Kritisi Rencana Impor Beras, PDIP Singgung Pidato Bung Karno Sebelum Bacakan Teks Proklamasi Stok beras. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Wacana kebijakan Impor beras dari Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi terus menjadi polemik. PDI Perjuangan (PDIP) sebagai Partai pengusung utama pemerintah menegaskan kebijakan itu patut dikritisi.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan sejumlah alasan mengapa partainya mengkritisi kebijakan itu. Pertama, menurut Hasto para pendiri bangsa khususnya Bung Karno telah menyampaikan bahwa bangsa Indonesia harus bisa berdiri di kaki sendiri (berdikari), termasuk dalam hal pangan.

Baca Juga:

Ganjar Pertanyakan Rencana Impor Beras saat Masuki Masa Panen

"Sebelum membacakan teks Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno menyampaikan pidato singkat yang intinya untuk berani meletakkan nasib bangsa dan tanah air di tangan kita sendiri," kata Hasto dalam Webinar Repdem bertajuk 'Impor Beras dan Garam: Adu Nasib Petani vs Pemburu Rente, Kamis (25/3)

"Hanya dengan berani meletakkan nasib di tangan sendiri, kita akan berdiri dengan kuatnya. Ini adalah suatu pernyataan politik di mana kita punya suatu mental berdikari dan itulah yang menjadi alasan mengapa Indonesia ini berdiri," tambah Hasto.

Lalu dari aspek legitimasi menurut Hasto kebijakan impor juga bertentangan sebab upaya untuk menyejahterakan petani masuk di dalam Pancasila di dalam cita-cita kemanusiaan.

"Cita-cita kemanusiaan itu membebaskan manusia itu dari berbagai belenggu penjajah, termasuk mereka para pemburu rente yang ingin mengambil jalan pintas dengan melakukan impor, sesuatu yang sehausnya kita mampu memproduksi," urai Hasto.

Ilustrasi. (ANTARA FOTO)

Hasto berpandangan, tujuan pembentukan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, termasuk kesejahteraan petani bukan kesejahteraan petani asing.

"Itu sangat jelas. Juga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka pemimpin harus memahami tujuan dari bernegara. Yaitu berpihak pada petani. Kedaulatan petani dalam berproduksi harus dilindungi dan produksinya dinikmati oleh rakyat, tidak sedikit-sedikit terancam oleh kebijakan sepihak untuk melakukan impor," papar Hasto.

Lebih jauh, karena itulah Hasto menekankan konstitusi sudah jelas bahwa impor berbanding terbalik dari perintah menyejahterakan rakyat, padahal bumi alam dan segala isinya harus diolah sebaik-baiknya.

"Bagaimana untuk hal pangan seharusnya kita mampu berproduksi sendiri, 75 tahun merdeka masak kita harus bergantung terus menerus pada impor," tegas Hasto.

Baca Juga:

Stok Berkurang, Indonesia Berpotensi Impor Beras 2,25 Juta Ton Seperti di 2018

Hasto juga memahami meski PDIP kritis soal impor beras, banyak yang menyebut PDIP partai Pemerintah rasa oposisi. Yang disampaikan PDIP dalam konteks berdemokrasi yang sehat.

"Padahal yang dilakukan Partai adalah kritik atas kebijakan atas dasar cara pandang yang sesuai platform Partai," pungkas Hasto. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Akan Beri Penghargaan Bintang Mahaputera ke Gatot Nurmantyo
Indonesia
Jokowi Akan Beri Penghargaan Bintang Mahaputera ke Gatot Nurmantyo

Sementara para tokoh yang akan mendapatkan anugerah gelar Pahlawan Nasional yakni SM Amin dan Soekanto

7 Kali Guguran Lava, Boyolali Diguyur Hujan Abu Vulkanik
Indonesia
7 Kali Guguran Lava, Boyolali Diguyur Hujan Abu Vulkanik

Yang membedakan aktivitas merapi pada Sabtu ini adalah munculnya satu awan panas guguran pada pukul 08.45 WIB. Kemudian untuk jarak luncur guguran lava maksimum 500 meter.

[HOAKS atau FAKTA] Vaksin COVID-19 Berbahaya Buat Perempuan Haid
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Vaksin COVID-19 Berbahaya Buat Perempuan Haid

Sebuah akun Facebook yang berasal dari India membagikan postingan terkait imbauan untuk tidak vaksinasi bagi perempuan sebelum dan setelah 5 hari menstruasi.

Aturan PPKM Darurat di 15 Daerah Non Jawa-Bali
Indonesia
Aturan PPKM Darurat di 15 Daerah Non Jawa-Bali

Kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat kini diberlakukan di 15 daerah non Jawa-Bali

Waspadai Konflik Terjadi Jelang Pemungutan Suara Pilkada Serentak
Indonesia
Waspadai Konflik Terjadi Jelang Pemungutan Suara Pilkada Serentak

Polri mewaspadai beberapa daerah rawan konflik yang menjadi fokus perhatian dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

KPK Periksa Staf BCA Terkait Kasus Korupsi Jalan Rp 475 Miliar
Indonesia
KPK Periksa Staf BCA Terkait Kasus Korupsi Jalan Rp 475 Miliar

Handoko merupakan tersangka dalam kasus ini

Keputusan PTM Diserahkan Pada Kebijakan Pemda
Indonesia
Keputusan PTM Diserahkan Pada Kebijakan Pemda

Hal paling penting yang dapat membuat PTM terjadi, ialah izin dari orang tua untuk membolehkan anaknya mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Pemprov DKI Telusuri Pembelian Tanah Sarana Jaya Seluas 70 Hektare
Indonesia
Pemprov DKI Telusuri Pembelian Tanah Sarana Jaya Seluas 70 Hektare

Pemprov DKI Jakarta akan menelusuri terkait pengakuan BUMD Pembangunan Sarana Jaya (PSJ) soal pembelian lahan tanah yang capai 70 hektar (ha).

Wagub DKI Akui Mafia Tanah Sudah Lama Ada di Jakarta
Indonesia
Wagub DKI Akui Mafia Tanah Sudah Lama Ada di Jakarta

Pemprov DKI Jakarta mengakui perkara tanah sudah sejak lama terjadi di ibu kota atau bukan hal baru.

Komisi III Cecar Komjen Listyo Soal Tewasnya 6 Laskar FPI
Indonesia
Komisi III Cecar Komjen Listyo Soal Tewasnya 6 Laskar FPI

Achmad Dimyati Natakusumah mencecar Komjen Listyo Sigit Prabowo mengenai kasus tewasnya 6 laskar Front Pembela Islam (FPI) di Km 50 Tol Jakarta-Cikampek.