KSAD Andika Perkasa Belum Setor LHKPN ke KPK Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa (ANTARA/HO-TNI AD)

MerahPutih.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa belum menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Berdasarkan informasi yang diakses melalui situs elhkpn.kpk.go.id sampai saat ini KPK belum menerima laporan harta kekayaan (LHKPN) atas nama yang bersangkutan," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya, Kamis (17/6).

Salah satu penyelenggara negara yang wajib melaporkan harta kekayaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah pejabat di lingkup militer setara eselon I. Dengan demikian seorang kepala staf tiap matra terikat aturan ini.

Baca Juga:

Kasad Andika Perkasa Beberkan Penyebab Anak Buahnya Berkhianat

"Sebagai perwira tinggi, pemangku jabatan Kasad TNI merupakan termasuk kategori wajib lapor," ujarnya.

Semenjak dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi KSAD, Andika Perkasa belum pernah melaporkan harta kekayaannya ke KPK.

Untuk itu, Ipi mengimbau agar jenderal bintang empat itu segera melaporkan harta kekayaannya.

Plt Jubir KPK Ipi Maryati (Foto: antaranews)
Plt Jubir KPK Ipi Maryati (Foto: antaranews)

"KPK mengimbau para penyelenggara negara (PN) yang merupakan wajib lapor LHKPN agar memenuhi kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan," kata Ipi.

Ipi menegaskan, LHKPN merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi yang dilakukan KPK demi menjaga integritas dan akuntabilitas penyelenggara negara.

Baca Juga:

Kasad Andika Perkasa Resmikan Penjara Tercanggih di Indonesia

Sebagai instrumen pengawasan bagi para penyelenggara negara, lanjut dia, kewajiban LHKPN juga diharapkan dapat menimbulkan keyakinan pada diri PN bahwa harta kekayaan mereka diperiksa dan diawasi.

"Informasi tentang kekayaan penyelenggara negara dapat diakses melalui situs elhkpn.kpk.go.id. KPK mendorong partisipasi dan pengawasan dari masyarakat sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi," kata Ipi. (Pon)

Baca Juga:

Sah Jadi Laki-laki, Aprillio Manganang Menangis Sambil Peluk Andika Perkasa dan Istri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ridwan Kamil dan Anies Salat Subuh Bareng, Bercerita Soal Pangan
Indonesia
Ridwan Kamil dan Anies Salat Subuh Bareng, Bercerita Soal Pangan

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Agung Sumedang.

Per Jumat (11/12), Penambahan Kasus COVID-19 Ibu Kota Capai 1.232 Jiwa
Indonesia
Per Jumat (11/12), Penambahan Kasus COVID-19 Ibu Kota Capai 1.232 Jiwa

Dengan positivity rate 9,2 persen, penambahan kasus positif hari ini sebanyak 1.232 jiwa.

Oknum Anggota TNI AU Diproses karena Sambut Kedatangan Rizieq Shihab
Indonesia
Oknum Anggota TNI AU Diproses karena Sambut Kedatangan Rizieq Shihab

Dunia maya kembali dihebohkan dengan adanya video viral seorang anggota TNI Angkatan Udara (AU) yang tengah melantunkan nyanyian menyambut kedatangan pimpinan FPI Rizieq Shihab.

Pemkot Bogor Larang Warga Rayakan Tahun Baru
Indonesia
Pemkot Bogor Larang Warga Rayakan Tahun Baru

Pemerintah Kota Bogor melarang masyarakat merayakan malam Tahun Baru 2021 pada Kamis (31/12).

Data Sirekap KPU, Suara Idris Capai 56 Persen
Indonesia
Data Sirekap KPU, Suara Idris Capai 56 Persen

Keunggulan tersebut, dari jumlah suara yang masuk berasal 1.497 tempat pemungutan suara atau 37,29 persen dari total 4.015 TPS.

Kemendagri Temukan Anggaran Janggal APBD 2021, DPRD DKI: Ngomong Tuh Dipilah
Indonesia
Kemendagri Temukan Anggaran Janggal APBD 2021, DPRD DKI: Ngomong Tuh Dipilah

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menanggapi pernyataan Kementerian Dalam yang menyebut ada anggaran janggal dalam pos-pos kegiatan Legislator Kebon Sirih dalam RAPBD 2021.

Bareskrim Polri Selidiki Sejumlah Pasar Muamalah di Tanah Air
Indonesia
Bareskrim Polri Selidiki Sejumlah Pasar Muamalah di Tanah Air

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono mengatakan, pasca terbongkarnya pasar Muamalah di Depok. Pihaknya akan melakukan melakukan penelusuran dan pendataan.

MAKI Cabut Permohonan JR UU KPK di MK
Indonesia
MAKI Cabut Permohonan JR UU KPK di MK

"Mengajukan permohonan pencabutan dan atau penarikan kembali berkas pengajuan pengujian sebagaimana Register Perkara Nomor 25/PUU-XIX/2021," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman

Luhut Tawarkan Pulau Sarangan Bali Jadi Pusat Riset ke Jepang
Indonesia
Luhut Tawarkan Pulau Sarangan Bali Jadi Pusat Riset ke Jepang

Indonesia dapat memanfaatkan nilai dan budaya riset Jepang jika nantinya kerja sama dengan Universitas Tokyo resmi disepakati.

Kecewa dengan KPK, Masyarakat Dirikan Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Kecewa dengan KPK, Masyarakat Dirikan Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi

Kantor darurat ini adalah sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini.