Kritik Pajak Jasa Pendidikan, Demokrat: Jauh dari Semangat UUD 1945 Ilustrasi: kegiatan pembelajaran tatap muka pada salah satu madrasah swasta di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tetap menerapkan protokol kesehatan. (Foto: ANTARA/Nirkomala)

MerahPutih.com - Fraksi Partai Demokrat DPR RI mengkritik rencana pengenaan pajak untuk jasa pendidikan. Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Demokrat Bramantyo Suwondo menilai kebijakan tersebut akan berimbas dan kontra produktif dengan agenda kerja pemerintah di tahun 2022.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode ke-2 kepemimpinannya, menitikberatkan rencana pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas yakni fokus kepada sektor pendidikan.

Baca Juga

Pemberlakuan PPN Sembako Dinilai Berdampak Buruk Bagi Perekonomian Indonesia

"Rencana pajak jasa pendidikan juga jauh dari semangat UUD NKRI 1945 Bab pendidikan dan kebudayaan yang mana di situ dinyatakan setiap warga wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya," kata Bram dalam keterangannya, Jumat, (11/6).

Anggota Komisi X DPR ini menegaskan, pemerintah wajib mencerdaskan setiap warga negara, bukan justru memperberat mereka untuk mendapatkan pendidikan.

"Di masa yang sangat menentukan seperti sekarang ini, menuju tahun 2045 di mana indonesia akan memiliki bonus demografi yakni dimana mayoritas populasi Indonesia adalah usia produktif," tegas dia.

Pelajar di Gunung Kidul melaksanakan uji coba pembelajaran tatap muka terbatas. (Foto ANTARA/Sutarmi)
Pelajar di Gunung Kidul melaksanakan uji coba pembelajaran tatap muka terbatas. (Foto ANTARA/Sutarmi)

Menurut Bram, pemerintah seharusnya mendukung seluruh warga negara agar mendapatkan pendidikan. Baik secara anggaran maupun kebijakan strategis di bidang pendidikan.

"Bukan malah memperberat pendidikan yang mana merupakan hak segala warga negara," imbuhnya.

Rencana pengenaan pajak jasa pendidikan ini sendiri termaktub dalam draft Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Jasa pendidikan yang dimaksud dalam hal ini sesuai dengan PMK 011 Tahun 2014 Tentang Kriteria Jasa Pendidikan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Seperti PAUD, SD, SMP, SMA/SMK hingga Bimbel. Jadi, sekolah swasta, paud dan jasa bimbingan belajar (bimbel) akan juga dikenakan PPN

Bram pun mempertanyakan, alasan dimasukannya sekolah swasta yang akan dikenakan objek pajak. Padahal, sekolah swasta di daerah yang tidak memiliki sekolah negeri, telah banyak membantu memberikan pelayanan pendidikan untuk masyarakat.

"Dan banyak sekolah swasta yang membantu untuk mencapai cita-cita negara Indonesia didirikan yaitu mencerdaskan segenap kehidupan bangsa," beber Bram.

Untuk itu, menurut anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini, rencana pengenaan pajak untuk jasa pendidikan kurang tepat untuk dilaksanakan.

"Pertama, akan memperberat masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Yang kedua akan kontraproduktif dari apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah yaitu menciptakan SDM unggul," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Bersiap, Beli Sembako Bakal Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Dalami Harta Kekayaan Nurdin Abdullah
Indonesia
KPK Dalami Harta Kekayaan Nurdin Abdullah

KPK memeriksa Gubernur nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah, Sekretaris Dinas PUTR Sulsel Edy Rahmat, dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB) Agung Sucipto.

KKB Papua Bakal Berhadapan dengan Polwan Brimob Tangguh
Indonesia
KKB Papua Bakal Berhadapan dengan Polwan Brimob Tangguh

Korps Brimob Polri menerjunkan enam polisi wanita (polwan) untuk bergabung Operasi Satgas Nemangkawi di Papua.

Lemkapi Sebut Kapolri Tak Punya Kuasa Copot dan Berhentikan Firli dari Ketua KPK
Indonesia
Lemkapi Sebut Kapolri Tak Punya Kuasa Copot dan Berhentikan Firli dari Ketua KPK

“Firli memang anggota polri aktif, tapi pengangkatannya sebagai ketua KPK ada aturannya. Menurut kami, Kapolri tidak bisa main tarik seperti itu,” kata Edi

Soal Kerumunan 'BTS Meal' Pemprov DKI Siap Sanksi McDonald's
Indonesia
Soal Kerumunan 'BTS Meal' Pemprov DKI Siap Sanksi McDonald's

Apabila itu tidak diperhatikan tentu kami tidak segan-segan memberikan sanksi

DPR: Hukuman Berat dan Maksimal Pantas Bagi Terdakwa Jiwasraya
Indonesia
DPR: Hukuman Berat dan Maksimal Pantas Bagi Terdakwa Jiwasraya

Menurutnya, berdasarkan fakta yang muncul dengan total kerugian negara mencapai Rp16,8 triliun, hukuman berat dinilai pantas.

Wagub DKI Dorong Warga Jakarta Segera Ikut Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Wagub DKI Dorong Warga Jakarta Segera Ikut Vaksinasi COVID-19

"Sekali lagi bagi warga Jakarta segerakan mengikuti vaksin di mana saja, sekarang sudah tidak dibatasi zonanya," ucap Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patri

"Jateng di Rumah Saja", Walkot Solo Izinkan Warga Gelar Hajatan
Indonesia
"Jateng di Rumah Saja", Walkot Solo Izinkan Warga Gelar Hajatan

"Pasar tradisional tidak akan saya tutup. Sedangkan untuk mal dan pusat perbelanjaan lainnya juga tidak ditutup," terang dia.

Serang Polsek Ciracas, Oknum TNI Bacok dan Lindas Warga Pakai Motor
Indonesia
Serang Polsek Ciracas, Oknum TNI Bacok dan Lindas Warga Pakai Motor

"Kemudian ada penusukan, dan ada juga masyarakat yang sudah dipukul, kemudian sudah terkapar masih dilindas juga pakai motor," ujar Dudung.

12 Pelaku Pembuatan Kosmetik Kecantikan Ilegal Ditangkap di Bekasi
Indonesia
12 Pelaku Pembuatan Kosmetik Kecantikan Ilegal Ditangkap di Bekasi

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus

[HOAKS atau FAKTA]:Menhan Prabowo Tangkap Pentolan Papua Merdeka Benny Wenda
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]:Menhan Prabowo Tangkap Pentolan Papua Merdeka Benny Wenda

Deklarasi Benny mendapat kecaman keras dari pemerintah Indonesia. Bahkan deklarasi itu juga ditolak oleh Komnas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).