Kritik Omnibus Law, KPK: Jangan Bawa Hukum Kembali ke Masa Kolonial! Wakil Ketua KPK Laode M Syarif berbicara kepada awak media. (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkritik undang-undang Omnibus Law yang saat ini sedang dirancang pemerintah. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengingatkan jangan sampai produk hukum Indonesia kembali ke masa kolonial.

"Jadi jangan kita buat hukum yang kembali ke masa kolonial. Kita sudah milenial tapi kembali ke masa kolonial. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan," kata Laode di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (19/12).

Baca Juga:

DPR Sebut Kasus Novel Lambat Diungkap Lantaran Ada Kendala Teknis

Laode mengaku khawatir Omnibus Law menjadi alat berlindung korporasi atau pengusaha yang memiliki niat tidak baik. Lembaga antirasuah meminta pemerintah menjelaskan secara detail rencana penghapus sanksi pidana bagi pengusaha 'nakal'.

KPK sebut omnibus law seperti hukum kolonial
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. (MP/Ponco Sulaksono)

"Jadi saya pikir itu perlu diperjelas agar Omnibus Law ini tidak menjadi alat untuk berlindung korporasi yang punya niat tidak baik. Ini penting," ujarnya.

Menurut Laode korporasi maupun pengusaha harus bisa bertanggung jawab secara pidana jika terbukti melanggar. Aturan main itu, kata Laode, juga sudah dijalankan sejumlah negara.

"Di mana-mana sekarang (menerapkan pidana korporasi). Dulu belanda saja tidak mengakui, sekarang di KUHP Belanda jelas sekali," ungkap dia.

Laode mencontohkan korporasi yang dijerat pidana denda seperti Volkswagen di Amerika Serikat dan Rolls-Royce di Inggris. Untuk Rolls-Royce, kata Laode, memiliki kaitan dengan kasus korupsi pengadaan di Garuda Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan mengubah aturan sanksi pidana kepada para pengusaha 'nakal'. Sebagai gantinya, pengusaha nakal hanya akan diberikan sanksi administrasi kalau mereka melanggar aturan.

Penghapusan tersebut rencananya akan dituangkan dalam aturan Omnibus Law yang saat ini sedang dirancang pemerintah.

Baca Juga:

Pimpinan KPK Berharap Firli Cs Dorong Penuntasan Kasus Novel Baswedan

Ketum Partai Golkar ini menambahkan penghapusan sanksi pidana tersebut bertujuan untuk membuat ekosistem usaha lebih kondusif dan nyaman bagi investor.

"Jadi kami melihat untuk berusaha basis hukumnya kita ubah bukan kriminal, tapi administratif. Dan kita sudah melakukan ini di pasar modal perbankan," ujar Airlangga di Jakarta, Rabu (18/12).(Pon)

Baca Juga:

DPR Tantang KPK Bongkar Kasus BLBI dan Bank Century yang Mangkrak

Kredit : ponco


Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH