Kritisi Rencana Impor Beras, PDIP Singgung Pidato Bung Karno Sebelum Bacakan Teks Proklamasi Stok beras. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Wacana kebijakan Impor beras dari Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi terus menjadi polemik. PDI Perjuangan (PDIP) sebagai Partai pengusung utama pemerintah menegaskan kebijakan itu patut dikritisi.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan sejumlah alasan mengapa partainya mengkritisi kebijakan itu. Pertama, menurut Hasto para pendiri bangsa khususnya Bung Karno telah menyampaikan bahwa bangsa Indonesia harus bisa berdiri di kaki sendiri (berdikari), termasuk dalam hal pangan.

Baca Juga:

Ganjar Pertanyakan Rencana Impor Beras saat Masuki Masa Panen

"Sebelum membacakan teks Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno menyampaikan pidato singkat yang intinya untuk berani meletakkan nasib bangsa dan tanah air di tangan kita sendiri," kata Hasto dalam Webinar Repdem bertajuk 'Impor Beras dan Garam: Adu Nasib Petani vs Pemburu Rente, Kamis (25/3)

"Hanya dengan berani meletakkan nasib di tangan sendiri, kita akan berdiri dengan kuatnya. Ini adalah suatu pernyataan politik di mana kita punya suatu mental berdikari dan itulah yang menjadi alasan mengapa Indonesia ini berdiri," tambah Hasto.

Lalu dari aspek legitimasi menurut Hasto kebijakan impor juga bertentangan sebab upaya untuk menyejahterakan petani masuk di dalam Pancasila di dalam cita-cita kemanusiaan.

"Cita-cita kemanusiaan itu membebaskan manusia itu dari berbagai belenggu penjajah, termasuk mereka para pemburu rente yang ingin mengambil jalan pintas dengan melakukan impor, sesuatu yang sehausnya kita mampu memproduksi," urai Hasto.

Ilustrasi. (ANTARA FOTO)

Hasto berpandangan, tujuan pembentukan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, termasuk kesejahteraan petani bukan kesejahteraan petani asing.

"Itu sangat jelas. Juga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka pemimpin harus memahami tujuan dari bernegara. Yaitu berpihak pada petani. Kedaulatan petani dalam berproduksi harus dilindungi dan produksinya dinikmati oleh rakyat, tidak sedikit-sedikit terancam oleh kebijakan sepihak untuk melakukan impor," papar Hasto.

Lebih jauh, karena itulah Hasto menekankan konstitusi sudah jelas bahwa impor berbanding terbalik dari perintah menyejahterakan rakyat, padahal bumi alam dan segala isinya harus diolah sebaik-baiknya.

"Bagaimana untuk hal pangan seharusnya kita mampu berproduksi sendiri, 75 tahun merdeka masak kita harus bergantung terus menerus pada impor," tegas Hasto.

Baca Juga:

Stok Berkurang, Indonesia Berpotensi Impor Beras 2,25 Juta Ton Seperti di 2018

Hasto juga memahami meski PDIP kritis soal impor beras, banyak yang menyebut PDIP partai Pemerintah rasa oposisi. Yang disampaikan PDIP dalam konteks berdemokrasi yang sehat.

"Padahal yang dilakukan Partai adalah kritik atas kebijakan atas dasar cara pandang yang sesuai platform Partai," pungkas Hasto. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pasien RS COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Bertambah Tiga Menjadi 196 Orang
Indonesia
Pasien RS COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Bertambah Tiga Menjadi 196 Orang

Jumlah pasien positif COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran terus berkurang.

Pemakaman Jenazah COVID-19 Capai Nol di Surabaya
Indonesia
Pemakaman Jenazah COVID-19 Capai Nol di Surabaya

Angka sebaran COVID-19 di Kota Surabaya melandai dan mulai memasuki PPKM Level 1.

Dilarang Mudik, Ridwan Kamil Ingatkan PNS Jadi Teladan
Indonesia
Dilarang Mudik, Ridwan Kamil Ingatkan PNS Jadi Teladan

Kepolisian Daerah (Polda) Jabar sudah menyiapkan skenario penyekatan sebagai antisipasi mudik di daerah Jabar.

Kota Bandung Tetap Berlakukan Ganjil Genap pada Malam Pergantian Tahun
Indonesia
Kota Bandung Tetap Berlakukan Ganjil Genap pada Malam Pergantian Tahun

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tetap memberlakukan aturan ganjil genap pada malam pergantian tahun.

'Orang Dalam' Presiden Jadi Timsel KPU-Bawaslu, Pengamat: Langgar UU
Indonesia
'Orang Dalam' Presiden Jadi Timsel KPU-Bawaslu, Pengamat: Langgar UU

Pertanyaan ini logis karena memang setidaknya ada empat nama di dalam Timsel yang jabatannya berada di bawah struktur presiden.

Tak Soal Andika Panglima TNI Setahun, Istana Buka Peluang Tahun Depan Jatah AL
Indonesia
Tak Soal Andika Panglima TNI Setahun, Istana Buka Peluang Tahun Depan Jatah AL

Jokowi memutuskan menunjuk KSAD Andika sebagai calon Panglima TNI sebelum berangkat mengikuti KTT COP26 di Glasgow

Warga Terpapar COVID-19 di Perumahan Griya Melati Bogor Terus Bertambah
Indonesia
Warga Terpapar COVID-19 di Perumahan Griya Melati Bogor Terus Bertambah

Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bogor telah menyimpulkan ada kegiatan utama yang menyebabkan penularan disana

BPPT Kembangkan Teknologi Deteksi Dini Tsunami Berbasis Pelampung
Indonesia
BPPT Kembangkan Teknologi Deteksi Dini Tsunami Berbasis Pelampung

Indonesia berada di zona “ring of fire” karena letak geografisnya berada di antara pertemuan tiga lempeng tektonik besar

Ketahanan Pangan Masuk Agenda Pembangunan Nasional 2022-2024
Indonesia
Ketahanan Pangan Masuk Agenda Pembangunan Nasional 2022-2024

Pemerintah memasukan ketahanan pangan dalam Agenda Pembangunan Nasional tahun 2022-2024 guna menjaga stabilitas harga bahan pokok.

Ini Peran 13 Tersangka Korporasi Kasus Jiwasraya
Indonesia
Ini Peran 13 Tersangka Korporasi Kasus Jiwasraya

Persetujuan pembelian reksa dana tersebut tertuang dalam Nota Intern Kantor Pusat (NIKP)