Kritikan ICW Salah Alamat, Pengamat: BIN Bukan Penegak Hukum Pengamat Politik Karyono Wibowo (Screenshot youtube.com)

Merahputih.com - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo pernyataan Indonesian Corruption Watch (ICW) yang mendesak Presiden Jokowi mencopot Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan terkait kasus Djoko Tjandra yang dinilai salah alamat.

"Kritik ICW salah alamat karena kasus Djoko Tjandra adalah murni urusan penegak hukum. Secara hukum, Badan Intelijen Negara (BIN) bukan Lembaga penegak hukum sehingga tidak tepat ICW menuntut pertanggungjawaban BIN dalam kasus buronan korupsi tersebut," ujar Karyono dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/7).

Baca Juga

Djoko Tjandra Kabur, ICW Desak Jokowi Evaluasi Kinerja Intelijen

Berdasarkan UU 17/2011 tentang Intelijen, fungsi pokok BIN adalah pengumpulan dan analisis informasi, bukan para ranah pro Justitia yang notabene menjadi tugas pokok institusi kepolisian.

Kepala BIN Budi Gunawan
Kepala BIN Budi Gunawan dalam rapat dengar pendapat dengan DPR di Jakarta (Foto: antaranews)

Ia juga menegaskan, mekanisme penyaluran informasi dari BIN kepada institusi keamanan dan hukum bersifat tertutup. Sehingga, bagaimana mungkin ICW menyimpulkan bahwa Kepala BIN Budi Gunawan tidak bekerja benar dalam kasus Djoko Tjandra. Ia juga mempertanyakan darimana ICW mengetahui hal itu ketika prinsip diseminasi informasi intelijen bersifat tertutup.

"Saya menduga ini tuduhan apriori dan kental dengan nuansa politis. Kelihatanya ICW sedang bermain politik dalam isu ini," jelas Karyono.

Baca Juga:

Wahyu Eks KPU Akui Pernah Komunikasi dengan Advokat PDIP Donny

Mantan aktivis GMNI itu menyatakan bahwa hanya Presiden yang tahu bagaimana BIN bekerja karena by law presiden adalah single user atau single client dari kerja intelijen.

"Kepala Badan Intelijen Negara melaporkan seluruh kinerjanya dan bertanggungjawab penuh kepada presiden sebagai pimpinan tertinggi. Maka, kalau ada pihak lain yang menafsir dan meraba-raba lalu dengan mudah menarik kesimpulan tentang kinerja BIN, besar kemungkinan pihak tersebut berhalusinasi atau sedang memainkan agenda politik tertentu’," tutup Karyono. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Minta Rencana Penghapusan PLTU Batu Bara Jangan Hanya Jadi Wacana
Indonesia
DPR Minta Rencana Penghapusan PLTU Batu Bara Jangan Hanya Jadi Wacana

PLN menemui kendala dalam upaya mengejar target porsi bauran EBT 23 persen. Apalagi, lanjutnya, mayoritas kontrak dengan pengembang swasta

2.727 Pendaftar Lolos SBMPTN UNS Surakarta, Fakultas Kedokteran Paling Diminati
Indonesia
2.727 Pendaftar Lolos SBMPTN UNS Surakarta, Fakultas Kedokteran Paling Diminati

Sebanyak 2.727 dari 49.983 orang pendaftar Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) telah diterima Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Tahun 2021.

Mobil Tanpa Pengemudi iCar Buatan ITS Resmi Meluncur
Indonesia
Mobil Tanpa Pengemudi iCar Buatan ITS Resmi Meluncur

Mobil iCar ITS merupakan purwarupa mobil otonom hasil kolaborasi dari peneliti-peneliti di ITS dari berbagai bidang keahlian. iCar ITS dioperasikan sebagai mobil komuter yang melayani perjalanan dalam kampus ITS.

KPK: Kartu Prakerja Berpotensi Rugikan Keuangan Negara
Indonesia
KPK: Kartu Prakerja Berpotensi Rugikan Keuangan Negara

"Metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata

Korban Terorisme Dipastikan Dapat Santunan Kematian Secara Materiil dan Imateriil
Indonesia
Korban Terorisme Dipastikan Dapat Santunan Kematian Secara Materiil dan Imateriil

Dalam PP Nomor 35 Tahun 2020 juga disebutkan bahwa negara menutupi setiap kerugian yang nyata diderita setiap korban

Jajal KRL Yogyakarta-Klaten, Jokowi Minta Kemenhub Bikin Transportasi Ramah Lingkungan
Indonesia
Jajal KRL Yogyakarta-Klaten, Jokowi Minta Kemenhub Bikin Transportasi Ramah Lingkungan

Warga yang berharap mendapatkan sembako dari Jokowi harus harus pulang dengan kecewa

Kepala BNPT Datangi Pesantren Tebu Ireng
Indonesia
Kepala BNPT Datangi Pesantren Tebu Ireng

Boy melakukan silaturahmi kebangsaan bersama keluarga besar pimpinan Pondok Pesantren Tebuireng Jombang.

Karyawati ini Rogoh Kocek Rp200 Juta untuk Habisi Bosnya
Indonesia
Karyawati ini Rogoh Kocek Rp200 Juta untuk Habisi Bosnya

Ia menyiapkan dana Rp 200 juta untuk menyewa pembunuh bayaran.

Pimpinan DPR Tegaskan Perlunya Revisi PKPU untuk Dorong Cakada Jadi Influencer
Indonesia
Pimpinan DPR Tegaskan Perlunya Revisi PKPU untuk Dorong Cakada Jadi Influencer

Cakada harus menjadi garda depan dalam mempromosikan akan kenormalan baru

Pandemi COVID-19, Suplai Rumah Bersubsidi Lebih Tinggi Dibanding Permintaan
KPR
Pandemi COVID-19, Suplai Rumah Bersubsidi Lebih Tinggi Dibanding Permintaan

Tingginya target penyaluran FLPP Tahun 2021 menjadi suatu tantangan, sehingga PPDPP dan Bank Pelaksana harus lebih bersinergi mempersiapkan penyaluran dana program KPR Subsidi Perumahan .