KSAL Angkat Suara Soal Dugaan Prajuritnya Terlibat Pengiriman TKI Ilegal Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono di Mabes TNI AL (MP/Kanugraha)

Merahputih.com - Pengusutan terhadap dugaan keterlibatan oknum TNI dalam pengiriman pekerja migran ilegal ke Malaysia terus berlanjut. Terbaru, Polisi Militer TNI Angkatan Laut saat ini tengah memeriksa seorang prajurit yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut atas temuan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang menduga adanya keterlibatan prajurit TNI AL dan TNI AU.

"Kami akan dalami dulu," ujar Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono kepada wartawan usai memimpin upacara peringatan HUT ke-59 Korps Wanita TNI Angkatan Laut (Kowal) di Mabes TNI AL, Jakarta, Rabu (5/1).

Yudo mengatakan, prajurit tersebut diduga mengontrakkan rumah pribadinya kepada seseorang yang ternyata digunakan sebagai tempat penampungan pekerja migran ilegal.

Baca Juga

Sebagian Jenazah PMI Korban Kapal Tenggelam di Perairan Malaysia Teridentifikasi

Kepada penyidik, prajurit itu mengaku tidak mengetahui bahwa rumah tersebut digunakan sebagai tempat penampungan pekerja migran ilegal.

"Makanya ini masih didalami," terang Yudo yang mengenakan seragam dinas TNI AL berwarna putih ini.

Yudo juga memastikan, rumah yang dikontrakan tersebut merupakan rumah pribadi, bukan rumah dinas milik TNI AL.

"Kalau (rumah dinas) seperti itu langsung enggak usah Pomal lagi, langsung saya DKP, pecat, karena ini sudah mencoreng citra TNI AL," ungkap Yudo.

Baca Juga

1,1 Juta Jiwa Nyaris Jadi Korban Peredaran Narkoba Asal Malaysia Jelang Nataru

Yudo menambahkan, pihaknya akan menegakkan hukum apabila prajurit tersebut terbukti terlibat dalam kasus ini. "Entah hukumannya pidana atau disiplin, ya tentunya dari hasil pemeriksaannya Pomal," imbuh dia.

Ia menyebut, seharusnya BP2MI dapat terbuka soal penyampaian data siapa oknum yang dituding terlibat tersebut.

"Sebenarnya ini menjadi evaluasi bagi kami semuanya adanya info seperti itu seharusnya diberikan kepada kami sehingga kami ini bisa menindaklanjuti," jelas dia.

Padahal, kata Yudo, pihaknya telah mendatangi kantor BP2MI untuk meminta data terkait nama atau identitas dari anggota TNI AL yang disebut turut terlibat dalam penyelundupan migrain ilegal tersebut.

Kendati begitu, kedatangan pihaknya termasuk dari Pusat Polisi Militer AL (Puspomal) tak membuahkan hasil. Padahal, setiap anggota TNI pasti memiliki identitas.

"Namanya angkatan laut ini kan ada namanya, kesatuannya ada, jelas seragamnya ada, sebutkan saja kenapa mesti takut," ucap Yudo Margono.

Baca Juga

Polri akan Selidiki Dugaan Penyelundupan WNI ke Malaysia dalam Insiden Kapal Karam

Dirinya meminta kepada instansi manapun khususnya BP2MI untuk tidak takut dalam membuat laporan.

Sementara itu, Markas Besar TNI Angkatan Udara (AU) menyatakan, serius mendalami dugaan keterlibatan prajurit matra udara dalam pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal yang tenggelam di Perairan Johor, Malaysia beberapa waktu lalu. TNI AU masih melakukan pendalaman dengan berkoordinasi dengan semua stakeholder.

"Tujuannya untuk menggali dan mengembangkan informasi lebih lanjut agar masalahnya lebih jelas," ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsma Indan Gilang Buldansyah dalam keterangan kepada wartawan.

Indan mengatakan, apabila dalam perkembangannya terbukti ada oknum prajurit TNI AU yang terlibat dalam proses pengiriman PMI ilegal, pihak TNI AU akan memberikan sanksi tegas.

"(TNI AU) akan memberikan sanksi hukum tegas sesuai aturan yang berlaku," tegas Indan.

Diberitakan sebelumnya Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengungkapkan fakta hasil penyelidikan kasus tenggelamnya kapal jenis speedboat yang membawa TKI ilegal di perairan Tanjung Balau, Tebing Tinggi, Johor Bahru, Malaysia, Rabu (15/12) lalu.

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengatakan, kapal tersebut kerap digunakan untuk mengirim PMI ilegal ke Malaysia dan menjemput PMI ilegal yang akan pulang ke Indonesia.

"Jadi boat tersebut tidak hanya digunakan untuk mengantar PMI (ilegal) ke Malaysia, tapi juga menjemput dari Malaysia masuk ke Indonesia secara ilegal, tidak melewati jalur imigrasi,” kata Benny pada konferensi pers Selasa (28/12).

Ia menuturkan, ada kesesuaian kapal yang digunakan pelaku dengan kapal yang berada di Pelabuhan Gentong, Jalan Pasar Baru, Sungai Gentong, Bintan Utara yang didukung dengan adanya soal informasi kapal yang didapat tim investigasi BP2MI yang dilakukan dari tanggal 19 – 24 Desember 2021.

Pengiriman PMI ilegal tersebut dilakukan secara terorganisir oleh sejumlah oknum yang membawa PMI sampai pantai Malaysia untuk dikirim ke agen tenaga kerja yang ada di Malaysia.

“Kami meyakini ini kegiatan yang terorganisir karena ada peran masing-masing pihak,” ujar Benny.

Kepala BP2MI juga menyebut adanya dugaan keterlibatan sejumlah oknum TNI AU dan AL yang membantu kegiatan pengiriman PMI ilegal tersebut. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hari Ini Puan Bertemu Airlangga di Monas
Indonesia
Hari Ini Puan Bertemu Airlangga di Monas

Puan akan bersilaturahmi dengan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Monumen Nasional (Monas), Jakarta.

SETARA Sebut Jokowi Tak Pernah Tuntas Pahami Duduk Perkara Kasus Munir
Indonesia
SETARA Sebut Jokowi Tak Pernah Tuntas Pahami Duduk Perkara Kasus Munir

Tepat hari ini, Munir Said Thalib dibunuh dengan menggunakan racun arsenic secara terencana.

KPK Kembangkan Kasus Suap Ketok Palu Provinsi Jambi
Indonesia
KPK Kembangkan Kasus Suap Ketok Palu Provinsi Jambi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengembangan perkara dugaan suap atau kasus ketok palu dalam pembahasan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2018.

Pemerintah Sampaikan 21 Kasus Baru COVID-19 Varian Omicron
Indonesia
Pemerintah Sampaikan 21 Kasus Baru COVID-19 Varian Omicron

Pelaku perjalanan paling banyak dari Uni Emirat Arab dan Turki

KPK Suarakan Pemuda Bangun Budaya Antikorupsi
Indonesia
KPK Suarakan Pemuda Bangun Budaya Antikorupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94, Jumat (28/10). Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana bertugas sebagai Inspektur Upacara.

Putri Candrawathi Tetap Hadiri Sidang Setelah Terpapar COVID-19
Indonesia
Putri Candrawathi Tetap Hadiri Sidang Setelah Terpapar COVID-19

Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Putri Candrawathi positif COVID-19.

Gibran Klaim Kesuksesannya Gelar Pameran Java In Paris
Indonesia
Gibran Klaim Kesuksesannya Gelar Pameran Java In Paris

Gibran mengklaim, dirinya mendapatkan respons bagus dari warga Paris, Prancis saat menggelar pameran. Hal itu dapat dilihat saat pembukan pada Rabu (8/6) yang dipadati pengunjung.

11 Juta Orang Bakal Lakukan Perjalanan di Periode Libur Nataru
Indonesia
11 Juta Orang Bakal Lakukan Perjalanan di Periode Libur Nataru

Dengan kecenderungan mobilitas masyarakat di saat Nataru, secara umum kebijakan pengendalian transportasi dilakukan terhadap semua moda.

Bulan Depan, Kemen PUPR Bakal Mulai Kerjakan Proyek Malioboro Solo
Indonesia
Bulan Depan, Kemen PUPR Bakal Mulai Kerjakan Proyek Malioboro Solo

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkirakan proyek Malioboro Solo akan mulai dikerjakan pada Februari tahun ini. Untuk besaran dana diperkirakan mencapai ratusan miliar.

Bareskrim Sebut ACT Bayar Utang Rp 10 Miliar ke Koperasi Syariah 212
Indonesia
Bareskrim Sebut ACT Bayar Utang Rp 10 Miliar ke Koperasi Syariah 212

"Pembayaran utang salah satu perusahaan afiliasi ACT, Rp 10 miliar bersumber dari dana sosial Boeing," ujar Kasubdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri, Kombes Andri Sudarmaji