Kritikan ICW Salah Alamat, Pengamat: BIN Bukan Penegak Hukum Pengamat Politik Karyono Wibowo (Screenshot youtube.com)

Merahputih.com - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo pernyataan Indonesian Corruption Watch (ICW) yang mendesak Presiden Jokowi mencopot Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan terkait kasus Djoko Tjandra yang dinilai salah alamat.

"Kritik ICW salah alamat karena kasus Djoko Tjandra adalah murni urusan penegak hukum. Secara hukum, Badan Intelijen Negara (BIN) bukan Lembaga penegak hukum sehingga tidak tepat ICW menuntut pertanggungjawaban BIN dalam kasus buronan korupsi tersebut," ujar Karyono dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/7).

Baca Juga

Djoko Tjandra Kabur, ICW Desak Jokowi Evaluasi Kinerja Intelijen

Berdasarkan UU 17/2011 tentang Intelijen, fungsi pokok BIN adalah pengumpulan dan analisis informasi, bukan para ranah pro Justitia yang notabene menjadi tugas pokok institusi kepolisian.

Kepala BIN Budi Gunawan
Kepala BIN Budi Gunawan dalam rapat dengar pendapat dengan DPR di Jakarta (Foto: antaranews)

Ia juga menegaskan, mekanisme penyaluran informasi dari BIN kepada institusi keamanan dan hukum bersifat tertutup. Sehingga, bagaimana mungkin ICW menyimpulkan bahwa Kepala BIN Budi Gunawan tidak bekerja benar dalam kasus Djoko Tjandra. Ia juga mempertanyakan darimana ICW mengetahui hal itu ketika prinsip diseminasi informasi intelijen bersifat tertutup.

"Saya menduga ini tuduhan apriori dan kental dengan nuansa politis. Kelihatanya ICW sedang bermain politik dalam isu ini," jelas Karyono.

Baca Juga:

Wahyu Eks KPU Akui Pernah Komunikasi dengan Advokat PDIP Donny

Mantan aktivis GMNI itu menyatakan bahwa hanya Presiden yang tahu bagaimana BIN bekerja karena by law presiden adalah single user atau single client dari kerja intelijen.

"Kepala Badan Intelijen Negara melaporkan seluruh kinerjanya dan bertanggungjawab penuh kepada presiden sebagai pimpinan tertinggi. Maka, kalau ada pihak lain yang menafsir dan meraba-raba lalu dengan mudah menarik kesimpulan tentang kinerja BIN, besar kemungkinan pihak tersebut berhalusinasi atau sedang memainkan agenda politik tertentu’," tutup Karyono. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Perpanjangan PSBB Ketat di DKI Tak Mampu Turunkan Kasus COVID-19
Indonesia
Perpanjangan PSBB Ketat di DKI Tak Mampu Turunkan Kasus COVID-19

Perpanjangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat di Jakarta selama seminggu ini belum mampu menurunkan kasus COVID-19.

Kisah Relawan Tidak Boleh Nengok Jarum Suntik Saat Divaksin
Indonesia
Kisah Relawan Tidak Boleh Nengok Jarum Suntik Saat Divaksin

"Cairan di suntikannya ga dilihatin, saya lihat yang nyuntik saja ga boleh. Saya tanya kenapa, katanya prosedurnya, SOP-nya begitu, masih uji coba," kata Arif

Long Weekend Akhir Oktober Berisiko Tinggi Penyebaran Corona
Indonesia
Long Weekend Akhir Oktober Berisiko Tinggi Penyebaran Corona

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengingatkan potensi penularan masif COVID-19 sebagai dampak libur panjang Maulid Nabi pada akhir Oktober ini.

Kasus Kematian Tinggi Akibat Corona Didominasi Jakarta dan Jatim
Indonesia
Kasus Kematian Tinggi Akibat Corona Didominasi Jakarta dan Jatim

Kasus kematian akibat Covid-19 di seluruh Indonesia mencapai 1.721.

Epidemiilogi UI Sebut Klaster Keluarga Muncul karena Kebijakan Pemerintah yang Salah
Indonesia
Epidemiilogi UI Sebut Klaster Keluarga Muncul karena Kebijakan Pemerintah yang Salah

"Betapa kejamnya sampai salahkan warga. Kebijakannya yang salah," ungkapnya.

Bela Negara Bukan Sekedar Hadapi Ancaman Fisik
Indonesia
Bela Negara Bukan Sekedar Hadapi Ancaman Fisik

Tantangan itu termasuk kian maraknya hasutan melalui media sosial

[HOAKS atau FAKTA]: Tidak Pakai Masker di Singapura Ditangkap
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tidak Pakai Masker di Singapura Ditangkap

“Gak pakai masker di Singapura, ditangkap”

Purnomo Mundur, Gibran Tetap Konsisten Maju Pilwakot Solo
Indonesia
Purnomo Mundur, Gibran Tetap Konsisten Maju Pilwakot Solo

"Tanya sendiri sama Pak Purnomo soal itu (mundur dari Pilwakot). Nanti saja (bicara politik). Sekarang sedang terjadi musibah. Saya fokus kemanusiaan dulu," ujar Gibran.

Wamenag Imbau Elite Bangsa Jangan Bikin Gaduh
Indonesia
Wamenag Imbau Elite Bangsa Jangan Bikin Gaduh

"Agar tidak membuat suasana semakin panas dan penuh dengan kecurigaan," lanjut Zainut

Pemprov DKI Diminta Tak Aneh-aneh Pakai Utang Rp12,5 Triliun
Indonesia
Pemprov DKI Diminta Tak Aneh-aneh Pakai Utang Rp12,5 Triliun

DKI Jakarta mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp12,5 triliun dari pemerintah pusat melalui BUMN PT Sarana Multi Infrastruktru (SMI).