Kritik Puan, Demokrat: Anggota DPR Saja Tidak Didengar Apalagi Rakyat Ketua DPR RI Puan Maharani. (ANTARA/dokumentasi pribadi)

MerahPutih.com - Video Ketua DPR Puan Maharani mematikan mikrofon saat anggota DPR Fraksi Demokrat, Irwan Fecho berbicara soal penolakan terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker), viral di media sosial.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat (Bakomstra DPP) Partai Demokrat, Ossy Dermawan menyesalkan tindakan putri dari Ketua Umum PDIP Megawati Soenarnoputri itu.

"Mungkin Ibu Puan Maharani tidak suka mendengarkan saran, pandangan, masukan bahkan kritik dari Fraksi Demokrat," kata Ossy kepada wartawan, Selasa (6/10).

Baca Juga

Demokrat: Sikap Puan Maharani Matikan Mikrofon Tak Sesuai Pancasila

Staf pribadi Presiden ke 6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mengatakan, sikap Puan yang mematikan mikrofon tersebut menimbulkan pertanyaan di publik.

"Sehingga pertanyaan yang muncul adalah jika anggota DPR saja tidak mau didengar pandangannya, bagaimana Ketua DPR RI mau dengarkan aspirasi dan harapan rakyat ?," ujar Ossy.

Ketua DPR RI Puan Maharani. (ANTARA/dokumentasi pribadi)
Ketua DPR RI Puan Maharani. (ANTARA/dokumentasi pribadi)

Sebagaimana diketahui, sidang Paripurna pengesahan RUU Omnibus Law Ciptaker yang kini telah menjadi Undang-Undang diwarnai sejumlah peristiwa menarik.

Salah satunya saat Puan Maharani mematikan mikrofon anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Irwan, yang sedang berbicara soal UU ini berpotensi memperparah kerusakan lingkungan hingga menghilangkan hak-hak rakyat kecil.

Baca Juga

UU Cipta Kerja Dinilai Berikan Kebebasan Impor Pangan

Belum selesai berbicara, Puan tampak ada perbincangan kecil dengan pimpinan sidang, Azis Syamsuddin yang duduk disebelahnya, lalu Puan menekan tombol mematikan mikrofon. Video itu kini menjadi perbincangan dan viral di media sosial. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
15 Provinsi Lakukan PPKM Mikro Sampai 5 Maret 2021
Indonesia
15 Provinsi Lakukan PPKM Mikro Sampai 5 Maret 2021

Lima daerah tambahan yang melalukan PPKM Mikro adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Panglima TNI Mutasi 47 Pati, Ini Daftarnya
Indonesia
Panglima TNI Mutasi 47 Pati, Ini Daftarnya

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto kembali melakukan mutasi jabatan perwira tinggi TNI di lingkungan TNI. Mutasi dilakukan di lingkungan TNI AD, TNI AU, dan TNI AL.

Tersangka Suap Bansos COVID-19 AW Menyerahkan Diri ke KPK
Indonesia
Tersangka Suap Bansos COVID-19 AW Menyerahkan Diri ke KPK

AW sendiri merupakan salah satu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian Sosial (Kemensos).

Anies Beri Lampu Hijau Kejuaraan Dunia Bola Basket di Jakarta
Indonesia
Anies Beri Lampu Hijau Kejuaraan Dunia Bola Basket di Jakarta

Ketua Perbasi Erick Thohir bersama Sekjen Nirmala Dewi mendatangi kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (4/3).

Pensiun jadi Kapolri, Idham Azis Dinilai Cocok Jabat Dubes RI untuk Malaysia
Indonesia
Pensiun jadi Kapolri, Idham Azis Dinilai Cocok Jabat Dubes RI untuk Malaysia

Menurut Edi, Idham cocok menjabat sebagai duta besar di Malaysia. Pasalnya, di negeri jiran banyak sekali permasalahan yang belum dapat dituntaskan.

Pasar Jaya Ancam Tutup Lapak Pedagang Daging Anjing di Pasar Senen
Indonesia
Pasar Jaya Ancam Tutup Lapak Pedagang Daging Anjing di Pasar Senen

"Apabila pedagang tersebut masih melakukan hal yang sama akan dilakukan tindakan tegas baik itu penutupan secara sementara maupun penutupan secara permanen," ucap Manager Pemasaran Perumda Pasar Jaya, Gatra Vaganza

Surat Terbuka Irjen Napoleon Disebut Tak Mampu Pengaruhi Penyidikan
Indonesia
Surat Terbuka Irjen Napoleon Disebut Tak Mampu Pengaruhi Penyidikan

Muhammad Kece telah melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri.

1.600 RT/RW di Jateng Masuk Zona Merah, Ganjar: Saya Minta Lockdown
Indonesia
1.600 RT/RW di Jateng Masuk Zona Merah, Ganjar: Saya Minta Lockdown

Sebanyak 1.600-an RT/RW di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah masuk zona merah COVID-19.

Meski Masih Pandemi, Menaker Peringatkan Kewajiban Penuhi THR Pekerja
Indonesia
Meski Masih Pandemi, Menaker Peringatkan Kewajiban Penuhi THR Pekerja

Pemerintah meminta pembayaran tunjangan hari raya (THR) keagamaan tahun 2021 untuk pekerja agar dipenuhi.

Pemprov DKI Pastikan Belum Buka Tempat Hiburan Malam
Indonesia
Pemprov DKI Pastikan Belum Buka Tempat Hiburan Malam

Ahmad Riza Patria memastikan tempat hiburan malam di ibu kota belum diizinkan untuk beroperasi di masa PSBB transisi.