Kronologi Suap Yang Jerat Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah KPK paparkan kronologi penangkapan Gubernur Sulsel Nurdin Abddulah. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah, usai diperiksa intensif sebagai tersangka kasus dugaaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021.

Selain Nurdin Abdullah, KPK juga menahan dua tersangka lainnya, yakni Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Sulsel, Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto.

"Ketiganya ditahan untuk 20 hari pertama atau setidaknya hingga 18 Maret 2021," Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (28/2) dinihari.

Baca Juga:

Jadi Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diduga Terima Rp5,4 Miliar

Nurdin Abdullah ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur, Edy Rahmat ditahan di Rutan KPK Kavling C1, sedangkan Agung Sucipto ditahan di Rutan Gedung Merah Putih.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang sekitar Rp2 miliar yang tersimpan di dalam koper dari rumah dinas Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Edy Rahmat (ER).

Hal tersebut diketahui dalam kronologi tangkap tangan dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Tahun Anggaran 2020-2021.

KPK merinci, sekitar pukul 23.00 WITA (Jumat 26/2), AS diamankan saat dalam perjalanan menuju ke Bulukumba. Sedangkan sekitar pukul 00.00 WITA, ER beserta uang dalam koper sejumlah sekitar Rp2 miliar turut diamankan di rumah dinasnya.

Firli menjelaskan pada kegiatan tangkap tangan tersebut, tim KPK telah menangkap enam orang pada Jumat (26/2) sekitar pukul 23.00 WITA di tiga tempat berbeda di Sulawesi Selatan, yaitu Rumah Dinas Edy di kawasan Hertasening, Jalan Poros Bulukumba, dan Rumah Jabatan Gubernur Sulsel,

Mereka yang ditangkap, yaitu Agung Sucipto (AS), Nuryadi (NY) selaku sopir Agung, Samsul Bahri (SB) selaku ajudan Nurdin, Edy Rahmat (ER), Irfan (IF) selaku sopir/keluarga Edy Rahmat, dan Nurdin Abdullah (NA).

Pengungkapan ini berdasarkan, tim KPK yang menerima informasi dari masyarakat akan adanya dugaan terjadinya penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang diberikan oleh Agung kepada Nurdin melalui perantaraan Edy sebagai representasi dan sekaligus orang kepercayaan Nurdin

"Pukul 20.24 WITA, AS bersama IF menuju ke salah satu rumah makan di Makassar dan setiba di rumah makan tersebut telah ada ER yang telah menunggu. Dengan beriringan mobil, IF mengemudikan mobil milik ER sedangkan AS dan ER bersama dalam satu mobil milik AS menuju ke Jalan Hasanuddin Makassar," kata Firli.

Dalam perjalanan tersebut, Agung menyerahkan proposal terkait beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021 kepada Edy.

Sekitar pukul 21.00 WITA, Irfan kemudian mengambil koper yang diduga berisi uang dari dalam mobil milik Agung dipindahkan ke bagasi mobil milik Edy di Jalan Hasanuddin.

Gubernur Nurdin Abdullah tersangka. (Foto: Antara)
Gubernur Nurdin Abdullah tersangka. (Foto: Antara)

Agung yang merupakan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB) telah lama kenal baik dengan Nurdin dan berkeinginan mendapatkan beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Sulawesi Selatan TA 2021.

KPK menegaskan, Agung telah mengerjakan beberapa proyek lain di Sulsel di antaranya peningkatan Jalan Ruas Palampang-Munte-Bontolempangan di Kabupaten Sinjai/Bulukumba (DAK Penugasan) TA 2019 dengan nilai Rp28,9 miliar, pembangunan Jalan Ruas Palampang-Munte- Bontolempangan (DAK) TA 2020 dengan nilai Rp15,7 miliar.

Selanjutnya, pembangunan Jalan Ruas Palampang-Munte-Bontolempangan (APBD Provinsi) dengan nilai Rp19 miliar, pembangunan jalan, pedisterian, dan penerangan Jalan Kawasan Wisata Bira (Bantuan Keuangan Provinsi Sulsel 2020 ke Kabupaten Bulukumba) TA 2020 dengan nilai proyek Rp20,8 miliar serta rehabilitasi Jalan Parkiran 1 dan pembangunan Jalan Parkiran 2 Kawasan Wisata Bira (Bantuan Keuangan Provinsi Sulsel 2020 ke Kabupaten Bulukumba) TA 2020 dengan nilai proyek Rp7,1 miliar. (Pon)

Baca Juga:

Sebelum Ditangkap, Gubernur Sulsel Hubungi Ketua DPD PDIP

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Balaikota Sepi, Pamdal Santuy
Indonesia
Balaikota Sepi, Pamdal Santuy

Sementara, petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Pusat juga tampak di Balaikota

DKI Terapkan PSBB, Protokol Istana Negara Diubah
Indonesia
DKI Terapkan PSBB, Protokol Istana Negara Diubah

Presiden sesekali memperketat gelaran rapat, dengan dilakukan secara virtual

35 BTS Bakal Dipasang di Pulau Terluar Malut
Indonesia
35 BTS Bakal Dipasang di Pulau Terluar Malut

Pembangunan BTS dan akses internet di 35 lokasi akan disebar kepada desa yang belum memiliki akses.

Impor Beras Dinilai Rawan Terjadi Pelanggaran dan Maladministrasi
Indonesia
Impor Beras Dinilai Rawan Terjadi Pelanggaran dan Maladministrasi

Ombudsman RI menduga adanya indikasi cacat administrasi atau maladministrasi dalam rencana pemerintah mengimpor 1 juta ton beras.

Warga Panik, Gempa Nias Barat 7,2 M Terasa Sampai Sumbar
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Minum Berlebih Bahayakan Ginjal
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Minum Berlebih Bahayakan Ginjal

Takaran dalam meminum air mineral bergantung pada faktor usia, iklim, intensitas olahraga, penyakit, kehamilan dan kondisi menyusui.

Benyamin Davnie Targetkan Pembangunan PLTS dan Jalur MRT di Tangsel
Indonesia
Benyamin Davnie Targetkan Pembangunan PLTS dan Jalur MRT di Tangsel

Benyamin menjanjikan, PLTSa akan mulai berdiri di Tangsel pada 2021.

BIN Rangkul Eks Napiter Kembali ke Pangkuan NKRI
Indonesia
BIN Rangkul Eks Napiter Kembali ke Pangkuan NKRI

Rehabilitasi eks-napiter merupakan upaya memanusiakan manusia

Per Kamis (24/12), Penambahan Kasus Baru COVID-19 DKI Capai 2.056 Jiwa
Indonesia
Per Kamis (24/12), Penambahan Kasus Baru COVID-19 DKI Capai 2.056 Jiwa

Jumlah kasus aktif di Jakarta naik sejumlah 577 kasus

Subholding Bakal IPO, Saham Pemerintah di Pertamina Tetap 100 Persen
Indonesia
Subholding Bakal IPO, Saham Pemerintah di Pertamina Tetap 100 Persen

Rencana IPO subholding tidak melanggar aturan, karena yang diatur dalam UU BUMN adalah Pertamina sebagai induknya, begitu juga di UU PT.