KSAD Andika Perkasa Diminta Buktikan Kepemilikan Hartanya Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa (ANTARA/HO-TNI AD)

MerahPutih.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal (TNI) Andika Perkasa akhirnya menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam LHKPN yang pertama kalinya disampaikan kepada KPK itu, Andika mengaku memiliki hartakekayaan dengan total Rp 179.996.172.019.

Berdasarkan laman elhkpn.kpk.go.id yang diakses pada Jumat (2/7), harta kekayaan jenderal bintang empat itu terdiri dari harta bergerak dan tidak bergerak.

Baca Juga:

Berharta Rp 179 Miliar, KSAD Andika Punya Tanah di Australia hingga Amerika

Untuk harta tidak bergerak, menantu dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono ini memiliki 20 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta, Bali, hingga Amerika Serikat.

Secara total, Andika mengaku seluruh bidang tanah dan bangunan yang dimilikinya ditaksir senilai Rp 38.164.250.000.

Dari 20 bidang tanah dan bangunan yang dimilikinya, Andika mengaku hanya satu bidang tanah dan bangunan, yakni tanah seluas 1000 m2 di Bogor senilai Rp 500 juta yang merupakan hasil sendiri.

Sementara 19 bidang tanah dan bangunan lainnya, termasuk yang berada di Amerika Serikat dan Australia merupakan hibah tanpa akta.

Selain itu, Andika juga mengaku memiliki harta berupa kas dan setara kas dengan nilai mencapai Rp 126 miliar.

Menanggapi hal ini, pakar hukum dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan, jumlah harta yang dimiliki Andika harus dibuktikan berdasarkan bukti autentik. Apalagi, jika kepemilikan harta kekayaannya berbanding jauh dengan penghasilan yang diperolehnya sebagai pejabat negara.

"Karena itu diperlukan pembuktian autentik yang bersifat yuridis dari kepemilikan hartanya," kata Fickar saat dikonfirmasi, Sabtu (3/7).

 Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa (ANTARA/HO-TNI AD)
Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa (ANTARA/HO-TNI AD)

Dari pembuktian tersebut, Fickar menilai, dapat ditelusuri asal usul harta kekayaan milik Andika.Menurutnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) dapat bergerak jika mendapat tembusan LHKPN tersebut dari KPK.

"Dari jumlah harta bisa juga ditelusuri soal apakah perolehannya legal atau sah atau justru diperoleh dari cara yang melawan hukum. (PPATK) ya jika LHKPN ditembuskan ke PPATK," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Fickar juga menyoroti langkah Andika yang baru melaporkan harta kekayaannya. Padahal, Andika sudah menjabat sebagai KSAD sejak November 2018 silam.

Baca Juga:

KSAD Andika Perkasa Belum Setor LHKPN ke KPK

Sementara, penyelenggara negara yang wajib melaporkan harta kekayaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mencakup pejabat di lingkup militer setara eselon I. Dengan demikian, seorang kepala staf tiap matra terikat aturan ini.

Fickar menilai, sikap Andika yang baru melaporkan hartanya menunjukkan kurangnya kepatuhan terhadap aturan. Hal ini lantaran LHKPN mencerminkan sikap kejujuran baik sebagai pribadi dan pejabat negara.

"LHKPN bagi pegawai negeri sipil maupun militer terutama dengan pangkat dan jabatan struktural pada eselon tiga, artinya itu sesuatu yang wajib dipenuhi bagi pejabat eselon dua dan satu. Jika tidak dipenuhi, maka itu bisa menjadi nilai konduite yang buruk bagi perjalanan kariernya, karena dari situ dapat dinilai sikap kejujurannya baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat negara," kata Fickar. (Pon)

Baca Juga:

Kasad Andika Perkasa Beberkan Penyebab Anak Buahnya Berkhianat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Warga Surabaya Ditangkap Densus 88 Bersama Anak Usia 1 Tahun
Indonesia
Warga Surabaya Ditangkap Densus 88 Bersama Anak Usia 1 Tahun

"Saat penggeledahan ada banyak barang yang dibawa. Termasuk handphone, laptop, kotak amal dan pisau," lanjut Askar.

Kasus Suap Bupati PPU, Sekjen DPC Demokrat Mangkir dari Panggilan KPK
Indonesia
Kasus Suap Bupati PPU, Sekjen DPC Demokrat Mangkir dari Panggilan KPK

Aco sedianya bakal diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Menkominfo Sebut Konsumsi Media Berbasis Seluler Naik 400 Persen
Indonesia
Menkominfo Sebut Konsumsi Media Berbasis Seluler Naik 400 Persen

"Media berbasis dekstop mengalami kenaikan konsumsi mencapai 25 persen, sedangkan media berbasis seluler mengalami peningkatan 400 persen," beber Johny, Selasa (8/2).

Gibran Kembali Gelar Solo Imlek Festival
Indonesia
Gibran Kembali Gelar Solo Imlek Festival

Solo Imlek Festival kali terakhir digelar pada Februari 2020 atau sebelum COVID-19 masuk Solo.

Perusahaan Global Mulai Tutup Operasional dan Tinggalkan Rusia
Indonesia
Perusahaan Global Mulai Tutup Operasional dan Tinggalkan Rusia

PepsiCo adalah salah satu dari sedikit produk Barat yang diizinkan di Uni Soviet sebelum runtuh.

Hadapi Ancaman Virus ke Depan, DPR Dorong Pemerintah Perkuat Ketahanan Kesehatan
Indonesia
Hadapi Ancaman Virus ke Depan, DPR Dorong Pemerintah Perkuat Ketahanan Kesehatan

Hepatitis akut merebak di tengah penanganan pandemi COVID-19 yang dilakukan pemerintah.

PDIP DKI: Sudah Tepat Anies Diberi Rapor Merah Pimpin Jakarta
Indonesia
PDIP DKI: Sudah Tepat Anies Diberi Rapor Merah Pimpin Jakarta

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menilai sangat layak rapor merah yang diberikan LBH Jakarta kepada kinerja Gubernur Anies Baswedan selama empat tahun mempimpin Jakarta.

Jokowi Tiba di Tanah Air Setelah Kunjungan Kerja ke AS
Indonesia
Jokowi Tiba di Tanah Air Setelah Kunjungan Kerja ke AS

Dari Amerika Serikat, Presiden menyempatkan singgah di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab, untuk bertakziah atas wafatnya Yang Mulia Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan.

8 Poin Pegangan Wajib Kapolda Hingga Kapolres Saat Amankan Kunker Jokowi
Indonesia
8 Poin Pegangan Wajib Kapolda Hingga Kapolres Saat Amankan Kunker Jokowi

Surat telegram Kapolri disampaikan oleh Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono pada Rabu (15/9) malam

 Pemkab Sleman Buat Tanggul di Lereng Merapi Antisipasi Kesulitan Air Bersih
Indonesia
Pemkab Sleman Buat Tanggul di Lereng Merapi Antisipasi Kesulitan Air Bersih

Pemkab terus mempercepat perbaikan jaringan pipa air bersih di sekitaran Kali Boyong dan Kali Kuning Gunung Merapi.