota Jakarta Pusat akan mengubah kolong jembatan di Kelurahan Pegangsaan Menteng menjadi taman.

Sambut Baik Pencabutan Gugatan Asimiliasi, Menkumham: Waktunya Kita 'Move On'
Indonesia
Sambut Baik Pencabutan Gugatan Asimiliasi, Menkumham: Waktunya Kita 'Move On'

Gugatan atas kebijakan asimilasi dan integrasi saat wabah COVID-19 itu dilayangkan oleh sekelompok advokat Kota Solo