KSAD Andika Perkasa Diminta Buktikan Kepemilikan Hartanya Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa (ANTARA/HO-TNI AD)

MerahPutih.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal (TNI) Andika Perkasa akhirnya menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam LHKPN yang pertama kalinya disampaikan kepada KPK itu, Andika mengaku memiliki hartakekayaan dengan total Rp 179.996.172.019.

Berdasarkan laman elhkpn.kpk.go.id yang diakses pada Jumat (2/7), harta kekayaan jenderal bintang empat itu terdiri dari harta bergerak dan tidak bergerak.

Baca Juga:

Berharta Rp 179 Miliar, KSAD Andika Punya Tanah di Australia hingga Amerika

Untuk harta tidak bergerak, menantu dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono ini memiliki 20 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta, Bali, hingga Amerika Serikat.

Secara total, Andika mengaku seluruh bidang tanah dan bangunan yang dimilikinya ditaksir senilai Rp 38.164.250.000.

Dari 20 bidang tanah dan bangunan yang dimilikinya, Andika mengaku hanya satu bidang tanah dan bangunan, yakni tanah seluas 1000 m2 di Bogor senilai Rp 500 juta yang merupakan hasil sendiri.

Sementara 19 bidang tanah dan bangunan lainnya, termasuk yang berada di Amerika Serikat dan Australia merupakan hibah tanpa akta.

Selain itu, Andika juga mengaku memiliki harta berupa kas dan setara kas dengan nilai mencapai Rp 126 miliar.

Menanggapi hal ini, pakar hukum dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan, jumlah harta yang dimiliki Andika harus dibuktikan berdasarkan bukti autentik. Apalagi, jika kepemilikan harta kekayaannya berbanding jauh dengan penghasilan yang diperolehnya sebagai pejabat negara.

"Karena itu diperlukan pembuktian autentik yang bersifat yuridis dari kepemilikan hartanya," kata Fickar saat dikonfirmasi, Sabtu (3/7).

 Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa (ANTARA/HO-TNI AD)
Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa (ANTARA/HO-TNI AD)

Dari pembuktian tersebut, Fickar menilai, dapat ditelusuri asal usul harta kekayaan milik Andika.Menurutnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) dapat bergerak jika mendapat tembusan LHKPN tersebut dari KPK.

"Dari jumlah harta bisa juga ditelusuri soal apakah perolehannya legal atau sah atau justru diperoleh dari cara yang melawan hukum. (PPATK) ya jika LHKPN ditembuskan ke PPATK," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Fickar juga menyoroti langkah Andika yang baru melaporkan harta kekayaannya. Padahal, Andika sudah menjabat sebagai KSAD sejak November 2018 silam.

Baca Juga:

KSAD Andika Perkasa Belum Setor LHKPN ke KPK

Sementara, penyelenggara negara yang wajib melaporkan harta kekayaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mencakup pejabat di lingkup militer setara eselon I. Dengan demikian, seorang kepala staf tiap matra terikat aturan ini.

Fickar menilai, sikap Andika yang baru melaporkan hartanya menunjukkan kurangnya kepatuhan terhadap aturan. Hal ini lantaran LHKPN mencerminkan sikap kejujuran baik sebagai pribadi dan pejabat negara.

"LHKPN bagi pegawai negeri sipil maupun militer terutama dengan pangkat dan jabatan struktural pada eselon tiga, artinya itu sesuatu yang wajib dipenuhi bagi pejabat eselon dua dan satu. Jika tidak dipenuhi, maka itu bisa menjadi nilai konduite yang buruk bagi perjalanan kariernya, karena dari situ dapat dinilai sikap kejujurannya baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat negara," kata Fickar. (Pon)

Baca Juga:

Kasad Andika Perkasa Beberkan Penyebab Anak Buahnya Berkhianat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dinkop UMTK Kediri Cetak Montir Sepeda Angin di Masa Pandemi Corona
Indonesia
Dinkop UMTK Kediri Cetak Montir Sepeda Angin di Masa Pandemi Corona

Dinkop UMTK menyiapkan pelatihan montir bagi para pemuda di wilayahnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan mereka untuk membuka usaha terlebih di masa pandemi COVID-19.

Irjen Napoleon Kenakan Batik di Sidang Perdana Perkara Red Notice Djoko Tjandra
Indonesia
Irjen Napoleon Kenakan Batik di Sidang Perdana Perkara Red Notice Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Bonaparte menghadiri sidang perdana kasus dugaan suap terkait penghapusan red notice Djoko Tjandra di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (2/11).

Tindak Pelanggar, Polresta Cirebon Lakukan Patroli PPKM Darurat
Indonesia
Tindak Pelanggar, Polresta Cirebon Lakukan Patroli PPKM Darurat

Polisi meminta masyarakat memahami situasi saat ini sehingga harus meningkatkan kesadarannya untuk tidak beraktivitas keluar rumah jika tidak ada keperluan yang sangat mendesak.

Sejoli Pelaku Mutilasi Sadis Terhadap Rinaldi Bakal Diperiksa Kejiwaanya
Indonesia
Sejoli Pelaku Mutilasi Sadis Terhadap Rinaldi Bakal Diperiksa Kejiwaanya

sebelum menjalankan tes kejiwaan terhadap kedua tersangka ini, penyidik akan melengkapi berkas perkara tersebut

Polisi Kukuh Tangkap Rizieq meski Ingin Hadiri Pemeriksaan
Indonesia
Polisi Kukuh Tangkap Rizieq meski Ingin Hadiri Pemeriksaan

Pihak kepolisian menegaskan tidak mengeluarkan surat panggilan pemeriksaan tersangka dan akan langsung menangkap Rizieq.

Pemprov DKI Wajibkan Anak Ikut PAUD Satu Tahun
Indonesia
Pemprov DKI Wajibkan Anak Ikut PAUD Satu Tahun

Disdik akan mewajibkan anak menempuh Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) selama satu tahun.

Terkait Kasus Tanah di Labuan Bajo, Kejati NTT Sita 2 Aset Tanah Milik Tersangka
Indonesia
Terkait Kasus Tanah di Labuan Bajo, Kejati NTT Sita 2 Aset Tanah Milik Tersangka

"Dua tanah itu diduga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi pengalihan aset tanah Pemda Manggarai Barat," ucap Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi NTT, Abdul Hakim

Terus Menurun, Penambahan Kasus Positif Virus Corona 7.427
Indonesia
Terus Menurun, Penambahan Kasus Positif Virus Corona 7.427

Jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia bertambah 7.427 pada Minggu (29/8).

Bank Mandiri Salurkan Kredit Rp65 Triliun dari Dana Penempatan Pemerintah
Indonesia
Bank Mandiri Salurkan Kredit Rp65 Triliun dari Dana Penempatan Pemerintah

Dari total realisasi penyaluran kredit tersebut, sebanyak Rp41,2 triliun diserap segmentasi UMKM yakni sekitar 260 ribu debitur.

Jaksa Pinangki Jalani Sidang Eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta
Indonesia
Jaksa Pinangki Jalani Sidang Eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta

Pinangki juga didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010