Kritik Telegram Kapolri, Ketua Jurnalis Jakpus Minta Polisi Berbenah Bukan Ngurusin Pers Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Foto: Div Humas Polri

MerahPutih.com - Peraturan Kapolri yang melarang media menampilkan unsur kekerasan aparat dan penangkapan pelaku kejahatan jadi kecaman media massa.

Ketua Jurnalis Jakarta Pusat, Komarudin Bagja Arjawinangun menilai, telegram Kapolri mengekang kebebasan insan pers dalam mencari fakta.

"Kami juga tahu batasan mana yang boleh dipublikasikan mana yang tidak," kata Bagja kepada MerahPutih.com di Jakarta, Selasa (6/4)

Bagja menuturkan, di era keterbukaan informasi publik seperti saat ini, harusnya dimanfaatkan oleh kepolisian untuk berbenah.

"Harusnya Polisi berbenah menjadi lebih baik, transparan, profesional dan humanis. Bukan malah mengurusi soal teknis peliputan pers yang saat ini sudah baik," jelas Bagja.

Telegram Kapolri
Telegram Kapolri soal pelaksanaan peliputan bermuatan kekerasan. Foto: Istimewa

Bagja melanjutkan, selama ini, media juga selalu mengedepankan etika dan kode etik jurnalistik dalam melakukan penayangan. Seperti memblur wajah pelaku dan korban hingga tak menampilkan unsur kekerasan.

"Selama ini kami beritakan sesuai aturan," jelas Bagja.

Ia menambahkan, adanya larangan untuk mengikuti proses penangakapan pelaku kejahatan di lokasi, juga sama saja mengancam akses para media televisi untuk mendapatkan informasi.

"Sebab gambar yang normatif seperti hanya menyajikan press rilis juga tak menjual di pemirsa," sebut Bagja.

Ia menuturkan, aturan ini harusnya disikapi secara bijak. "Jika tidak, aturan itu jadi beban bagi temen-temen di lapangan," imbuh Bagja.

Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat telegram yang mengatur soal pelaksanaan peliputan bermuatan kekerasan yang dilakukan polisi/dan atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik.

Telegram dengan nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 itu diteken Listyo Sigit pada 5 April 2021, ditujukan kepada pengemban fungsi humas Polri di seluruh kewilayahan. Ada 11 poin yang diatur dalam telegram itu, salah satunya media dilarang menyiarkan tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan.

Peraturan itu dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perkap Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Mabes Polri, dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012.

Berikut isi lengkap surat telegram Kapolri:

1. Media dilarang menyiarkan upaya/tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan, diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis.

2. Tidak menyajikan rekaman proses interogasi kepolisian dan penyidikan terhadap tersangka tindak pidana.

3. Tidak menayangkan secara terperinci rekonstruksi yang dilakukan oleh kepolisian.

4. Tidak memberitakan secara terperinci reka ulang kejahatan meskipun bersumber dari pejabat kepolisian yang berwenang dan/atau fakta pengadilan.

5. Tidak menayangkan reka ulang pemerkosaan dan/atau kejahatan seksual.

6. Menyamarkan gambar wajah dan identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya, serta orang yang diduga pelaku kejahatan seksual dan keluarganya.

7. Menyamarkan gambar wajah dan identitas pelaku, korban dan keluarga pelaku kejahatan yang pelaku maupun korbannya yaitu anak di bawah umur.

8. Tidak menayangkan secara eksplisit dan terperinci adegan dan/atau reka ulang bunuh diri serta menyampaikan identitas pelaku.

9. Tidak menayangkan adegan tawuran atau perkelahian secara detail dan berulang-ulang.

10. Dalam upaya penangkapan pelaku kejahatan agar tidak membawa media, tidak boleh disiarkan secara live, dokumentasi dilakukan oleh personel Polri yang berkompeten.

11. Tidak menampilkan gambaran eksplisit dan terperinci tentang cara membuat dan mengaktifkan bahan peledak. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penambahan Kasus COVID-19 Hari Ini di Atas 500
Indonesia
Penambahan Kasus COVID-19 Hari Ini di Atas 500

Akumulasi positif COVID-19 saat ini lebih dari 4,2 juta kasus atau sebanyak 4.264.669 kasus.

Kunjungi Pasar Tambahrejo, Puan Maharani Borong Nogosari dan Ikut Jualan Tempe
Indonesia
Kunjungi Pasar Tambahrejo, Puan Maharani Borong Nogosari dan Ikut Jualan Tempe

"Mbak Puan tadi membeli nogosari. Beliau tanya harga barang yang saya jual. Terus tanya sekarang dagangannya laris atau tidak. Ya saja jawab, sejak ada pandemi COVID, tidak terlalu ramai. Terima kasih Mbak Puan, sudah membeli dagangan saya," pungkasnya.

DIY Siapkan 2 Isoter dan 2 RS Rujukan COVID-19 untuk Delegasi G20
Indonesia
DIY Siapkan 2 Isoter dan 2 RS Rujukan COVID-19 untuk Delegasi G20

Yogyakarta bakal menjadi venue utama pertemuan G20 selain DKI Jakarta dan Bali.

Arteria Dahlan Cekcok di Bandara, Bambang Pacul: Sudah Lah
Indonesia
Arteria Dahlan Cekcok di Bandara, Bambang Pacul: Sudah Lah

Kita sesama anak bangsa enggak ada gunanya berkelahi

Masyarakat Stres karena COVID-19, Penyalahgunaan Narkoba Meningkat
Indonesia
Masyarakat Stres karena COVID-19, Penyalahgunaan Narkoba Meningkat

Dia mengakui di tengah pandemi COVID-19 tingkat stres masyarakat terbilang tinggi. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa penyalahgunaan narkoba meningkat. Kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh pebisnis atau bandar narkoba.

KPK Geledah Sejumlah Tempat di Pemkab Bogor
Indonesia
KPK Geledah Sejumlah Tempat di Pemkab Bogor

KPK melakukan penggeledahan di sejumlah tempat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Kamis (28/4).

Jenderal Andika Perkasa Positif COVID-19, Tak Hadiri Rapim TNI-Polri
Indonesia
Jenderal Andika Perkasa Positif COVID-19, Tak Hadiri Rapim TNI-Polri

"Yang saya hormati Panglima TNI yang pagi hari ini diwakili oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) karena beliau baru terkena COVID-19," kata Presiden Jokowi, Selasa.

Mabes Polri Turunkan Tim Terkait Pengusutan Donasi Bodong Rp 2 Triliun
Indonesia
Mabes Polri Turunkan Tim Terkait Pengusutan Donasi Bodong Rp 2 Triliun

Kasusnya bagaimana dan itu ranah daripada klarifikasi internal

DPR Minta Pemerintah Pastikan Validitas Penerima Vaksin Booster
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Pastikan Validitas Penerima Vaksin Booster

Vaksinasi booster atau vaksinasi dosis ketiga mulai dilaksanakan pada 12 Januari 2022.

Mabes Polri Selidiki Dugaan Perdagangan Manusia yang Libatkan Bupati Langkat
Indonesia
Mabes Polri Selidiki Dugaan Perdagangan Manusia yang Libatkan Bupati Langkat

Polisi akan memastikan ada atau tidaknya dugaan kegiatan perdagangan manusia atau human trafficking.