KSAD Dudung Dituding Atur Pengadaan Alutsista, TNI AD Buka Suara Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurachman. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - TNI AD buka suara soal tudingan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman melakukan pengaturan pengadaan proyek alutsista atau alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia.

Sebelumnya, beredar informasi yang mengatakan bahwa proyek pengadaan alutsista di Angkatan Darat dikuasai oleh salah seorang sahabat KSAD. TNI AD pun membantahnya.

Baca Juga

Hendak Hadiri Kegiatan KSAD di Merauke, Perwira TNI Meninggal Kecelakaan

"Selaku KSAD Jenderal Dudung memimpin dan menjalankan organisasi secara profesional serta menaati semua aturan dan mekanisme yang berlaku, termasuk dalam hal pengadaan alutsista," ucap Kadispenad Brigjen TNI Tatang Subarna dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (7/5).

Tatang menjelaskan mekanisme pengadaan alutsista TNI telah diatur dalam Permenhan No 14 Tahun 2020, dengan proses pemilihan Penyedia Alpalhankam dilakukan di Kemhan RI dan bukan di UO. Proses tersebut juga didampingi oleh lembaga audit baik internal maupun eksternal serta didampingi juga oleh BPKP dan LKPP.

Baca Juga

Brigjen Junior Tumilaar Kirim Surat Minta Pengampunan dari Tahanan, KSAD Bereaksi

Kata dia, KSAD tidak berdiri sendiri dan tidak memiliki kewenangan penuh untuk memberikan proyek pengadaan alutsista tersebut kepada siapa pun.

Dengan demikian, isu penunjukan penyedia alpalhankam yang didasari oleh kedekatan terhadap salah satu pejabat itu berlebihan dan cenderung merupakan penggiringan opini.

"Informasi tersebut menyesatkan dan tidak melalui konfirmasi terlebih dahulu," ujarnya.

Atas beredarnya berita-berita itu, Kadispenad mengatakan bahwa pihak TNI AD akan melaporkan serta bekerja sama dengan Kementerian Kominfo RI dan pihak Kepolisian RI untuk melakukan penelusuran dan proses lanjutan informasi tersebut karena tidak disertai data dan fakta sehingga mencemarkan nama baik institusi TNI AD dan Kasad.

Kepada para awak media, Kadispenad meminta untuk konfirmasi kepada pihak TNI AD sebelum melakukan pemberitaan terkait TNI AD sehingga tidak terjadi penyampaian informasi yang salah kepada publik.

"Kita akan selalu terbuka dan transparan terkait informasi-informasi di lingkungan TNI AD," pungkas Tatang. (Knu)

Baca Juga

KSAD Peringatkan Anak Buah dan Keluarganya Tak Boleh Tolak Pemindahan Ibu Kota

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PSI Nilai Pemprov DKI Kecolongan soal Holywings
Indonesia
PSI Nilai Pemprov DKI Kecolongan soal Holywings

Menurutnya, DKI kecolongan soal izin Holywings.

Kemenhub Sediakan Mudik Gratis, Cek Syaratnya!
Indonesia
Kemenhub Sediakan Mudik Gratis, Cek Syaratnya!

Mudik gratis ini diadakan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Untuk menyukseskan mudik gratis, Kemenhub menyiapkan sebanyak 350 bus yang bisa menampung 10.500 penumpang.

Ibu Kota Pindah ke Kalimantan Timur, DPRD DKI: Ekonomi Jakarta bakal Anjlok
Indonesia
Ibu Kota Pindah ke Kalimantan Timur, DPRD DKI: Ekonomi Jakarta bakal Anjlok

Ketua Komisi A DPRD DKI DPRD DKI Jakarta Bidang Pemerintahan, Mujiyono mengatakan, pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur akan berdampak pada penurunan ekonomi Jakarta.

Pemerintah Kucurkan Rp 39,19 Triliun untuk Bansos PPKM Darurat
Indonesia
Pemerintah Kucurkan Rp 39,19 Triliun untuk Bansos PPKM Darurat

Subsidi listrik rumah tangga untuk 450 volt dan 900 volt juga diperpanjang 3 bulan sampai Desember 2021

Pantau Pos Pelayanan Mudik di Solo, Kapolda Jateng Prediksi Arus Balik Terjadi pada 6 Mei
Indonesia
Pantau Pos Pelayanan Mudik di Solo, Kapolda Jateng Prediksi Arus Balik Terjadi pada 6 Mei

Puncak arus balik mudik di Solo diprediksi akan terjadi pada 6 Mei. Hal tersebut diungkapkan Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi, yang tengah melakukan peninjauan pos pelayanan terpadu di Benteng Vastenburg Solo, Minggu (1/5) malam.

Kapal Pelni KM Bukit Raya Dijadikan Tempat Isolasi Pasien COVID-19 di Medan
Indonesia
Kapal Pelni KM Bukit Raya Dijadikan Tempat Isolasi Pasien COVID-19 di Medan

KM Bukit Raya ini akan bergerak ke Pelabuhan Belawan. Setelah perjanjian kerja sama yang mengatur secara rinci tentang operasional isolasi terpusat.

Warga yang Ingin Masuk Jawa Tengah Harus Memenuhi Syarat, Apa Saja?
Indonesia
Warga yang Ingin Masuk Jawa Tengah Harus Memenuhi Syarat, Apa Saja?

Selain itu, 8.600 posko PPKM mikro di tingkat kelurahan akan diaktifkan lagi

Demi Kemudahan Berusaha, Kemenpan RB Pantau Layanan Kejaksaan dan Imigrasi
Indonesia
Demi Kemudahan Berusaha, Kemenpan RB Pantau Layanan Kejaksaan dan Imigrasi

Pemerintah yang cerdas mulai diciptakan hingga mengubah orientasi output pelayanan pemberian kepuasan masyarakat, ke depannya diharapkan melahirkan kebahagiaan masyarakat.

Elektabilitas Paling Tinggi di Pilgub Jateng, Gibran: Kok Udah Mikir Cagub
Indonesia
Elektabilitas Paling Tinggi di Pilgub Jateng, Gibran: Kok Udah Mikir Cagub

"Barusan groundbreaking Elevated Rail dan Jalur Ganda masak ngomongin survey. Ini kok udah mikir Cagub Jateng," kata Gibran